Melola Discovery

← Melola Discovery

Jurnal SINTA 1

Konstruksi Hukum Penguatan Izin Pertambangaan Rakyat Pasca Undang-Undang Pemda Nomor 23 Tahun 2014

Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) · Vol. 7 No. 1 (2019) · hlm. 88–96

DOI
10.29303/ius.v7i1.610
ISSN
2477-815X, 2303-3827
Terbit
2019-04-19
Penerbit
Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram
Bahasa
ind

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mengetahui implikasi yuridis mengenai pengaturan kewenangan izin pertambangan rakyat (IPR) pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdarsarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa implikasi yuridis terkait kewenangan izin pertambangan rakyat (IPR) pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi. Sehingga kewenangan izin pertambangan rakyat yang sebelumnya merupakan kewenangan Bupati/Walikota sudah menjadi kewenangan Gubernur.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

16 penulis · 27 tautan kepenulisan bersama

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
M. Yazid FathoniAfiliasi tidak diketahui2
Musakir SalatAfiliasi tidak diketahui2
Any Suryani HamzahAfiliasi tidak diketahui1
Arba ArbaAfiliasi tidak diketahui1
Anang HusniAfiliasi tidak diketahui1
Dadi Arja KusumaAfiliasi tidak diketahui1
Rodliyah RodliyahAfiliasi tidak diketahui1
Zainal AsikinAfiliasi tidak diketahui1
Lalu Wira Pria SuhartanaAfiliasi tidak diketahui1
M. ArbaAfiliasi tidak diketahui1
Lalu Muhammad Hayyanul HaqAfiliasi tidak diketahui1
I Gusti Ayu AditiAfiliasi tidak diketahui1
Lalu SabardiAfiliasi tidak diketahui1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/oai, pertama di-harvest 9 Nov 2026, terakhir terlihat 9 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc) 
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="id-ID">Konstruksi Hukum Penguatan Izin Pertambangaan Rakyat Pasca Undang-Undang Pemda Nomor 23 Tahun 2014</dc:title>
	<dc:creator>Dharma, M. Panji Prabu</dc:creator>
	<dc:creator>Husni, Lalu</dc:creator>
	<dc:creator>Sahnan, Sahnan</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="id-ID">Konstruksi Hukum</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="id-ID">Izin Pertambangan Rakyat</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="id-ID">Pemerintahan Daerah</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="id-ID">Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mengetahui implikasi yuridis mengenai pengaturan kewenangan izin pertambangan rakyat (IPR) pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdarsarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa implikasi yuridis terkait kewenangan izin pertambangan rakyat (IPR) pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi. Sehingga kewenangan izin pertambangan rakyat yang sebelumnya merupakan kewenangan Bupati/Walikota sudah menjadi kewenangan Gubernur.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en-US">Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram</dc:publisher>
	<dc:date>2019-04-19</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Peer-Reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/610</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.29303/ius.v7i1.610</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan; Vol. 7 No. 1 (2019); 88-96</dc:source>
	<dc:source>2477-815X</dc:source>
	<dc:source>2303-3827</dc:source>
	<dc:source>10.29303/ius.v7i1</dc:source>
	<dc:language>ind</dc:language>
	<dc:relation>https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/610/pdf_104</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en-US">Copyright (c) 2019 Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan</dc:rights>
</oai_dc:dc>