Jurnal
SINTA 1
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) · Vol. 7 No. 3 (2019) · hlm. 477–494
ISSN 2477-815X, 2303-3827
Terbit 2019-11-30
Penerbit Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram
Bahasa eng
Abstrak
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah dalam perlindungan alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Pidie. Adapun masalah yang menjadi kajian adalah bagaimana pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah dalam perlindungan alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Pidie?Secara metodologis, penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris menggunakan Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari sejumlah keterangan atau fakta di lapangan melalui wawancara dengan pejabat Badan Pertanahan Nasional Kabupeten Pidie, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Pidie, Pejabat Dinas Pertanian dan pangan Kabupaten Pidie, serta pejabat yang betanggung jawab terhadap izin mendirikan bangunan di Kabupaten Pidie. Penelitian ini menyimpulkan tanggung jawab yuridis Pemerintah Kabupaten Pidie dalam perlindungan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan belum terlaksana. Adanya Qanun tentang LP2B akan memberikan kepastian hukum tentang kewenangan Perlindungan Lahan pertanian Pangan pada tingkat SKPD dan terbentuknya pola koordinasi antar instansi sehingga dapat menjadi pedoman teknis dalam pengendalian alih fungsi lahan. Tanggung jawab pemerintah daerah berkaitan dengan kewajiban hukum secara administrasi terhadap publik dengan adanya akuntabilitas, responsibilitas, dan responsivitas
Jaringan kolaborasi para penulis
20 penulis ·
40 tautan kepenulisan bersama
· 17 lintas organisasi
Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.
Universitas Syiah Kuala Malikussaleh University Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Hasanuddin University Universitas Halu Oleo State University of Semarang Afiliasi tidak diketahui
Organisasi berbeda
Organisasi sama
Afiliasi tidak diketahui
Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.
Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/oai, pertama di-harvest 9 Nov 2026, terakhir terlihat 16 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
<dc:title xml:lang="id-ID">Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan</dc:title>
<dc:creator>Akadir, Lisa Novita</dc:creator>
<dc:creator>Ismail, Ilyas</dc:creator>
<dc:creator>Sulaiman, Sulaiman</dc:creator>
<dc:subject xml:lang="id-ID">Tanggung jawab</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="id-ID">Alih Fungsi</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="id-ID">Lahan Pertanian</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="id-ID">Perlindungan</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="id-ID">Pemerintah</dc:subject>
<dc:description xml:lang="id-ID">Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah dalam perlindungan alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Pidie. Adapun masalah yang menjadi kajian adalah bagaimana pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah dalam perlindungan alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Pidie?Secara metodologis, penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris menggunakan Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari sejumlah keterangan atau fakta di lapangan melalui wawancara dengan pejabat Badan Pertanahan Nasional Kabupeten Pidie, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Pidie, Pejabat Dinas Pertanian dan pangan Kabupaten Pidie, serta pejabat yang betanggung jawab terhadap izin mendirikan bangunan di Kabupaten Pidie. Penelitian ini menyimpulkan tanggung jawab yuridis Pemerintah Kabupaten Pidie dalam perlindungan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan belum terlaksana. Adanya Qanun tentang LP2B akan memberikan kepastian hukum tentang kewenangan Perlindungan Lahan pertanian Pangan pada tingkat SKPD dan terbentuknya pola koordinasi antar instansi sehingga dapat menjadi pedoman teknis dalam pengendalian alih fungsi lahan. Tanggung jawab pemerintah daerah berkaitan dengan kewajiban hukum secara administrasi terhadap publik dengan adanya akuntabilitas, responsibilitas, dan responsivitas</dc:description>
<dc:publisher xml:lang="en-US">Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram</dc:publisher>
<dc:date>2019-11-30</dc:date>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
<dc:type xml:lang="en-US">Peer-Reviewed Article</dc:type>
<dc:format>application/pdf</dc:format>
<dc:identifier>https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/674</dc:identifier>
<dc:identifier>10.29303/ius.v7i3.674</dc:identifier>
<dc:source xml:lang="en-US">Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan; Vol. 7 No. 3 (2019); 477-494</dc:source>
<dc:source>2477-815X</dc:source>
<dc:source>2303-3827</dc:source>
<dc:source>10.29303/ius.v7i3</dc:source>
<dc:language>eng</dc:language>
<dc:relation>https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/674/pdf_134</dc:relation>
<dc:rights xml:lang="en-US">Copyright (c) 2019 Lisa Novita Akadir, ilyas Ismail, sulaiman Tripa</dc:rights>
</oai_dc:dc>
Sitasi dan pengindeksan
Jumlah menurut tiap indeks pada 13 Nov 2026; setiap indeks menghitung sitasi dengan cara berbeda.
OpenAlex juga mencatat karya ini di: crossref, doaj.
Sitasi artikel ini
APA 7
Akadir, L. N., Ismail, I., & Sulaiman, S. (2019). Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan), 7(3), 477–494. https://doi.org/10.29303/ius.v7i3.674
Salin
IEEE
L. N. Akadir, I. Ismail, and S. Sulaiman, “Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan,” Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan), vol. 7, no. 3, pp. 477–494, 2019, doi: 10.29303/ius.v7i3.674.
Salin
Dibuat dari metadata jurnal; periksa nama penulis sebelum dipakai.