Melola Discovery

← Melola Discovery

Jurnal SINTA 1

Peranan penegak hukum di Indonesia dalam pemberantasan korupsi

Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan · Vol. 2 No. 2 (2005)

DOI
10.21831/civics.v2i2.4377
ISSN
2541-1918, 1829-5789
Terbit
2005-12-31
Penerbit
Universitas Negeri Yogyakarta
Bahasa
eng

Abstrak

Sejak reformasi yang dikumandangkan tahun 1998 menyusul jatuhnya pemerintah Orde baru dibawah Presiden Soeharto, tetapi sampai sekarang belum ada tanda-tanda bahwa korupsi dapat dikurangi apa lagi diberantas. Korupsi sudah melanda Negara ini sejak lama dan dalam skala besar dan hamper menyentuh semua aspek kehidupan. Betapa seriusnya kejahatan korupsi, khususnya di Indonesia berbagai komisi anti korupsi sudah dibentuk sejak tahun 60-an sampai dengan 90-an. Tetapi semuanya kandas karena tidak mendapat dukungan dari pemerintah dan lembaga-lembaga penegak hukum itu sendiri terlibat dalam judicial corruption. Dukungan dari lembaga-lembaga penegak hukum baru dapat diperoleh kalau ada kemauan dari pemerintah untuk memberantas korupsi. Tidak adanya kemauan dan kesungguhan untuk memberantas korupsi telah menyebabkan upaya pemberantasan korupsi lumpuh di tengah jalan. Para penegak hukum yang seharusnya memelopori agenda pemberantasan korupsi, justru terjebak dalam praktik korupsi sendiri. Dalam rangka memberantas korupsi di Indonesia diperlukan aparatur penegak hukum yang terlatih, jujur, berintegrasi dan profesional. Agar aparat-aparat penegak hukum tersebut dapat membongkar perkara-perkara korupsi. Dengan aparat penegak hukum dapat membongkar kasus-kasus korupsi diharapkan agenda pemberantasan korupsi akan bergulir dan didukung oleh masyarakat yang memang sudah lama mengharapkan adanya tindakan tegas dari para penegak hukum.

Jaringan kolaborasi para penulis

16 penulis · 39 tautan kepenulisan bersama · 2 lintas organisasi

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Yogyakarta State University
  • Sebelas Maret University
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Iffah NurhayatiYogyakarta State University3
Setiati WidihastutiYogyakarta State University3
Miftahuddin MiftahuddinYogyakarta State University2
Suyato SuyatoYogyakarta State University2
Ali Masykur FathurrahmanYogyakarta State University2
I Gusti Ayu Ketut Rachmi HandayaniSebelas Maret University2
Rahayu SubektiSebelas Maret University2
M.Pd., Mukhamad MurdionoAfiliasi tidak diketahui1
Sunarso SunarsoYogyakarta State University1
Toba Sastrawan ManikYogyakarta State University1
Mukhamad MurdionoYogyakarta State University1
Iqbal ArpannudinYogyakarta State University1
Chandra Dewi PuspitasariYogyakarta State University1
Eny KusdariniYogyakarta State University1
Nurdiyana NurdiyanaYogyakarta State University1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://journal.uny.ac.id/index.php/civics/oai, pertama di-harvest 9 Nov 2026, terakhir terlihat 9 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">Peranan penegak hukum di Indonesia dalam pemberantasan korupsi</dc:title>
	<dc:creator>Kuncorowati, Puji Wulandari</dc:creator>
	<dc:description xml:lang="en-US">Sejak reformasi yang dikumandangkan tahun 1998 menyusul jatuhnya pemerintah Orde baru dibawah Presiden Soeharto, tetapi sampai sekarang belum ada tanda-tanda bahwa korupsi dapat dikurangi apa lagi diberantas. Korupsi sudah melanda Negara ini sejak lama dan dalam skala besar dan hamper menyentuh semua aspek kehidupan. Betapa seriusnya kejahatan korupsi, khususnya di Indonesia berbagai komisi anti korupsi sudah dibentuk sejak tahun 60-an sampai dengan 90-an. Tetapi semuanya kandas karena tidak mendapat dukungan dari pemerintah dan lembaga-lembaga penegak hukum itu sendiri terlibat dalam judicial corruption. Dukungan dari lembaga-lembaga penegak hukum baru dapat diperoleh kalau ada kemauan dari pemerintah untuk memberantas korupsi. Tidak adanya kemauan dan kesungguhan untuk memberantas korupsi telah menyebabkan upaya pemberantasan korupsi lumpuh di tengah jalan. Para penegak hukum yang seharusnya memelopori agenda pemberantasan korupsi, justru terjebak dalam praktik korupsi sendiri. Dalam rangka memberantas korupsi di Indonesia diperlukan aparatur penegak hukum yang terlatih, jujur, berintegrasi dan profesional. Agar aparat-aparat penegak hukum tersebut dapat membongkar perkara-perkara korupsi. Dengan aparat penegak hukum dapat membongkar kasus-kasus korupsi diharapkan agenda pemberantasan korupsi akan bergulir dan didukung oleh masyarakat yang memang sudah lama mengharapkan adanya tindakan tegas dari para penegak hukum.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en-US">Universitas Negeri Yogyakarta</dc:publisher>
	<dc:date>2005-12-31</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://journal.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/4377</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.21831/civics.v2i2.4377</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan; Vol. 2 No. 2 (2005): December 2005</dc:source>
	<dc:source>2541-1918</dc:source>
	<dc:source>1829-5789</dc:source>
	<dc:language>eng</dc:language>
	<dc:relation>https://journal.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/4377/3806</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en-US">Copyright (c) 2005 Puji Wulandari Kuncorowati</dc:rights>
</oai_dc:dc>