Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal SINTA 1

THE MEANING OF WAGE JUSTICE DURING THE COVID-19 PANDEMIC

Jurisdictie : Jurnal Hukum dan Syariah · Vol. 12 No. 2 (2022) · hlm. 169–189

DOI
10.18860/j.v12i2.13355
ISSN
2528-3383, 2086-7549
Terbit
2022-01-11
Penerbit
Fakultas Syariah
Bahasa
eng
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

Abstrak

Workers and employers felt the impact of Covid-19 that spread among the labor cluster. One of the problems is wage. The novelty of this research is the discussion of the government’s point of view on the differences in interests based on the wages meaning. This paper aims to find out the meaning of wage justice for workers and entrepreneurs during the Covid-19 pandemic through the perspective of Islam. The descriptive qualitative methodology is used to find out the wage justice meaning regarding the reduced wages of the workers that are on the essential category, 51 companies with 3,032 workers at the hotel sector and export-oriented industries such as charcoal briquettes and footwear. The data of companies that do not provide wages and lay off the workers on the critical category show 36 companies with 2,290 workers. Most of them are working on the food industry, beverage industry and the supporting sectors. The duties and roles of the Manpower Office, through labor inspectors, are supervising the implementation of the manpower public policies in the form of laws protecting both workers and employers. The formulation of this new policy aims to minimize the employment problems that may occur during the Covid-19 pandemic.Dampak penyebaran Covid-19 klaster ketenagakerjaan dirasakan bagi pekerja dan pengusaha. Salah satu permasalahannya yaitu upah. Kebaruan penelitian ini adalah pembahasan sudut pandang pemerintah terhadap perbedaan kepentingan yang didasarkan pemaknaan upah. Tujuan penulisan artikel ini untuk dapat mengetahui makna keadilan upah bagi pekerja dan pengusaha saat pandemi Covid-19. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemaknaan upah yang berkeadilan saat upah pekerja yang dikurangi pada kategori esensial sejumlah 51 perusahaan dengan pekerja 3.032 orang yaitu sektor perhotelan dan industri orientasi ekspor seperti arang briket dan alas kaki. Data perusahaan yang tidak memberikan upah sekaligus merumahkan pekerja pada kategori kritikal sejumlah 36 perusahaan dengan pekerja 2.290 orang yang sebagian besar adalah sektor industri makanan dan minuman serta penunjangnya. Tugas dan peran Dinas Tenaga Kerja melalui pegawai pengawas ketenagakerjaan adalah sebagai pembina dalam pelaksaan kebijakan publik ketenagakerjaan berupa perundangan yang melindungi baik pekerja maupun pengusaha. Perumusan kebijakan baru ini adalah untuk meminimalisasi timbulnya masalah ketenagakerjaan saat pandemi Covid-19.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

12 penulis · 23 tautan kepenulisan bersama · 21 lintas organisasi

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Research and Development Agency of East Java Province
  • Universitas Muhammadiyah Malang
  • Universitas Islam Malang
  • King Saud University
  • Universitas Airlangga
  • École Nationale des Travaux Publics de l'État
  • University of Belgrade
  • Organisasi lain
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Sholahuddin Al-FatihUniversitas Muhammadiyah Malang1
Ahmad SiboyUniversitas Islam Malang1
Mohammad AffanKing Saud University1
Budi RaharjoUniversitas Airlangga1
Arie FitriaÉcole Nationale des Travaux Publics de l'État1
Vesela RadovicUniversity of Belgrade1
Adibah SayyidatiResearch and Development Agency of East Java Province1
Fitria EsfandiariUniversitas Muhammadiyah Malang1
Alfan BramantyaUniversitas Wisnuwardhana Malang1
Sonya Claudia SiwuUniversity of Surabaya1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jurisdictie/oai, pertama di-harvest 9 Nov 2026, terakhir terlihat 16 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">THE MEANING OF WAGE JUSTICE DURING THE COVID-19 PANDEMIC</dc:title>
	<dc:creator>Bagijo, Himawan Estu</dc:creator>
	<dc:creator>Santoso, Hendrawan Dendy</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en-US">hukum ekonomi</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">The Covid-19 pancemic; meaning of justice; agreement of wages</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">Workers and employers felt the impact of Covid-19 that spread among the labor cluster. One of the problems is wage. The novelty of this research is the discussion of the government’s point of view on the differences in interests based on the wages meaning. This paper aims to find out the meaning of wage justice for workers and entrepreneurs during the Covid-19 pandemic through the perspective of Islam. The descriptive qualitative methodology is used to find out the wage justice meaning regarding the reduced wages of the workers that are on the essential category, 51 companies with 3,032 workers at the hotel sector and export-oriented industries such as charcoal briquettes and footwear. The data of companies that do not provide wages and lay off the workers on the critical category show 36 companies with 2,290 workers. Most of them are working on the food industry, beverage industry and the supporting sectors. The duties and roles of the Manpower Office, through labor inspectors, are supervising the implementation of the manpower public policies in the form of laws protecting both workers and employers. The formulation of this new policy aims to minimize the employment problems that may occur during the Covid-19 pandemic.Dampak penyebaran Covid-19 klaster ketenagakerjaan dirasakan bagi pekerja dan pengusaha. Salah satu permasalahannya yaitu upah. Kebaruan penelitian ini adalah pembahasan sudut pandang pemerintah terhadap perbedaan kepentingan yang didasarkan pemaknaan upah. Tujuan penulisan artikel ini untuk dapat mengetahui makna keadilan upah bagi pekerja dan pengusaha saat pandemi Covid-19. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemaknaan upah yang berkeadilan saat upah pekerja yang dikurangi pada kategori esensial sejumlah 51 perusahaan dengan pekerja 3.032 orang yaitu sektor perhotelan dan industri orientasi ekspor seperti arang briket dan alas kaki. Data perusahaan yang tidak memberikan upah sekaligus merumahkan pekerja pada kategori kritikal sejumlah 36 perusahaan dengan pekerja 2.290 orang yang sebagian besar adalah sektor industri makanan dan minuman serta penunjangnya. Tugas dan peran Dinas Tenaga Kerja melalui pegawai pengawas ketenagakerjaan adalah sebagai pembina dalam pelaksaan kebijakan publik ketenagakerjaan berupa perundangan yang melindungi baik pekerja maupun pengusaha. Perumusan kebijakan baru ini adalah untuk meminimalisasi timbulnya masalah ketenagakerjaan saat pandemi Covid-19.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en-US">Fakultas Syariah</dc:publisher>
	<dc:contributor xml:lang="en-US"></dc:contributor>
	<dc:date>2022-01-11</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jurisdictie/article/view/13355</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.18860/j.v12i2.13355</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah; Vol 12, No 2 (2021): Jurisdictie; 169 - 189</dc:source>
	<dc:source>2528-3383</dc:source>
	<dc:source>2086-7549</dc:source>
	<dc:language>eng</dc:language>
	<dc:relation>http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jurisdictie/article/view/13355/pdf</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en-US">Copyright (c) 2022 JURISDICTIE</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="en-US">https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>