Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram
Bahasa
eng
Abstrak
The right of possession by state is public domain, as for right of ulayat is collective domain whichis permanently referring to private domain. Therefore, to put Pecatu land as part of districtgovernment’s property is illegal because district government is not an adat community; this toa norm of Indonesian constitution 1945 as referred to in article 33 (3) and article 18B (2).The criterion or the barometer of justice as stipulated in such articles is “…….shall be made usefor the greatest people†should be given priority rather than legal certainty toward the right ofPecatu land.Keywords: The Right of Possession by State, Justice, Legal Certainty, Pecatu Land
Jaringan kolaborasi para penulis
4 penulis ·
6 tautan kepenulisan bersama
Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.
University of Mataram
Organisasi berbeda
Organisasi sama
Afiliasi tidak diketahui
Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.