Melola Discovery

← Melola Discovery

Jurnal SINTA 1

Akibat Hukum Tidak Dilakukannya Pemeriksaan Setempat Dalam Gugatan Dengan Objek Sengketa Tanah: Apakah Ada?

Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) · Vol. 8 No. 3 (2020) · hlm. 600–617

DOI
10.29303/ius.v8i3.780
ISSN
2477-815X, 2303-3827
Terbit
2020-12-28
Penerbit
Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram
Bahasa
eng

Abstrak

Sengketa dengan objek tanah merupakan sengketa terbanyak di Pengadilan Negeri di Indonesia. Begitu banyaknya sengketa dengan objek tanah, tidak lantas membuat hakim asal-asalan dalam memeriksa sengketa tersebut, bahkan hakim justru dituntut untuk sangat hati-hati dalam memutus sengketa dengan objek tanah tersebut. Salah satu wujud kehati-hatian hakim adalah dengan melakukan pemeriksaan setempat (gerechtelijke plaatsopneming). Pemeriksaan setempat ini dilakukan untuk memastikan, bahwa tanah yang menjadi objek sengketa benar-benar riil, sehingga tidak salah dan bisa dieksekusi. Dalam perkembangannya, terkait pemeriksaan setempat ini telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun tidak memiliki kedudukan yang jelas. Berdasarkan problematika tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana kedudukan hukum pemeriksaan setempat (gerechtelijke plaatsopneming) di dalam peraturan perundangan di Indonesia? 2) Apa akibat hukum tidak dilakukannya pemeriksaan setempat (gerechtelijke plaatsopneming) terhadap gugatan dengan objek sengketa tanah? Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Berdasarkan penelitian ini ditemukan, bahwa 1) konsekuensi yuridis dari digunakannya frasa “jika dirasa perlu” di dalam peraturan perundang-undangan terkait pemeriksaan setempat adalah, ketika salah satu pihak (Penggugat, Tergugat, atau Hakim) telah menghendaki adanya pemeriksaan setempat, maka sejatinya pemeriksaan setempat ini bersifat wajib 2) Akibat hukum tidak dilaksanakannya pemeriksaan setempat, ketika terdapat salah satu pihak yang mengehendaki adalah gugatan tersebut tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard. Gugatan tersebut tidak dapat diterima, karena gugatan tersebut kabur (obscuur libel).

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

33 penulis · 73 tautan kepenulisan bersama · 28 lintas organisasi

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Universitas Airlangga
  • Sebelas Maret University
  • University of Surabaya
  • Padjadjaran University
  • Universiti Teknologi MARA
  • Udayana University
  • Universitas Jember
  • Organisasi lain
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Faizal KurniawanUniversitas Airlangga3
Moch. Marsa TaufiqurrohmanPadjadjaran University2
Peter Jeremiah SetiawanUniversity of Surabaya2
Bagus Oktafian AbriantoUniversitas Airlangga2
Shintya Yulfa SeptiningrumSebelas Maret University2
Ghansham AnandUniversitas Airlangga2
Nur Ezan RahmatUniversiti Teknologi MARA2
Rizki Istighfariana AchmadiUniversitas Airlangga1
Nina Amelia Novita SariUniversitas Airlangga1
Vicko TaniadyUniversitas Jember1
Gio Arjuna PutraUdayana University1
Bart JansenNyenrode Business University1
Ardhana Christian NoventriUniversitas Airlangga1
Qona’aha Noor MaajidUniversitas Airlangga1
Risdiana IzzatyUniversitas Airlangga1
Shevierra DanmadiyahUniversitas Airlangga1
Sayyidatul InsiyahUniversitas Airlangga1
Heru IriantoSebelas Maret University1
Alam Subuh FernandoUniversitas Airlangga1
Alya AdelinaUniversitas Airlangga1
Kukuh Pramono BudiUniversitas Airlangga1
Baiq Elma PurnamawaditaUniversitas Airlangga1
Prawitra ThalibUniversitas Airlangga1
Tonic TangkauAfiliasi tidak diketahui1
Daniel Julian TangkauUniversitas Airlangga1
Windy AgustinUniversitas Airlangga1
Christina Ella YonatanUniversitas Airlangga1
Syifa RamadhantiUniversitas Airlangga1
Agus WidyantoroYogyakarta State University1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/oai, pertama di-harvest 9 Nov 2026, terakhir terlihat 16 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="id-ID">Akibat Hukum Tidak Dilakukannya Pemeriksaan Setempat Dalam Gugatan Dengan Objek Sengketa Tanah: Apakah Ada?</dc:title>
	<dc:creator>Dirgantara, Febrian</dc:creator>
	<dc:creator>Muzakki, Ahmad</dc:creator>
	<dc:creator>Waluyo, Joni Eko</dc:creator>
	<dc:creator>Nugraha, Xavier</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="id-ID">Akibat Hukum</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="id-ID">Gugatan</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="id-ID">Pemeriksaan Setempat</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="id-ID">Tanah</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="id-ID">Sengketa dengan objek tanah merupakan sengketa terbanyak di Pengadilan Negeri di Indonesia. Begitu banyaknya sengketa dengan objek tanah, tidak lantas membuat hakim asal-asalan dalam memeriksa sengketa tersebut, bahkan hakim justru dituntut untuk sangat hati-hati dalam memutus sengketa dengan objek tanah tersebut. Salah satu wujud kehati-hatian hakim adalah dengan melakukan pemeriksaan setempat (gerechtelijke plaatsopneming). Pemeriksaan setempat ini dilakukan untuk memastikan, bahwa tanah yang menjadi objek sengketa benar-benar riil, sehingga tidak salah dan bisa dieksekusi. Dalam perkembangannya, terkait pemeriksaan setempat ini telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun tidak memiliki kedudukan yang jelas. Berdasarkan problematika tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana kedudukan hukum pemeriksaan setempat (gerechtelijke plaatsopneming) di dalam peraturan perundangan di Indonesia? 2) Apa akibat hukum tidak dilakukannya pemeriksaan setempat (gerechtelijke plaatsopneming) terhadap gugatan dengan objek sengketa tanah? Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Berdasarkan penelitian ini ditemukan, bahwa 1) konsekuensi yuridis dari digunakannya frasa “jika dirasa perlu” di dalam peraturan perundang-undangan terkait pemeriksaan setempat adalah, ketika salah satu pihak (Penggugat, Tergugat, atau Hakim) telah menghendaki adanya pemeriksaan setempat, maka sejatinya pemeriksaan setempat ini bersifat wajib 2) Akibat hukum tidak dilaksanakannya pemeriksaan setempat, ketika terdapat salah satu pihak yang mengehendaki adalah gugatan tersebut tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard. Gugatan tersebut tidak dapat diterima, karena gugatan tersebut kabur (obscuur libel).</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en-US">Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram</dc:publisher>
	<dc:date>2020-12-28</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Peer-Reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/780</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.29303/ius.v8i3.780</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan; Vol. 8 No. 3: December 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan; 600-617</dc:source>
	<dc:source>2477-815X</dc:source>
	<dc:source>2303-3827</dc:source>
	<dc:source>10.29303/ius.v8i3</dc:source>
	<dc:language>eng</dc:language>
	<dc:relation>https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/780/pdf_179</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en-US">Copyright (c) 2020 Febrian Dirgantara, Ahmad Muzakki, Joni Eko Waluyo, Xavier Nugraha</dc:rights>
</oai_dc:dc>