Melola Discovery

← Melola Discovery

Jurnal SINTA 1

Hak Konstitusional Lembaga Kepresidenan Dalam Penolakan Pengesahan RUU APBN Oleh DPR

Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) · Vol. 7 No. 3 (2019) · hlm. 519–533

DOI
10.29303/ius.v7i3.633
ISSN
2477-815X, 2303-3827
Terbit
2019-12-06
Penerbit
Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram
Bahasa
eng

Abstrak

Setiap negara tentulah memiliki sebuah konstitusi yang pada umumnya digunakan sebagai pedoman pada saat menjalankan roda pemerintahannya. Dalam konstitusi di Indonesia yang menerapkan sistem pemerintahan presidensiil, menggunakan konsep pemisahan kekuasaan (separation of power) antar lembaga yang digunakan dalam rangka menjalankan prinsip pemerintahan dengan checks and balances. Salah satunya adalah terhadap hal pengelolaan keuangan negara yang dituangkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya. UUD NRI 1945 memberikan kewenangan kepada Presiden sebagai lembaga eksekutif dalam mengajukan RAPBN serta memberikan sebuah kewenangan kepada DPR sebagai lembaga legislatif untuk menyetujui RAPBN yang diajukan oleh Presiden. Penyetujuan DPR atas RAPBN dianggap sebagai hal yang krusial dalam pembentukan dan penetapan APBN sehingga dalam tulisan ini akan mengemukakan problematika apabila terjadi penolakan terhadap RAPBN oleh DPR serta upaya yang dapat ditempuh oleh eksekutif dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Metode penelitian menggunakan penelitian hokum normatif dan simpulan dari tulisan ini adalah hubungan antara pemerintah dengan DPR berupa hubungan check and balances dan pemerintah dapat mengambil opsi dengan mewujudkan Perpu APBN dalam hal terjadi penolakan RUU APBN oleh DPR.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

35 penulis · 75 tautan kepenulisan bersama · 28 lintas organisasi

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Universitas Airlangga
  • Sebelas Maret University
  • University of Surabaya
  • Padjadjaran University
  • Universiti Teknologi MARA
  • Udayana University
  • Universitas Jember
  • Organisasi lain
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Faizal KurniawanUniversitas Airlangga4
Moch. Marsa TaufiqurrohmanPadjadjaran University2
Peter Jeremiah SetiawanUniversity of Surabaya2
Shintya Yulfa SeptiningrumSebelas Maret University2
Ghansham AnandUniversitas Airlangga2
Nur Ezan RahmatUniversiti Teknologi MARA2
Syifa RamadhantiUniversitas Airlangga2
Rizki Istighfariana AchmadiUniversitas Airlangga1
Nina Amelia Novita SariUniversitas Airlangga1
Vicko TaniadyUniversitas Jember1
Gio Arjuna PutraUdayana University1
Bart JansenNyenrode Business University1
Ardhana Christian NoventriUniversitas Airlangga1
Qona’aha Noor MaajidUniversitas Airlangga1
Febrian DirgantaraUniversitas Airlangga1
Ahmad MuzakkiUniversitas Airlangga1
Joni Eko WaluyoUniversitas Airlangga1
Shevierra DanmadiyahUniversitas Airlangga1
Sayyidatul InsiyahUniversitas Airlangga1
Heru IriantoSebelas Maret University1
Alam Subuh FernandoUniversitas Airlangga1
Alya AdelinaUniversitas Airlangga1
Kukuh Pramono BudiUniversitas Airlangga1
Baiq Elma PurnamawaditaUniversitas Airlangga1
Suparto WijoyoUniversitas Airlangga1
Hari SugihartoAfiliasi tidak diketahui1
Prawitra ThalibUniversitas Airlangga1
Tonic TangkauAfiliasi tidak diketahui1
Daniel Julian TangkauUniversitas Airlangga1
Windy AgustinUniversitas Airlangga1
Christina Ella YonatanUniversitas Airlangga1
Agus WidyantoroYogyakarta State University1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/oai, pertama di-harvest 9 Nov 2026, terakhir terlihat 9 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="id-ID">Hak Konstitusional Lembaga Kepresidenan Dalam Penolakan Pengesahan RUU APBN Oleh DPR</dc:title>
	<dc:creator>Abrianto, Bagus Oktafian</dc:creator>
	<dc:creator>Nugraha, Xavier</dc:creator>
	<dc:creator>Izzaty, Risdiana</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="id-ID">APBN</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="id-ID">Presiden</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="id-ID">DPR</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="id-ID">Penolakan RAPBN</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="id-ID">Fungsi Anggaran</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="id-ID">Setiap negara tentulah memiliki sebuah konstitusi yang pada umumnya digunakan sebagai pedoman pada saat menjalankan roda pemerintahannya. Dalam konstitusi di Indonesia yang menerapkan sistem pemerintahan presidensiil, menggunakan konsep pemisahan kekuasaan (separation of power) antar lembaga yang digunakan dalam rangka menjalankan prinsip pemerintahan dengan checks and balances. Salah satunya adalah terhadap hal pengelolaan keuangan negara yang dituangkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya. UUD NRI 1945 memberikan kewenangan kepada Presiden sebagai lembaga eksekutif dalam mengajukan RAPBN serta memberikan sebuah kewenangan kepada DPR sebagai lembaga legislatif untuk menyetujui RAPBN yang diajukan oleh Presiden. Penyetujuan DPR atas RAPBN dianggap sebagai hal yang krusial dalam pembentukan dan penetapan APBN sehingga dalam tulisan ini akan mengemukakan problematika apabila terjadi penolakan terhadap RAPBN oleh DPR serta upaya yang dapat ditempuh oleh eksekutif dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Metode penelitian menggunakan penelitian hokum normatif dan simpulan dari tulisan ini adalah hubungan antara pemerintah dengan DPR berupa hubungan check and balances dan pemerintah dapat mengambil opsi dengan mewujudkan Perpu APBN dalam hal terjadi penolakan RUU APBN oleh DPR.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en-US">Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram</dc:publisher>
	<dc:date>2019-12-06</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Peer-Reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/633</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.29303/ius.v7i3.633</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan; Vol. 7 No. 3 (2019); 519-533</dc:source>
	<dc:source>2477-815X</dc:source>
	<dc:source>2303-3827</dc:source>
	<dc:source>10.29303/ius.v7i3</dc:source>
	<dc:language>eng</dc:language>
	<dc:relation>https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/633/pdf_136</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en-US">Copyright (c) 2019 Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan</dc:rights>
</oai_dc:dc>