Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal SINTA 1

LEGAL PLURALISM IN BUSINESS DISPUTE RESOLUTION: A Socio-Legal Analysis of Customary Commercial Practices in Jambi, Indonesia

Jurisdictie : Jurnal Hukum dan Syariah · Vol. 17 No. 1 (2026) · hlm. 225–249

DOI
10.18860/j.v17i1.39787
ISSN
2528-3383, 2086-7549
Terbit
2026-07-03
Penerbit
Fakultas Syariah
Bahasa
eng
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

Abstrak

Business dispute settlement in Indonesia remains dominated by formal institutions that are often costly, complex, and socially unresponsive. In highly plural regions like Jambi, commercial resolutions integrate state law and customary law mechanisms within local economic relations. This socio-legal study examines the role of customary law in business dispute resolution and its standing within Indonesia's legal pluralism framework, combining normative business law with empirical data on local commercial practices. The findings reveal that customary dispute mechanisms are vital for maintaining social harmony, achieving substantive justice, and sustaining commercial trust. This efficacy stems from communal values, customary authorities, and shared social norms, often outperforming formal systems. Crucially, this study contributes to reconstructing legal pluralism theory by positioning customary law as a functional alternative dispute resolution (ADR) mechanism in modern commerce. Beyond its local scope, these insights offer a novel paradigm for global legal pluralism, demonstrating how non-State, indigenous normative orders can effectively govern modern business relations while challenging the Western-centric hegemony of formalistic arbitration. Ultimately, this research provides a scalable framework and blueprint for Global South countries to design sustainable, socially responsive, and culturally anchored commercial dispute resolution systems.Penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia masih didominasi oleh lembaga formal yang seringkali berbiaya tinggi, rumit, dan kurang responsif secara sosial. Di wilayah plural seperti Jambi, penyelesaian komersial mengintegrasikan hukum negara dan mekanisme hukum adat dalam relasi ekonomi lokal. Studi sosio-legal ini menguji peran hukum adat dalam sengketa bisnis dan kedudukannya dalam kerangka pluralisme hukum Indonesia, memadukan analisis normatif hukum bisnis dengan data empiris praktik komersial lokal. Temuan menunjukkan bahwa mekanisme adat vital untuk menjaga harmoni sosial, mencapai keadilan substantif, dan mempertahankan kepercayaan bisnis karena efektivitas nilai komunal dan otoritas adatnya. Secara krusial, studi ini berkontribusi merekonstruksi teori pluralisme hukum dengan memosisikan hukum adat sebagai penyelesaian sengketa alternatif (ADR) yang fungsional dalam perdagangan modern. Di luar konteks lokal, temuan ini menawarkan paradigma baru bagi pluralisme hukum global, membuktikan bahwa tatanan normatif adat non-negara dapat mengatur hubungan bisnis modern secara efektif sekaligus menantang hegemoni Barat dalam arbitrase formalistik. Pada akhirnya, penelitian ini menyediakan kerangka kerja dan cetak biru bagi negara-negara Global South untuk merancang sistem penyelesaian sengketa komersial yang berkelanjutan, responsif secara sosial, dan berakar pada budaya lokal.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

34 penulis · 104 tautan kepenulisan bersama · 62 lintas organisasi

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • UIN Raden Mas Said Surakarta
  • Indonesian Institute of Sciences
  • IPB University
  • National Research and Innovation Agency
  • Institut Agama Islam Negeri Kendari
  • Hasanuddin University
  • Universitas Jambi
  • Organisasi lain
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Andi YaqubInstitut Agama Islam Negeri Kendari1
Iswandi IswandiUniversitas Jambi1
Kamaruddin KamaruddinInstitut Agama Islam Negeri Kendari1
Muh AkbarHasanuddin University1
Diana ZahroAfiliasi tidak diketahui1
Masrukin MasrukinUIN Raden Mas Said Surakarta1
Lukman SantosoUniversitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo1
Moh In’amiIAIN Kudus1
Wahyudin NoorInstitut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung1
Lisma LismaUIN Raden Mas Said Surakarta1
Suryo WiyonoIPB University1
I Made SudianaIndonesian Institute of Sciences1
Atit KantiIndonesian Institute of Sciences1
Wawan SetiawanIPB University1
Toga Pangihotan NapitupuluNational Research and Innovation Agency1
Idris IdrisIndonesian Institute of Sciences1
Efi Toding TondokIPB University1
I Nyoman SumertaNational Research and Innovation Agency1
Muhammad IlyasHasanuddin University1
Ismu PurnaningsihAfiliasi tidak diketahui1
Iwan SaskiawanIndonesian Institute of Sciences1
Tri Ratna SulistiyaniIndonesian Institute of Sciences1
Ade Lia PutriIndonesian Institute of Sciences1
Muhammad Yusrun NiamWalisongo State Islamic University1
Risky Hadi WibowoAfiliasi tidak diketahui1
Maggy Thenawidjaya SuhartonoAfiliasi tidak diketahui1
Sipriyadi SipriyadiUniversity of Bengkulu1
Nisa Rachmania MubarikIPB University1
İman RusmanaIPB University1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jurisdictie/oai, pertama di-harvest 9 Nov 2026, terakhir terlihat 9 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">LEGAL PLURALISM IN BUSINESS DISPUTE RESOLUTION: A Socio-Legal Analysis of Customary Commercial Practices in Jambi, Indonesia</dc:title>
	<dc:creator>Ariyani, Evi</dc:creator>
	<dc:creator>Mahfiana, Layyin</dc:creator>
	<dc:creator>Zahriani, Luthfiana</dc:creator>
	<dc:creator>Masrukhin, Masrukhin</dc:creator>
	<dc:creator>Susila, Jaka</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en-US">hukum bisnis syariah</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Legal Pluralism; Business Dispute Resolution; Customary Law; Socio-Legal Study; Alternative Dispute Resolution;</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">Business dispute settlement in Indonesia remains dominated by formal institutions that are often costly, complex, and socially unresponsive. In highly plural regions like Jambi, commercial resolutions integrate state law and customary law mechanisms within local economic relations. This socio-legal study examines the role of customary law in business dispute resolution and its standing within Indonesia's legal pluralism framework, combining normative business law with empirical data on local commercial practices. The findings reveal that customary dispute mechanisms are vital for maintaining social harmony, achieving substantive justice, and sustaining commercial trust. This efficacy stems from communal values, customary authorities, and shared social norms, often outperforming formal systems. Crucially, this study contributes to reconstructing legal pluralism theory by positioning customary law as a functional alternative dispute resolution (ADR) mechanism in modern commerce. Beyond its local scope, these insights offer a novel paradigm for global legal pluralism, demonstrating how non-State, indigenous normative orders can effectively govern modern business relations while challenging the Western-centric hegemony of formalistic arbitration. Ultimately, this research provides a scalable framework and blueprint for Global South countries to design sustainable, socially responsive, and culturally anchored commercial dispute resolution systems.Penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia masih didominasi oleh lembaga formal yang seringkali berbiaya tinggi, rumit, dan kurang responsif secara sosial. Di wilayah plural seperti Jambi, penyelesaian komersial mengintegrasikan hukum negara dan mekanisme hukum adat dalam relasi ekonomi lokal. Studi sosio-legal ini menguji peran hukum adat dalam sengketa bisnis dan kedudukannya dalam kerangka pluralisme hukum Indonesia, memadukan analisis normatif hukum bisnis dengan data empiris praktik komersial lokal. Temuan menunjukkan bahwa mekanisme adat vital untuk menjaga harmoni sosial, mencapai keadilan substantif, dan mempertahankan kepercayaan bisnis karena efektivitas nilai komunal dan otoritas adatnya. Secara krusial, studi ini berkontribusi merekonstruksi teori pluralisme hukum dengan memosisikan hukum adat sebagai penyelesaian sengketa alternatif (ADR) yang fungsional dalam perdagangan modern. Di luar konteks lokal, temuan ini menawarkan paradigma baru bagi pluralisme hukum global, membuktikan bahwa tatanan normatif adat non-negara dapat mengatur hubungan bisnis modern secara efektif sekaligus menantang hegemoni Barat dalam arbitrase formalistik. Pada akhirnya, penelitian ini menyediakan kerangka kerja dan cetak biru bagi negara-negara Global South untuk merancang sistem penyelesaian sengketa komersial yang berkelanjutan, responsif secara sosial, dan berakar pada budaya lokal.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en-US">Fakultas Syariah</dc:publisher>
	<dc:contributor xml:lang="en-US"></dc:contributor>
	<dc:date>2026-07-03</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jurisdictie/article/view/39787</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.18860/j.v17i1.39787</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah; Vol 17, No 1 (2026): Jurisdictie; 225 - 249</dc:source>
	<dc:source>2528-3383</dc:source>
	<dc:source>2086-7549</dc:source>
	<dc:language>eng</dc:language>
	<dc:relation>http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jurisdictie/article/view/39787/pdf</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en-US">Copyright (c) 2026 Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="en-US">https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>