Melola Discovery

← Melola Discovery

Jurnal SINTA 1

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) · Vol. 7 No. 3 (2019) · hlm. 477–494

DOI
10.29303/ius.v7i3.674
ISSN
2477-815X, 2303-3827
Terbit
2019-11-30
Penerbit
Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram
Bahasa
eng

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah dalam perlindungan alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Pidie. Adapun masalah yang menjadi kajian adalah bagaimana pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah dalam perlindungan alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Pidie?Secara metodologis, penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris menggunakan Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari sejumlah keterangan atau fakta di lapangan melalui wawancara dengan pejabat Badan Pertanahan Nasional Kabupeten Pidie, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Pidie, Pejabat Dinas Pertanian dan pangan Kabupaten Pidie, serta pejabat yang betanggung jawab terhadap izin mendirikan bangunan di Kabupaten Pidie. Penelitian ini menyimpulkan tanggung jawab yuridis Pemerintah Kabupaten Pidie dalam perlindungan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan belum terlaksana. Adanya Qanun tentang LP2B akan memberikan kepastian hukum tentang kewenangan Perlindungan Lahan pertanian Pangan pada tingkat SKPD dan terbentuknya pola koordinasi antar instansi sehingga dapat menjadi pedoman teknis dalam pengendalian alih fungsi lahan. Tanggung jawab pemerintah daerah berkaitan dengan kewajiban hukum secara administrasi terhadap publik dengan adanya akuntabilitas, responsibilitas, dan responsivitas

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

20 penulis · 40 tautan kepenulisan bersama · 17 lintas organisasi

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Universitas Syiah Kuala
  • Malikussaleh University
  • Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
  • Hasanuddin University
  • Universitas Halu Oleo
  • State University of Semarang
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Teuku Muttaqin MansurUniversitas Syiah Kuala3
Muhammad AdliUniversitas Syiah Kuala2
Asmaul HusnaUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Iskandar A. GaniUniversitas Syiah Kuala1
Romi AsmaraMalikussaleh University1
Musliadi bin UsmanAfiliasi tidak diketahui1
M Adli AbdullahUniversitas Syiah Kuala1
Hasbi AliUniversitas Syiah Kuala1
Nasri NasriHasanuddin University1
Efendi EfendiUniversitas Syiah Kuala1
Darmawan DarmawanUniversitas Syiah Kuala1
Yusrizal HasbiMalikussaleh University1
Darmawan DarmawanUniversitas Syiah Kuala1
Fajriatul Tivani HaridhyUniversitas Syiah Kuala1
Darmawan DarmawanUniversitas Halu Oleo1
Imam Surya SaputraUniversitas Syiah Kuala1
Yunita YunitaState University of Semarang1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/oai, pertama di-harvest 9 Nov 2026, terakhir terlihat 16 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="id-ID">Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan</dc:title>
	<dc:creator>Akadir, Lisa Novita</dc:creator>
	<dc:creator>Ismail, Ilyas</dc:creator>
	<dc:creator>Sulaiman, Sulaiman</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="id-ID">Tanggung jawab</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="id-ID">Alih Fungsi</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="id-ID">Lahan Pertanian</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="id-ID">Perlindungan</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="id-ID">Pemerintah</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="id-ID">Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah dalam perlindungan alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Pidie. Adapun masalah yang menjadi kajian adalah bagaimana pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah dalam perlindungan alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Pidie?Secara metodologis, penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris menggunakan Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari sejumlah keterangan atau fakta di lapangan melalui wawancara dengan pejabat Badan Pertanahan Nasional Kabupeten Pidie, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Pidie, Pejabat Dinas Pertanian dan pangan Kabupaten Pidie, serta pejabat yang betanggung jawab terhadap izin mendirikan bangunan di Kabupaten Pidie. Penelitian ini menyimpulkan tanggung jawab yuridis Pemerintah Kabupaten Pidie dalam perlindungan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan belum terlaksana. Adanya Qanun tentang LP2B akan memberikan kepastian hukum tentang kewenangan Perlindungan Lahan pertanian Pangan pada tingkat SKPD dan terbentuknya pola koordinasi antar instansi sehingga dapat menjadi pedoman teknis dalam pengendalian alih fungsi lahan. Tanggung jawab pemerintah daerah berkaitan dengan kewajiban hukum secara administrasi terhadap publik dengan adanya akuntabilitas, responsibilitas, dan responsivitas</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en-US">Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram</dc:publisher>
	<dc:date>2019-11-30</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Peer-Reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/674</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.29303/ius.v7i3.674</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan; Vol. 7 No. 3 (2019); 477-494</dc:source>
	<dc:source>2477-815X</dc:source>
	<dc:source>2303-3827</dc:source>
	<dc:source>10.29303/ius.v7i3</dc:source>
	<dc:language>eng</dc:language>
	<dc:relation>https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/674/pdf_134</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en-US">Copyright (c) 2019 Lisa Novita Akadir, ilyas Ismail, sulaiman Tripa</dc:rights>
</oai_dc:dc>