Melola Discovery

← Melola Discovery

Jurnal SINTA 1

Di Balik Prevalensi Perkawinan Usia Anak Yang Menggelisahkan: Hukum Negara Versus Hukum Adat

Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) · Vol. 7 No. 1 (2019) · hlm. 56–72

DOI
10.29303/ius.v7i1.594
ISSN
2477-815X, 2303-3827
Terbit
2019-04-19
Penerbit
Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram
Bahasa
ind

Abstrak

Perkawinan adalah suatu peristiwa hukum sehingga diyakini ada aspek hukum yang berpengaruh terhadap masih tingginya prevalensi perkawinan usia anak di Indonesia, termasuk Bali. Hukum perkawinan yang berlaku bagi masyarakat adat di Bali bersifat pluralistik sebab berlaku lebih dari satu sistem hukum dalam lapangan sosial yang sama, yaitu sistem hukum negara (hukum perkawinan nasional) dan sistem hukum adat (hukum adat Bali). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan perkawinan usia anak dalam dua sistem hukum tersebut, apakah sinkron atau tidak. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian ini mengandalkan data sekunder, baik yang berupa bahan hukum (primer dan sekunder) maupun bahan non-hukum, yang dikumpulkan melalui penelusuran literatur. Analisis dilakukan dengan teknik-teknik penalaran dan argumentasi hukum, seperti penafsiran dan konstruksi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada kesesuaian pengaturan perkawinan usia anak dalam sistem hukum di Indonesia, baik dalam lingkup internal hukum negara maupun dalam dikotomi hukum negara dan hukum adat (Bali). Itu sebabnya ada kebutuhan perlunya sinkronisasi hukum untuk dapat mengakhiri atau setidaknya mengurangi praktik-praktik perkawinan usia anak di Indonesia.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

8 penulis · 14 tautan kepenulisan bersama · 2 lintas organisasi

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Udayana University
  • Universitas Pendidikan Ganesha
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Gede Marhaendra Wija AtmajaUdayana University1
Ni Ketut Sari AdnyaniUniversitas Pendidikan Ganesha1
Anak Agung Sagung Ngurah IndradewiAfiliasi tidak diketahui1
I Nyoman Prabu Buana RumiarthaUdayana University1
I Gst. Pt. Bagus Suka ArjawaUdayana University1
I Gusti Agung Mas Rwa JayantiariUdayana University1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/oai, pertama di-harvest 9 Nov 2026, terakhir terlihat 16 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="id-ID">Di Balik Prevalensi Perkawinan Usia Anak Yang Menggelisahkan: Hukum Negara Versus Hukum Adat</dc:title>
	<dc:creator>Sudantra, I Ketut</dc:creator>
	<dc:creator>Laksana, I Gusti Ngurah Dharma</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="id-ID">Daha Teruna</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="id-ID">Hukum Adat Bali</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="id-ID">Hukum Perkawinan Nasional</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="id-ID">Perkawinan Usia Anak</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="id-ID">Pluralisme Hukum</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="id-ID">Perkawinan adalah suatu peristiwa hukum sehingga diyakini ada aspek hukum yang berpengaruh terhadap masih tingginya prevalensi perkawinan usia anak di Indonesia, termasuk Bali. Hukum perkawinan yang berlaku bagi masyarakat adat di Bali bersifat pluralistik sebab berlaku lebih dari satu sistem hukum dalam lapangan sosial yang sama, yaitu sistem hukum negara (hukum perkawinan nasional) dan sistem hukum adat (hukum adat Bali). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan perkawinan usia anak dalam dua sistem hukum tersebut, apakah sinkron atau tidak. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian ini mengandalkan data sekunder, baik yang berupa bahan hukum (primer dan sekunder) maupun bahan non-hukum, yang dikumpulkan melalui penelusuran literatur. Analisis  dilakukan dengan teknik-teknik penalaran dan argumentasi hukum, seperti penafsiran dan konstruksi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada kesesuaian pengaturan perkawinan usia anak dalam sistem hukum di Indonesia, baik dalam lingkup internal hukum negara maupun dalam dikotomi hukum negara dan hukum adat (Bali). Itu sebabnya ada kebutuhan perlunya sinkronisasi hukum untuk dapat mengakhiri atau setidaknya mengurangi praktik-praktik perkawinan usia anak di Indonesia. </dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en-US">Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram</dc:publisher>
	<dc:date>2019-04-19</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Peer-Reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/594</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.29303/ius.v7i1.594</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan; Vol. 7 No. 1 (2019); 56-72</dc:source>
	<dc:source>2477-815X</dc:source>
	<dc:source>2303-3827</dc:source>
	<dc:source>10.29303/ius.v7i1</dc:source>
	<dc:language>ind</dc:language>
	<dc:relation>https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/594/pdf_102</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en-US">Copyright (c) 2019 Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan</dc:rights>
</oai_dc:dc>