Kinerja Mahkamah Konstitusi dalam mewujudkan electoral justice pada pilkada serentak tahun 2017

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan penegakan keadilan prosedural dan substantif dalam peradilan sengketa pemilihan kepala daerah serentak tahun 2017 oleh Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode analisis isi. Hasil analisis menunjukkan, pertama, MK sepenuhnya konsisten untuk menjadikan pasal mengenai tenggat waktu pengajuan permohonan dan kedudukan hukum pemohon sebagai batu uji mengenai dapat diterima atau tidaknya sebuah permohonan dalam perkara sengketa pilkada 2017. Hal itu sebagai dampak dari diadopsinya proses dismissal (dismissal process). Kedua, penegakan keadilan prosedural dalam peradilan sengketa pilkada oleh MK tidak secara serta merta in line dengan perwujudan keadilan elektoral yang bersifat substantif. Ada kecenderungan bahwa putusan dismissal yang dilakukan oleh MK cenderung mengabaikan keadilan substantif. Ada dua hal yang potensial membuat prosedur beracara tidak dapat mewujudkan keadilan substantif dalam proses peradilan sengketa Pilkada di MK, yaitu; 1) tenggat waktu yang menyimpang asas nunc pro tunc dan 2) ambang persentase selisih hasil suara dalam sengketa pilkada, yaitu tidak lebih dari 0,5%, 1%, 1,5% atau 2%.--------------------------------------------------------The performance of the Constitutional Court in realizing electoral justice in simultaneous regional elections in 2017This article aims to describe the enforcement of procedural and substantive justice in the 2017 regional head election dispute court by the Republic of Indonesia Constitutional Court (MK). The approach used is qualitative with the content analysis method. The results of the analysis show, first, the Court is fully consistent in making the article regarding the deadline for submitting applications and legal status of the applicant as a test stone regarding whether or not an application can be accepted in a 2017 election dispute case. It is as a result of the dismissal process. Second, the enforcement of procedural justice in the election dispute court by the Constitutional Court is not necessarily in line with the realization of substantive electoral justice. There is a tendency that the decision dismissal carried out by the Constitutional Court tends to ignore substantive justice. There are two things that have the potential to make the procedure of proceedings unable to realize substantive justice in the Pilkada dispute trial process in the Constitutional Court, namely; 1) deadlines that deviate the principle of nunc pro tunc and 2) the threshold of the percentage of the difference in vote results in the election dispute, which is not more than 0.5%, 1%, 1.5% or 2%.

Kata kunci

• electoral justice
• Mahkamah Konstitusi
• sengketa pilkada