Marjinalisasi Daerah Perbatasan: Kronika Kebijakan Pembangunan di Kabupaten Konawe Selatan

Abstract

AbstrakDaerah perbatasan ataupun daerah pinggiran masih menjadi "pekerjaan rumah" dalam pembangunan nasional. Jika negara tetangga seperti Malaysia memposisikan daerah perbatasan sebagai etalase, berbeda dengan Indonesia yang memunggungi daerah-daerah tersebut. Perlakuan yang sudah menahun tersebut menemukan harapan dalam Nawacita, yang salah satu butirnya menyebut pembangunan bangsa dari pinggiran, berbasis pedesaan. Turunannya adalah perhatian lebih pada wilayah-wilayah terluar, terpencil, dan terdepan. Semangat Nawacita ini berhadapan dengan realitas tradisi yang terbentuk sejak otonomi daerah digulirkan. Raja-Raja kecil di Kabupaten/Kota belum beranjak jauh menyusun skenario pembangunan komprehensif, sejalan dengan semangat nasional terkini. Dalam konteks inilah terlihat secara kasat mata, daerah-daerah perbatasan seperti Desa Kota Bangun Kabupaten Konawe Selatan, menjadi salah satu contoh belum bertemunya semangat nasional dengan semangat lokal. Sebagai daerah pemekaran, Konawe Selatan memikul beban masyarakatnya yang dominan bertradisi desa. Pergantian kepempimpinan juga bukan jaminan terselaminya berbagai problem pembangunan. Visi "desa hebat" mesti diturunkan pada level yang lebih konkrit, sehingga terasa manfaatnya bagi masyarakat.Kata Kunci: Daerah Perbatasan, Kronika, Kebijakan PembangunanAbstract Border areas or suburbs are still "homework" in national development. If neighboring countries such as Malaysia position the border area as a window, it is different from Indonesia which has turned its back on these areas. The chronic treatment found hope in Nawacita, one of which points to nation-building from the periphery, based on the countryside. The derivation is more attention to the outermost, remote, and leading regions. The spirit of Nawacita is faced with the reality of the tradition that was formed since regional autonomy was rolled out. The small kings in the district / city have not gone far to develop a comprehensive development scenario, in line with the latest national spirit. In this context, it can be seen in plain view, border areas such as Kota Bangun Village, South Konawe Regency, which are one example of the lack of meeting with national spirit and local enthusiasm. As a expansion area, South Konawe carries the burden of its dominant community with village traditions. The change of leadership is also not a guarantee of the diversion of various development problems. The vision of a "great village" must be reduced to a more concrete level, so that the benefits to the community are felt. Keywords: Border Areas, Chronics, Development Policies