Jurnal
SINTA 1
Faktor-Faktor Yang Mempersulit Proses Penegakan Hukum Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Notaris
Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) · Vol. 9 No. 2 (2021) · hlm. 332–350
ISSN 2477-815X, 2303-3827
Terbit 2021-08-06
Penerbit Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram
Bahasa eng
Abstrak
Penggunaan media sosial dan situs internet oleh Notaris telah diatur di dalam Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris yang mana membatasi Notaris untuk tidak melakukan publikasi dan promosi diri seperti mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dana tau elektronik dalam bentuk iklan, ucapan selamat, ucapan belasungkawa, ucapan terima kasih, kegiatan pemasaran, kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan maupun olahraga. Namun dalam praktiknya masih saja ada Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempersulit proses penegakan hukum terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempersulit proses penegakan hukum terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik Notaris adalah rendahnya integritas moral Notaris, kurangnya pengawasan Notaris yang ketat, terbatasnya dana anggaran dan sarana prasarana, terbatasnya kewenangan Majelis Pengawas dan Majelis Kehormatan Notaris dan terakhir adalah pasifnya partisipasi masyarakat.
Jaringan kolaborasi para penulis
12 penulis ·
19 tautan kepenulisan bersama
· 9 lintas organisasi
Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.
Universitas Syiah Kuala Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Institut Agama Islam Negeri Parepare Muhammadiyah University of Yogyakarta
Organisasi berbeda
Organisasi sama
Afiliasi tidak diketahui
Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.
Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/oai, pertama di-harvest 9 Nov 2026, terakhir terlihat 9 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
<dc:title xml:lang="id-ID">Faktor-Faktor Yang Mempersulit Proses Penegakan Hukum Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Notaris</dc:title>
<dc:creator>Nadia, Nanda</dc:creator>
<dc:creator>Rizanizarli, Rizanizarli</dc:creator>
<dc:creator>Rinaldi, Yanis</dc:creator>
<dc:subject xml:lang="id-ID">Penegakan Hukum</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="id-ID">Notaris</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="id-ID">Kode Etik</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="id-ID">Sosial Media</dc:subject>
<dc:description xml:lang="id-ID">Penggunaan media sosial dan situs internet oleh Notaris telah diatur di dalam Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris yang mana membatasi Notaris untuk tidak melakukan publikasi dan promosi diri seperti mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dana tau elektronik dalam bentuk iklan, ucapan selamat, ucapan belasungkawa, ucapan terima kasih, kegiatan pemasaran, kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan maupun olahraga. Namun dalam praktiknya masih saja ada Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempersulit proses penegakan hukum terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempersulit proses penegakan hukum terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik Notaris adalah rendahnya integritas moral Notaris, kurangnya pengawasan Notaris yang ketat, terbatasnya dana anggaran dan sarana prasarana, terbatasnya kewenangan Majelis Pengawas dan Majelis Kehormatan Notaris dan terakhir adalah pasifnya partisipasi masyarakat.</dc:description>
<dc:publisher xml:lang="en-US">Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram</dc:publisher>
<dc:date>2021-08-06</dc:date>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
<dc:type xml:lang="en-US">Peer-Reviewed Article</dc:type>
<dc:format>application/pdf</dc:format>
<dc:identifier>https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/786</dc:identifier>
<dc:identifier>10.29303/ius.v9i2.786</dc:identifier>
<dc:source xml:lang="en-US">Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan; Vol. 9 No. 2: August 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan; 332-350</dc:source>
<dc:source>2477-815X</dc:source>
<dc:source>2303-3827</dc:source>
<dc:source>10.29303/ius.v9i2</dc:source>
<dc:language>eng</dc:language>
<dc:relation>https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/786/pdf_200</dc:relation>
<dc:rights xml:lang="en-US">Copyright (c) 2021 nanda nadya nadya</dc:rights>
</oai_dc:dc>
Sitasi dan pengindeksan
OpenAlex
Terindeks
lewat DOI
14 sitasi
Crossref
Belum diperiksa
Jumlah menurut tiap indeks pada 13 Nov 2026; setiap indeks menghitung sitasi dengan cara berbeda.
OpenAlex juga mencatat karya ini di: crossref.
Sitasi artikel ini
APA 7
Nadia, N., Rizanizarli, R., & Rinaldi, Y. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempersulit Proses Penegakan Hukum Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Notaris. Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan), 9(2), 332–350. https://doi.org/10.29303/ius.v9i2.786
Salin
IEEE
N. Nadia, R. Rizanizarli, and Y. Rinaldi, “Faktor-Faktor Yang Mempersulit Proses Penegakan Hukum Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Notaris,” Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan), vol. 9, no. 2, pp. 332–350, 2021, doi: 10.29303/ius.v9i2.786.
Salin
Dibuat dari metadata jurnal; periksa nama penulis sebelum dipakai.