Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal SINTA 1

THE IMPACT OF THE LIQUIDATION OF THE QUASI-JUDICIAL INSTITUTION OF THE CONSUMER DISPUTE RESOLUTION BODY ON CONSUMERS’ ACCESS TO JUSTICE AND ITS REORGANISATION EFFORTS FROM THE PERSPECTIVE OF SIYASAH SYAR’IYAH

Jurisdictie : Jurnal Hukum dan Syariah · Vol. 15 No. 1 (2024) · hlm. 117–148

DOI
10.18860/j.v15i1.26564
ISSN
2528-3383, 2086-7549
Terbit
2024-07-09
Penerbit
Fakultas Syariah
Bahasa
eng
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

Abstrak

The Consumer Dispute Settlement Body (BPSK) is authorised to settle consumer disputes located at the district and/or city level. However, following the enactment of Law No. 23/2014 on Local Government (Local Government Law), BPSK was dissolved and transferred to the provincial level. This study aims to determine the causes of BPSK dissolution, its impact on access to justice for consumers and its reorganisation efforts so that it contributes to consumer protection. The research is empirical legal research with a sociological juridical approach. The primary and secondary data were analysed prescriptively. The research results show that the transformation of management and authority to form BPSK from district and/or city governments to provinces by the Regional Government Law resulted in the existence of BPSK in districts and/or cities having to be liquidated. This has implications for limited consumer access to obtain justice. The recommendation from this research is that the government needs to reorganise the legal position of BPSK by returning BPSK's position to districts and/or cities. This can be achieved through legal politics based on siyasah syar'iyah. This article can be a basic reference for the development of consumer dispute resolution institutions based on consumer protection.Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa konsumen yang berada di tingkat kabupaten dan/atau kota. Namun setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemerintahan Daerah), BPSK dibubarkan dan dipindahkan ke tingkat provinsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab pembubaran BPSK, dampaknya terhadap akses keadilan bagi konsumen dan upaya reorganisasinya sehingga berkontribusi terhadap perlindungan konsumen. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang dianalisis secara preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peralihan kepengurusan dan kewenangan pembentukan BPSK dari pemerintah kabupaten dan/atau kota kepada provinsi berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah mengakibatkan keberadaan BPSK di kabupaten dan/atau kota harus dilikuidasi. Hal ini berimplikasi pada terbatasnya akses konsumen untuk memperoleh keadilan. Rekomendasi dari penelitian ini adalah pemerintah perlu menata kembali kedudukan hukum BPSK dengan mengembalikan kedudukan BPSK kepada kabupaten dan/atau kota. Hal ini dapat dicapai melalui politik hukum berdasarkan siyasah syar'iyah. Artikel ini dapat menjadi acuan dasar bagi pengembangan lembaga penyelesaian sengketa konsumen yang berbasis perlindungan konsumen.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

24 penulis · 53 tautan kepenulisan bersama

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Universitas Halu Oleo
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Musleh HarryAfiliasi tidak diketahui2
Ahmad WahidiAfiliasi tidak diketahui2
Ahlun Nazi SiregarAfiliasi tidak diketahui1
Abbas ArfanAfiliasi tidak diketahui1
Abdul HarisAfiliasi tidak diketahui1
Zaenul MahmudiAfiliasi tidak diketahui1
M. Fauzan ZenrifAfiliasi tidak diketahui1
Ahsin Dinal MustafaAfiliasi tidak diketahui1
Fakhrudin FakhrudinAfiliasi tidak diketahui1
Meisy FajariAfiliasi tidak diketahui1
Fahed Zurrofin RozendanaAfiliasi tidak diketahui1
Kasuwi SaibanAfiliasi tidak diketahui1
Choirur RoisAfiliasi tidak diketahui1
Moh. Hoirul MufidAfiliasi tidak diketahui1
Mochammad Agus RachmatullohAfiliasi tidak diketahui1
Muhammad Syazwan FaidAfiliasi tidak diketahui1
Ramadhita RamadhitaAfiliasi tidak diketahui1
Syabbul BachriAfiliasi tidak diketahui1
Khoirul HidayahAfiliasi tidak diketahui1
Dwi FidhayantiAfiliasi tidak diketahui1
Abdul KadirUniversitas Halu Oleo1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jurisdictie/oai, pertama di-harvest 9 Nov 2026, terakhir terlihat 9 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc) 
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">THE IMPACT OF THE LIQUIDATION OF THE QUASI-JUDICIAL INSTITUTION OF THE CONSUMER DISPUTE RESOLUTION BODY ON CONSUMERS’ ACCESS TO JUSTICE AND ITS REORGANISATION EFFORTS FROM THE PERSPECTIVE OF SIYASAH SYAR’IYAH</dc:title>
	<dc:creator>Jannani, Nur</dc:creator>
	<dc:creator>Yasin, Noer</dc:creator>
	<dc:creator>Musataklima, Musataklima</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en-US"></dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">liquidation; consumer dispute resolution body; siyasah syar’iyah;</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">The Consumer Dispute Settlement Body (BPSK) is authorised to settle consumer disputes located at the district and/or city level. However, following the enactment of Law No. 23/2014 on Local Government (Local Government Law), BPSK was dissolved and transferred to the provincial level. This study aims to determine the causes of BPSK dissolution, its impact on access to justice for consumers and its reorganisation efforts so that it contributes to consumer protection. The research is empirical legal research with a sociological juridical approach. The primary and secondary data were analysed prescriptively. The research results show that the transformation of management and authority to form BPSK from district and/or city governments to provinces by the Regional Government Law resulted in the existence of BPSK in districts and/or cities having to be liquidated. This has implications for limited consumer access to obtain justice. The recommendation from this research is that the government needs to reorganise the legal position of BPSK by returning BPSK's position to districts and/or cities. This can be achieved through legal politics based on siyasah syar'iyah. This article can be a basic reference for the development of consumer dispute resolution institutions based on consumer protection.Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa konsumen yang berada di tingkat kabupaten dan/atau kota. Namun setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemerintahan Daerah), BPSK dibubarkan dan dipindahkan ke tingkat provinsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab pembubaran BPSK, dampaknya terhadap akses keadilan bagi konsumen dan upaya reorganisasinya sehingga berkontribusi terhadap perlindungan konsumen. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang dianalisis secara preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peralihan kepengurusan dan kewenangan pembentukan BPSK dari pemerintah kabupaten dan/atau kota kepada provinsi berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah mengakibatkan keberadaan BPSK di kabupaten dan/atau kota harus dilikuidasi. Hal ini berimplikasi pada terbatasnya akses konsumen untuk memperoleh keadilan. Rekomendasi dari penelitian ini adalah pemerintah perlu menata kembali kedudukan hukum BPSK dengan mengembalikan kedudukan BPSK kepada kabupaten dan/atau kota. Hal ini dapat dicapai melalui politik hukum berdasarkan siyasah syar'iyah. Artikel ini dapat menjadi acuan dasar bagi pengembangan lembaga penyelesaian sengketa konsumen yang berbasis perlindungan konsumen.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en-US">Fakultas Syariah</dc:publisher>
	<dc:contributor xml:lang="en-US"></dc:contributor>
	<dc:date>2024-07-09</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jurisdictie/article/view/26564</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.18860/j.v15i1.26564</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah; Vol 15, No 1 (2024): Jurisdictie; 117 - 148</dc:source>
	<dc:source>2528-3383</dc:source>
	<dc:source>2086-7549</dc:source>
	<dc:language>eng</dc:language>
	<dc:relation>http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jurisdictie/article/view/26564/pdf</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en-US">Copyright (c) 2024 Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="en-US">https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>