ANALISIS MEREK YANG MEMPUNYAI PERSAMAAN PADA POKOKNYA DENGAN MEREK TERDAFTAR

Abstract

Merek merupakan salah satu tanda yang dapat membedakan produk satu dengan yang lain. Merek merupakan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dilindungi keberadaannya oleh Negara. Merek tidak mendapatkan perlindungan oleh Negara apabila tidak melakukan pendaftaran terlebih dahulu di DJKI. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis merek yang ditolak karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar dengan memperhatikan unsur-unsur yang menjadi kriteria utama dalam penolakan merek oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Jenis penelitian adalah penelitian yuridis normatif yang memfokuskan kepada aturan-aturan hukum yang menjadi alasan penolakan merek. Teknik pengambilan data yaitu melalui bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Peraturan Meteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek dan bahan hukum sekunder yaitu putusan DJKI terhadap merek yang ditolak. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan kepustakaan yaitu dengan mengkaji bahan bacaan tertulis serta dokumen putusan DJKI terhadap merek yang ditolak, observasi dengan cara melakukan pengamatan terhadap merek yang ditolak dengan cara membandingkan dengan merek yang diterima, dan wawancara. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik deduktif guna menarik suatu kesimpulan atas suatu permasalahan merek. Adapun temuan dari penelitian ini adalah merek yang diajukan di Kanwil Kemenkumham Provinsi Sulawesi Tenggara mendapat usulan penolakan oleh DJKI karena terdapat unsur yang dianggap dominan oleh Periksa Merek. Berdasarkan hasil analisis maka peneliti beranggapan bahwa unsur kata dalam pemeriksaan merek merupakan kriteria utama yang dianggap sangat berpengaruh dalam melakukan pemeriksaan merek dalam menentukan menerima ataupun menolak permohonan pendaftaran merek. Apabila ditelaah lebih lanjut unsur yang lain pada pendaftaran merek tidak mencangkup merek yang ditolak namun unsur kata dianggap sangat berpengaruh. Selain itu adanya instrumen khusus dan lanjutan tentang menentukan “persamaan pada pokoknya” didalam aturan perundang-undangan sangat diperlukan untuk menghindari sifat subyektivitas baik dari kalangan Periksa Merek maupun masyarakat terkhusus pada pelaku usaha agar persoalan-persoalan terkait merek khususnya persamaan pada pokoknya tidak terjadi lagi.