Melola Discovery

← Melola Discovery

Jurnal SINTA 1

Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan

Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) · Vol. 7 No. 3 (2019) · hlm. 436–450

DOI
10.29303/ius.v7i3.714
ISSN
2477-815X, 2303-3827
Terbit
2019-11-30
Penerbit
Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram
Bahasa
eng

Abstrak

Penyelesaian sengketa pertanahan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional adalah merupakan terobosan baru dalam rangka untuk menghindari penumpukan perkaran di dunia peradilan khususnya Peradilan Tata Usaha Negara. Penelelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalis proses penyelesaian sengketa pertanahan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan menurut Permen Nomor 11 Tahun 2016, dan untuk memahami dan menganalisis bentuk kewenangan BPN dalam penyelesaian sengketa pertanahan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah: pendekatan Perundang-undangan, pendekatan konsep. Dari hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa proses penyelesaian sengketa pertanahan dalam kaitannya dengan pembatalan sertifikat dapat dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dan di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam hal ini kewenangan pembatalan diberikan kepada BPN yang dapat di bagi menjadi dua yaitu melalui kewenangan kementerian dan di luar kewenangan kementerian. Sedangkan Bentuk kewenangan BPN dalam penyelesaian sengketa pertanahan bisa berupa kewenangan atribusi dan kewenangan pendelagasian.Â

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

20 penulis · 32 tautan kepenulisan bersama · 3 lintas organisasi

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • University of Mataram
  • Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
M. Yazid FathoniUniversity of Mataram2
Musakir SalatUniversity of Mataram2
Zainal AsikinUniversity of Mataram2
Mabarroh AzizahUniversitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto1
Lalu Muhammad Hayyanul HaqUniversity of Mataram1
Anang HusniUniversity of Mataram1
Dadi Arja KusumaUniversity of Mataram1
Rodliyah RodliyahUniversity of Mataram1
Kaharuddin KaharuddinUniversity of Mataram1
Muhammad Jeffry MaulidiAfiliasi tidak diketahui1
Kurniawan KurniawanUniversity of Mataram1
Gannis Indra SetyawanAfiliasi tidak diketahui1
Widodo Dwi PutroUniversity of Mataram1
I Made Ariwangsa WiryanathaUniversity of Mataram1
Moh. SoodAfiliasi tidak diketahui1
Lalu Muhammad Hayyan ul HaqAfiliasi tidak diketahui1
Any SuryaniUniversity of Mataram1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/oai, pertama di-harvest 9 Nov 2026, terakhir terlihat 9 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc) 
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan</dc:title>
	<dc:creator>Sahnan, Sahnan</dc:creator>
	<dc:creator>Arba, M.</dc:creator>
	<dc:creator>Suhartana, Lalu Wira Pria</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Kewenangan BPN</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Penyelesaian Sengketa pertanahan</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">Penyelesaian sengketa pertanahan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional adalah merupakan terobosan baru dalam rangka untuk menghindari penumpukan perkaran di dunia peradilan khususnya Peradilan Tata Usaha Negara. Penelelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalis proses penyelesaian sengketa pertanahan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan menurut Permen Nomor 11 Tahun 2016, dan untuk memahami dan menganalisis bentuk kewenangan BPN dalam penyelesaian sengketa pertanahan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah: pendekatan Perundang-undangan, pendekatan konsep. Dari hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa proses penyelesaian sengketa pertanahan dalam kaitannya dengan pembatalan sertifikat dapat dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dan di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam hal ini kewenangan pembatalan diberikan kepada BPN yang dapat di bagi menjadi dua yaitu melalui kewenangan kementerian dan di luar kewenangan kementerian. Sedangkan Bentuk kewenangan BPN dalam penyelesaian sengketa pertanahan bisa berupa kewenangan atribusi dan kewenangan pendelagasian. </dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en-US">Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram</dc:publisher>
	<dc:date>2019-11-30</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Peer-Reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/714</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.29303/ius.v7i3.714</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan; Vol. 7 No. 3 (2019); 436-450</dc:source>
	<dc:source>2477-815X</dc:source>
	<dc:source>2303-3827</dc:source>
	<dc:source>10.29303/ius.v7i3</dc:source>
	<dc:language>eng</dc:language>
	<dc:relation>https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/714/pdf_131</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en-US">Copyright (c) 2019 Sahnan Sahnan dkk</dc:rights>
</oai_dc:dc>