Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal SINTA 1

HOW JUDICIARY SUPPORTS CONTRACT LAW ENFORCEMENT: Indonesian Experience

Jurisdictie : Jurnal Hukum dan Syariah · Vol. 13 No. 2 (2023) · hlm. 143–161

DOI
10.18860/j.v13i2.18941
ISSN
2528-3383, 2086-7549
Terbit
2023-01-30
Penerbit
Fakultas Syariah
Bahasa
eng
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

Abstrak

Contract law enforcement matters since it is one of the indications used by the World Bank to determine ease of doing business. The more effective the settlement of agreement dispute, the better the business environment in a country. The issues with Indonesian Courts are inefficiency, inconsistency, and poor use of technology to support litigation process. This article aims to evaluate why the Indonesian judiciary reformation is yet to be swift and efficient in process. It is normative research using secondary data from regulation documents, books, articles, and journals. The data are analyzed qualitatively by organizing them into categories before coding. Then, they are analyzed using narrative analysis. The research results indicate that the Indonesian judiciary has not wholeheartedly implemented the reforms, indicated by the optional use of e-court and small claim court, lack of mediation skills and facilities, and lack of technology used for litigation process in courtroom. This research contributes in providing accurate information on how the judiciary should improve its performances to function efficiently so it supports government’s program to create positive business climate in Indonesia, by requiring simple lawsuit, e-court use expansion, optimal use of technology, and improving the judge’s skills.Penegakan hukum terhadap perjanjian hubungan bisnis memegang peranan penting karena menjadi salah satu indikator Bank Dunia dalam menentukan indeks kemudahan berusaha di suatu negara. Semakin efektif penyelesaian sengketa perjanjian, semakin baik pula iklim bisnis di suatu negara. Permasalahan yang dihadapi peradilan Indonesia adalah kurang efisien, tidak konsisten, dan juga kurang optimalnya penggunaan teknologi untuk mendukung proses litigasi. Penelitian ini menganalisis mengapa reformasi peradilan belum mengarah pada proses cepat dan efisien. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan data sekunder dari peraturan, dokumen, buku, artikel, dan laporan penelitian. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan mengategorikan informasi sebelum dilakukan kodifikasi. Data yang telah dikodifikasi dianalisis secara naratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi peradilan belum dilaksanakan sepenuhnya. Adapun indikasinya adalah penggunaan e-court dan gugatan sederhana yang masih opsional, kurangnya keterampilan mediasi yang dimiliki para hakim mediator, serta kurangnya penggunaan teknologi untuk mendukung proses litigasi. Penelitian ini bermanfaat memberikan informasi bagi dunia peradilan tentang bagaimana langkah yang harus diambil untuk menciptakan peradilan yang berfungsi efisien sehingga dapat mendukung upaya pemerintah menciptakan iklim berusaha yang positif di Indonesia dengan cara mewajibkan gugatan sederhana, perluasan penggunaan e-court, penggunaan teknologi dengan optimal dan peningkatan kapasitas hakim.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

5 penulis · 7 tautan kepenulisan bersama · 3 lintas organisasi

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Universitas Gadjah Mada
  • Bulgarian Academy of Sciences and Arts
  • University of Amsterdam
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Umar MubdiUniversitas Gadjah Mada2
Arief SempurnoBulgarian Academy of Sciences and Arts2
Erma Nuzulia SyifaAfiliasi tidak diketahui2
Dyah Ayu WidowatiUniversity of Amsterdam1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jurisdictie/oai, pertama di-harvest 9 Nov 2026, terakhir terlihat 16 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">HOW JUDICIARY SUPPORTS CONTRACT LAW ENFORCEMENT: Indonesian Experience</dc:title>
	<dc:creator>Herliana, Herliana</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Civil Procedural Law</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">contract; judiciary; law enforcement;</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">Contract law enforcement matters since it is one of the indications used by the World Bank to determine ease of doing business. The more effective the settlement of agreement dispute, the better the business environment in a country. The issues with Indonesian Courts are inefficiency, inconsistency, and poor use of technology to support litigation process. This article aims to evaluate why the Indonesian judiciary reformation is yet to be swift and efficient in process. It is normative research using secondary data from regulation documents, books, articles, and journals. The data are analyzed qualitatively by organizing them into categories before coding. Then, they are analyzed using narrative analysis. The research results indicate that the Indonesian judiciary has not wholeheartedly implemented the reforms, indicated by the optional use of e-court and small claim court, lack of mediation skills and facilities, and lack of technology used for litigation process in courtroom. This research contributes in providing accurate information on how the judiciary should improve its performances to function efficiently so it supports government’s program to create positive business climate in Indonesia, by requiring simple lawsuit, e-court use expansion, optimal use of technology, and improving the judge’s skills.Penegakan hukum terhadap perjanjian hubungan bisnis memegang peranan penting karena menjadi salah satu indikator Bank Dunia dalam menentukan indeks kemudahan berusaha di suatu negara. Semakin efektif penyelesaian sengketa perjanjian, semakin baik pula iklim bisnis di suatu negara. Permasalahan yang dihadapi peradilan Indonesia adalah kurang efisien, tidak konsisten, dan juga kurang optimalnya penggunaan teknologi untuk mendukung proses litigasi. Penelitian ini menganalisis mengapa reformasi peradilan belum mengarah pada proses cepat dan efisien. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan data sekunder dari peraturan, dokumen, buku, artikel, dan laporan penelitian. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan mengategorikan informasi sebelum dilakukan kodifikasi. Data yang telah dikodifikasi dianalisis secara naratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi peradilan belum dilaksanakan sepenuhnya. Adapun indikasinya adalah penggunaan e-court dan gugatan sederhana yang masih opsional, kurangnya keterampilan mediasi yang dimiliki para hakim mediator, serta kurangnya penggunaan teknologi untuk mendukung proses litigasi. Penelitian ini bermanfaat memberikan informasi bagi dunia peradilan tentang bagaimana langkah yang harus diambil untuk menciptakan peradilan yang berfungsi efisien sehingga dapat mendukung upaya pemerintah menciptakan iklim berusaha yang positif di Indonesia dengan cara mewajibkan gugatan sederhana, perluasan penggunaan e-court, penggunaan teknologi dengan optimal dan peningkatan kapasitas hakim.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en-US">Fakultas Syariah</dc:publisher>
	<dc:contributor xml:lang="en-US"></dc:contributor>
	<dc:date>2023-01-30</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jurisdictie/article/view/18941</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.18860/j.v13i2.18941</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah; Vol 13, No 2 (2022): Jurisdictie; 143 - 161</dc:source>
	<dc:source>2528-3383</dc:source>
	<dc:source>2086-7549</dc:source>
	<dc:language>eng</dc:language>
	<dc:relation>http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jurisdictie/article/view/18941/pdf</dc:relation>
	<dc:relation>http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jurisdictie/article/downloadSuppFile/18941/3768</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en-US">Copyright (c) 2023 Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="en-US">https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>