Melola Discovery

← Melola Discovery

Jurnal SINTA 1

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pembelian Rumah Melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli

Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) · Vol. 7 No. 2 (2019) · hlm. 272–281

DOI
10.29303/ius.v7i2.619
ISSN
2477-815X, 2303-3827
Terbit
2019-08-06
Penerbit
Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram
Bahasa
eng

Abstrak

Inggris

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kedudukan PPJB, kekuatan hukum PPJB yang dibuat oleh para pihak, dan perlindungan hukum terhadap konsumen pembelian rumah melalui PPJB dalam Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 35/PDT.PLW/2013/PN-SIM. Metode yang digunakan dalam penelitian merupakan penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian hukum yang didasarkan pada data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dibuat oleh para pihak (Ngadiman dan PT Surya Cemerlang) telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Raden Maruhum Hutabarat selaku pemilik tanah melakukan perjanjian dengan PT. Surya Cemerlang selaku developer/pemasar yang melakukan perjanjian kerjasama untuk membangun sejumlah rumah yang kemudian akan dijual kepada konsumen, sedangkan pemilik tanah mendapatkan sejumlah uang atas penjualan rumah tersebut. PPJB yang dibuat oleh para pihak menjadi tidak sah pada saat Putusan Pengadilan yang memutus hubungan hukum antara pemilik tanah dengan developer yang merupakan legalitas atas tanah yang diperjualbelikan kepada konsumen. PPJB yang dibuat oleh Ngadiman (Pembeli) dengan PT. Surya Cemerlang memiliki kekuatan hukum mengikat bagi mereka dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan. Majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 35/PDT.PLW/2013/PN-SIM belum memberikan keadilan kepada Ngadiman selaku konsumen dengan tidak menjadikan asas perlindungan konsumen sesuai UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan itikad baik pembeli sebagai pertimbangan hukum.

Bahasa Indonesia

Perjanjian pendahuuan (PPJB) merupakan suatu bentuk perjanjian yang muncul seiring dengan perkembangan zaman, hal tersebut diperlukan karena belum dapat dipenuhinya ketentuan untuk melangsungkan jual beli di hadapan Pejabat Umum/(PPAT). Dasar hukum PPJB sebagai perjanjian pendahuluan dijelaskan dalam ketentuan UU No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman Pasal 42 ayat (1) serta Kepmenpera No 9 Tahun 1995. PPJB yang dibuat oleh para pihak (developer dan pembeli) merupakan perjanjian yang tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak kewajiban yang tertuang didalamnya serta hak yang akan diperoleh berdasarkan ketentuan Pasal 1320 ayat (1) dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian Pengikatan Jual Beli dibuat guna mengurangi kemungkinan terjadinya sengketa dalam transaksi jual beli baik secara tunai maupun angsuran. Perjanjian permulaan tersebut berisi klausula yang dibutuhkan berdasarkan kepentingan dan kebutuhan para pihak, serta prestasi dan tanggung jawab yang wajib dilaksanakan dan dipenuhi oleh masing-masing pihak. Selain dalam ketentuan KUHPerdata, hukum juga menjamin perlindungan kepada para pembeli sebagai konsumen melalui Undang-Undang No 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Lahirnya UUPK untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen dan pelaku usaha, selain itu melalui UUPK ini diharapkan dapat menciptakan bargaining position (posisi seimbang) antara keduanya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kekuatan hukum PPJB, serta melihat perlindungan hukum terhadap konsumen pembelian rumah melalui PPJB sebagaimana Putusan Hakim PN Simalungun Nomor. 35/PDT.PLW/2013/PN-SIM.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

40 penulis · 93 tautan kepenulisan bersama · 39 lintas organisasi · menampilkan 40 yang paling banyak terhubung

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Universitas Syiah Kuala
  • Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
  • Malikussaleh University
  • Universitas Iskandar Muda
  • Lambung Mangkurat University
  • Samudra University
  • Universitas Jambi
  • Organisasi lain
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Muhammad Irvan HidayanaUniversitas Syiah Kuala4
Adwani AdwaniUniversitas Syiah Kuala3
Mansari MansariUniversitas Iskandar Muda2
M. JafarUniversitas Syiah Kuala2
Mardiyah MardiyahUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Dahlan DahlanUniversitas Syiah Kuala1
Zainal AbidinUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Isnaini IsnainiLambung Mangkurat University1
Rini FitrianiSamudra University1
Yusri YusriUniversitas Syiah Kuala1
Muhammad AdliUniversitas Syiah Kuala1
M. JafarAfiliasi tidak diketahui1
Emk AlidarUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
M. AdliUniversitas Syiah Kuala1
Mazwar Ismiyanto MazwarUniversitas Syiah Kuala1
Muhammad IqbalUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Muhammad YusufUniversitas Jambi1
Mizaj Iskandar UsmanUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Ahyar Ari GayoNational Research and Innovation Agency1
Rahmatul AkbarUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Mohd DinUniversitas Syiah Kuala1
NursitiUniversitas Syiah Kuala1
Mursyid DjawasUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Mahdi SyahbandirUniversitas Syiah Kuala1
Gita MelisaAfiliasi tidak diketahui1
Sri Walny RahayuUniversitas Syiah Kuala1
Ainon MarziahUniversitas Syiah Kuala1
Muazzin MuazzinUniversitas Syiah Kuala1
Ikrar CardovaUniversitas Syiah Kuala1
Dahlan AliUniversitas Syiah Kuala1
Popy KatarineUniversitas Syiah Kuala1
YusrizalAfiliasi tidak diketahui1
JamaluddinMalikussaleh University1
Marlia SastroMalikussaleh University1
RamziatiMalikussaleh University1
Sela AzkiaMalikussaleh University1
Muhammad Zimamul AdliUniversitas Syiah Kuala1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/oai, pertama di-harvest 9 Nov 2026, terakhir terlihat 16 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen  Pembelian Rumah Melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli</dc:title>
	<dc:title xml:lang="id-ID">Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen  Pembelian Rumah Melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli</dc:title>
	<dc:creator>Fauzansyah, T.</dc:creator>
	<dc:creator>Yahya, Azhari</dc:creator>
	<dc:creator>Jauhari, Iman</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="id-ID">Perlindungan</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="id-ID">Konsumen</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="id-ID">Perjanjian Pengikatan Jual Beli</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Perlindungan</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Konsumen</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Perjanjian Pengikatan Jual Beli.</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kedudukan PPJB, kekuatan hukum PPJB yang dibuat oleh para pihak, dan perlindungan hukum terhadap konsumen pembelian rumah melalui PPJB dalam Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 35/PDT.PLW/2013/PN-SIM. Metode yang digunakan dalam penelitian merupakan penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian hukum yang didasarkan pada data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dibuat oleh para pihak (Ngadiman dan PT Surya Cemerlang) telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Raden Maruhum Hutabarat selaku pemilik tanah melakukan perjanjian dengan PT. Surya Cemerlang selaku developer/pemasar yang melakukan perjanjian kerjasama untuk membangun sejumlah rumah yang kemudian akan dijual kepada konsumen, sedangkan pemilik tanah mendapatkan sejumlah uang atas penjualan rumah tersebut. PPJB yang dibuat oleh para pihak menjadi tidak sah pada saat Putusan Pengadilan yang memutus hubungan hukum antara pemilik tanah dengan developer yang merupakan legalitas atas tanah yang diperjualbelikan kepada konsumen. PPJB yang dibuat oleh Ngadiman (Pembeli) dengan PT. Surya Cemerlang memiliki kekuatan hukum mengikat bagi mereka dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan. Majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 35/PDT.PLW/2013/PN-SIM belum memberikan keadilan kepada Ngadiman selaku konsumen dengan tidak menjadikan asas perlindungan konsumen sesuai UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan itikad baik pembeli sebagai pertimbangan hukum.</dc:description>
	<dc:description xml:lang="id-ID">Perjanjian pendahuuan (PPJB) merupakan suatu bentuk perjanjian yang muncul seiring dengan perkembangan zaman, hal tersebut diperlukan karena belum dapat dipenuhinya ketentuan untuk melangsungkan jual beli di hadapan Pejabat Umum/(PPAT). Dasar hukum PPJB sebagai perjanjian pendahuluan dijelaskan dalam ketentuan UU No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman Pasal 42 ayat (1) serta Kepmenpera No 9 Tahun 1995. PPJB yang dibuat oleh para pihak (developer dan pembeli) merupakan perjanjian yang tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak kewajiban yang tertuang didalamnya serta hak yang akan diperoleh berdasarkan ketentuan Pasal 1320 ayat (1) dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian Pengikatan Jual Beli dibuat guna mengurangi kemungkinan terjadinya sengketa dalam transaksi jual beli baik secara tunai maupun angsuran. Perjanjian permulaan tersebut berisi klausula yang dibutuhkan berdasarkan kepentingan dan kebutuhan para pihak, serta prestasi dan tanggung jawab yang wajib dilaksanakan dan dipenuhi oleh masing-masing pihak. Selain dalam ketentuan KUHPerdata, hukum juga menjamin perlindungan kepada para pembeli sebagai konsumen melalui Undang-Undang No 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Lahirnya UUPK untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen dan pelaku usaha, selain itu melalui UUPK ini diharapkan dapat menciptakan bargaining position (posisi seimbang) antara keduanya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kekuatan hukum PPJB, serta melihat perlindungan hukum terhadap konsumen pembelian rumah melalui PPJB sebagaimana Putusan Hakim PN Simalungun Nomor. 35/PDT.PLW/2013/PN-SIM.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en-US">Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram</dc:publisher>
	<dc:date>2019-08-06</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Peer-Reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/619</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.29303/ius.v7i2.619</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan; Vol. 7 No. 2 (2019); 272-281</dc:source>
	<dc:source>2477-815X</dc:source>
	<dc:source>2303-3827</dc:source>
	<dc:source>10.29303/ius.v7i2</dc:source>
	<dc:language>eng</dc:language>
	<dc:relation>https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/619/pdf_117</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en-US">Copyright (c) 2019 T. Fauzansyah, Azhari Yahya, Iman Jauhari</dc:rights>
</oai_dc:dc>