Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal SINTA 1

THE LEGALITY OF REVERSE ENGINEERING AND THE PROTECTION OF TRADE SECRETS IN THE SOFTWARE INDUSTRY

Jurisdictie : Jurnal Hukum dan Syariah · Vol. 15 No. 2 (2025) · hlm. 309–336

DOI
10.18860/j.v15i2.28422
ISSN
2528-3383, 2086-7549
Terbit
2025-01-03
Penerbit
Fakultas Syariah
Bahasa
eng
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

Abstrak

This article explores the legality of reverse engineering and the protection of trade secrets in the software industry. The study aims to provide a comprehensive understanding of the legal framework governing these issues and their implications for software developers and companies. Through a qualitative research methodology employing a doctrinal approach, the study examines relevant legal documents and scholarly articles. The findings suggest that while reverse engineering is generally legal, limitations and exceptions exist to protect trade secrets. The study highlights the importance of implementing effective legal and practical measures to safeguard valuable information in the software industry. Recommendations include the use of licensing agreements, confidentiality agreements, and technological protection measures. This research emphasizes the importance of balancing innovation through reverse engineering with the protection of intellectual property rights, while also addressing broader implications for the software industry. This article contributes by providing legal and practical guidance for software developers and companies in navigating the challenges between innovation through reverse engineering and the protection of trade secrets. Artikel ini membahas legalitas rekayasa balik (reverse engineering) dan perlindungan rahasia dagang dalam industri perangkat lunak. Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kerangka hukum yang mengatur isu-isu tersebut serta implikasinya bagi pengembang perangkat lunak dan perusahaan. Melalui metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan doktrinal, penelitian ini menganalisis dokumen hukum yang relevan dan artikel ilmiah. Temuan menunjukkan bahwa meskipun rekayasa balik umumnya legal, terdapat batasan dan pengecualian untuk melindungi rahasia dagang. Penelitian ini menekankan pentingnya penerapan langkah-langkah hukum dan praktis yang efektif untuk melindungi informasi berharga dalam industri perangkat lunak. Rekomendasi mencakup penggunaan perjanjian lisensi, perjanjian kerahasiaan, dan langkah-langkah perlindungan teknologi. Penelitian ini menyoroti pentingnya menyeimbangkan inovasi melalui rekayasa balik dengan perlindungan hak kekayaan intelektual, serta membahas implikasi yang lebih luas bagi industri perangkat lunak. Artikel ini berkontribusi dalam memberikan panduan hukum dan praktis bagi pengembang perangkat lunak dan perusahaan dalam menavigasi tantangan antara inovasi melalui rekayasa balik dan perlindungan rahasia dagang.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

14 penulis · 35 tautan kepenulisan bersama · 11 lintas organisasi

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Tashkent State University of Law
  • Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
  • Jenderal Soedirman University
  • Tashkent State Agrarian University
  • Law Enforcement Academy of the Republic of Uzbekistan
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Rayno Dwi AdityoAfiliasi tidak diketahui1
Hajar Salamah Salsabila HarizJenderal Soedirman University1
Rayno Dwi AdityoUniversitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim1
Sheila Kusuma Wardani AmnestiUniversitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim1
Siti ZulaichahUniversitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim1
Bozarov Sardor SokhibjonovichAfiliasi tidak diketahui1
Otabek NarzievAfiliasi tidak diketahui1
Gulsanam TillayevaTashkent State Agrarian University1
Temurbek PulatovAfiliasi tidak diketahui1
Burxanova Leyla MariusovnaAfiliasi tidak diketahui1
Umida SharaxmetovaTashkent State University of Law1
Abdullayeva Malikabonu Erkin KiziLaw Enforcement Academy of the Republic of Uzbekistan1
Akramov Akmaljon Anvarjon ugliTashkent State University of Law1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jurisdictie/oai, pertama di-harvest 9 Nov 2026, terakhir terlihat 9 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">THE LEGALITY OF REVERSE ENGINEERING AND THE PROTECTION OF TRADE SECRETS IN THE SOFTWARE INDUSTRY</dc:title>
	<dc:creator>AllahRakha, Naeem</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en-US"></dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">reverse engineering; trade secrets; legal frameworks; TRIPS; CAD; WIPO;</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">This article explores the legality of reverse engineering and the protection of trade secrets in the software industry. The study aims to provide a comprehensive understanding of the legal framework governing these issues and their implications for software developers and companies. Through a qualitative research methodology employing a doctrinal approach, the study examines relevant legal documents and scholarly articles. The findings suggest that while reverse engineering is generally legal, limitations and exceptions exist to protect trade secrets. The study highlights the importance of implementing effective legal and practical measures to safeguard valuable information in the software industry. Recommendations include the use of licensing agreements, confidentiality agreements, and technological protection measures. This research emphasizes the importance of balancing innovation through reverse engineering with the protection of intellectual property rights, while also addressing broader implications for the software industry. This article contributes by providing legal and practical guidance for software developers and companies in navigating the challenges between innovation through reverse engineering and the protection of trade secrets.

Artikel ini membahas legalitas rekayasa balik (reverse engineering) dan perlindungan rahasia dagang dalam industri perangkat lunak. Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kerangka hukum yang mengatur isu-isu tersebut serta implikasinya bagi pengembang perangkat lunak dan perusahaan. Melalui metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan doktrinal, penelitian ini menganalisis dokumen hukum yang relevan dan artikel ilmiah. Temuan menunjukkan bahwa meskipun rekayasa balik umumnya legal, terdapat batasan dan pengecualian untuk melindungi rahasia dagang. Penelitian ini menekankan pentingnya penerapan langkah-langkah hukum dan praktis yang efektif untuk melindungi informasi berharga dalam industri perangkat lunak. Rekomendasi mencakup penggunaan perjanjian lisensi, perjanjian kerahasiaan, dan langkah-langkah perlindungan teknologi. Penelitian ini menyoroti pentingnya menyeimbangkan inovasi melalui rekayasa balik dengan perlindungan hak kekayaan intelektual, serta membahas implikasi yang lebih luas bagi industri perangkat lunak. Artikel ini berkontribusi dalam memberikan panduan hukum dan praktis bagi pengembang perangkat lunak dan perusahaan dalam menavigasi tantangan antara inovasi melalui rekayasa balik dan perlindungan rahasia dagang.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en-US">Fakultas Syariah</dc:publisher>
	<dc:contributor xml:lang="en-US">NIL</dc:contributor>
	<dc:date>2025-01-03</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jurisdictie/article/view/28422</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.18860/j.v15i2.28422</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah; Vol 15, No 2 (2024): Jurisdictie; 309 - 336</dc:source>
	<dc:source>2528-3383</dc:source>
	<dc:source>2086-7549</dc:source>
	<dc:language>eng</dc:language>
	<dc:relation>http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jurisdictie/article/view/28422/pdf</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en-US">Copyright (c) 2025 Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="en-US">https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>