Melola Discovery

← Melola Discovery

Jurnal SINTA 1

Kedudukan Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Secara Adat Dalam Persfektif Hukum Positif Indonesia

Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) · Vol. 8 No. 1 (2022)

DOI
10.29303/ius.v8i1.882
ISSN
2477-815X, 2303-3827
Terbit
2022-07-19
Penerbit
Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram
Bahasa
eng

Abstrak

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep hukum peralihan hak atas tanah berdasarkan hukum positif di Indonesia. Untuk mencapai tujuan ini, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Adapun hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat tiga jenis hukum yang terkait dengan peralihan hak atas tanah di Indonesia. Pertama: KUHPerdata, ketentuan ini memiliki karakteristik perjanjian bersifat konsensual dan peralihan hak milik hanya dianggap terjadi jika perjanjian tersebut diikuti dengan levering atau penyerahan. Kedua: Hukum Adat, ketentuan ini memiliki karakteristik tidak hanya bersifat konsensual dalam perjanjiannya, akan tetapi juga bersifat konkrit sehingga persetujuan saja tidak cukup sebagai dasar peralihan hak atas tanah. Ketiga: UUPA melalui PP Nomor 24 Tahun 1997, ketentuan ini menganggap bahwa peralihan hak atas tanah dianggap terjadi ketika dilakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Peralihan hak atas tanah berdasarkan Hukum Adat memiliki kedudukan yang sah berdasarkan hukum positif Indonesia, namun jika tidak menghiraukan ketentuan dalam KUHPerdata maupun PP Nomor 24 Tahun 1997 maka kedudukannya pembuktiannya memiliki kedudukan hanya sebagai bukan akta autentik.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

8 penulis · 12 tautan kepenulisan bersama · 2 lintas organisasi

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • University of Mataram
  • Sebelas Maret University
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Sahnan SahnanUniversity of Mataram2
Musakir SalatUniversity of Mataram2
Diangsa WagianUniversity of Mataram1
Lalu Hadi AdhaUniversity of Mataram1
Anang HusniUniversity of Mataram1
Adi SulistiyonoSebelas Maret University1
Lego KarjokoSebelas Maret University1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/oai, pertama di-harvest 9 Nov 2026, terakhir terlihat 16 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">Kedudukan Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Secara Adat Dalam Persfektif Hukum Positif Indonesia</dc:title>
	<dc:creator>Fathoni, M. Yazid</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Peralihan Hak Atas Tanah</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Hukum Adat</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">dan Hukum Positif Indonesia</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep hukum peralihan hak atas tanah berdasarkan hukum positif di Indonesia. Untuk mencapai tujuan ini, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Adapun hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat tiga jenis hukum yang terkait dengan peralihan hak atas tanah di Indonesia. Pertama: KUHPerdata, ketentuan ini memiliki karakteristik perjanjian bersifat konsensual dan peralihan hak milik hanya dianggap terjadi jika perjanjian tersebut diikuti dengan levering atau penyerahan. Kedua: Hukum Adat, ketentuan ini memiliki karakteristik tidak hanya bersifat konsensual dalam perjanjiannya, akan tetapi juga bersifat konkrit sehingga persetujuan saja tidak cukup sebagai dasar peralihan hak atas tanah. Ketiga: UUPA melalui PP Nomor 24 Tahun 1997, ketentuan ini menganggap bahwa peralihan hak atas tanah dianggap terjadi ketika dilakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Peralihan hak atas tanah berdasarkan Hukum Adat memiliki kedudukan yang sah berdasarkan hukum positif Indonesia, namun jika tidak menghiraukan ketentuan dalam KUHPerdata maupun PP Nomor 24 Tahun 1997 maka kedudukannya pembuktiannya memiliki kedudukan hanya sebagai bukan akta autentik.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en-US">Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram</dc:publisher>
	<dc:date>2022-07-19</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Peer-Reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/882</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.29303/ius.v8i1.882</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan; Vol. 8 No. 1: April 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan</dc:source>
	<dc:source>2477-815X</dc:source>
	<dc:source>2303-3827</dc:source>
	<dc:source>10.29303/ius.v8i1</dc:source>
	<dc:language>eng</dc:language>
	<dc:relation>https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/882/pdf_243</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en-US">Copyright (c) 2020 M. Yazid Fathoni</dc:rights>
</oai_dc:dc>