Jurnal
SINTA 1
Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak (Kreditur Dan Debitur) Melalui Parate Executie Obyek Hak Tanggungan
Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) · Vol. 9 No. 1 (2021) · hlm. 253–267
ISSN 2477-815X, 2303-3827
Terbit 2021-04-26
Penerbit Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram
Bahasa eng
Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang adanya ketidak pastian perlindungan hukum bagi kreditur melalui Parate Executie obyek hak tanggungan. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual. Analisis bahan hukum dilakukan dengan teknik deskriftif kualitatif. Berdasarakan hasil penelitian diperoleh bahwa bentuk perlindungan bagi kreditur dalam eksekusi hak tanggungan sangat lemah karena tidak sesesuai dengan apa yang tertuang dalam Pasal 6 UUHT yang menentukan kreditur dapat melakukan pelelangan sendiri jika dalam APHT dicantumkan janji bahwa pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual sendiri obyek hak tanggungan apabila debitur cidera janji (Pasal 11 ayat (2) huruf e UUHT). Di samping itu kantor lelang negara tidak bersedia melaksanakan lelang obyek hak tanggungan dengan alasan harus ada fiat dari ketua pengadilan negeri, karena berdasarkan penjelasan umum UUHT angka 9 jo penjelasan Pasal 14 ayat (2) dan (3) UUHT ditentukan bahwa prosedur pelaksanaan executie harus berdasarkan Pasal 224 HIR yang harus mendapatkan fiat dari Ketua Pengadilan Negeri, hal ini bisa menimbulkan kerugian bagi kreditur, karena adanya penambahan biaya dan waktu executie yang lama.
Jaringan kolaborasi para penulis
7 penulis ·
8 tautan kepenulisan bersama
· 1 lintas organisasi
Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.
University of Mataram University of Sheffield
Organisasi berbeda
Organisasi sama
Afiliasi tidak diketahui
Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.
Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/oai, pertama di-harvest 9 Nov 2026, terakhir terlihat 9 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
<dc:title xml:lang="en-US">Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak (Kreditur Dan Debitur) Melalui Parate Executie Obyek Hak Tanggungan</dc:title>
<dc:creator>Hirsanuddin, Hirsanuddin</dc:creator>
<dc:creator>Sudiarto, Sudiarto</dc:creator>
<dc:subject xml:lang="en-US">Perlindungan</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="en-US">Hak Tanggungan</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="en-US">Parate Executie</dc:subject>
<dc:description xml:lang="en-US">Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang adanya ketidak pastian perlindungan hukum bagi kreditur melalui Parate Executie obyek hak tanggungan. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual. Analisis bahan hukum dilakukan dengan teknik deskriftif kualitatif. Berdasarakan hasil penelitian diperoleh bahwa bentuk perlindungan bagi kreditur dalam eksekusi hak tanggungan sangat lemah karena tidak sesesuai dengan apa yang tertuang dalam Pasal 6 UUHT yang menentukan kreditur dapat melakukan pelelangan sendiri jika dalam APHT dicantumkan janji bahwa pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual sendiri obyek hak tanggungan apabila debitur cidera janji (Pasal 11 ayat (2) huruf e UUHT). Di samping itu kantor lelang negara tidak bersedia melaksanakan lelang obyek hak tanggungan dengan alasan harus ada fiat dari ketua pengadilan negeri, karena berdasarkan penjelasan umum UUHT angka 9 jo penjelasan Pasal 14 ayat (2) dan (3) UUHT ditentukan bahwa prosedur pelaksanaan executie harus berdasarkan Pasal 224 HIR yang harus mendapatkan fiat dari Ketua Pengadilan Negeri, hal ini bisa menimbulkan kerugian bagi kreditur, karena adanya penambahan biaya dan waktu executie yang lama.</dc:description>
<dc:publisher xml:lang="en-US">Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram</dc:publisher>
<dc:date>2021-04-26</dc:date>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
<dc:type xml:lang="en-US">Peer-Reviewed Article</dc:type>
<dc:format>application/pdf</dc:format>
<dc:identifier>https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/890</dc:identifier>
<dc:identifier>10.29303/ius.v9i1.890</dc:identifier>
<dc:source xml:lang="en-US">Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan; Vol. 9 No. 1: April 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan; 253-267</dc:source>
<dc:source>2477-815X</dc:source>
<dc:source>2303-3827</dc:source>
<dc:source>10.29303/ius.v9i1</dc:source>
<dc:language>eng</dc:language>
<dc:relation>https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/890/pdf_195</dc:relation>
<dc:rights xml:lang="en-US">Copyright (c) 2021 Hirsanuddin, Sudiarto</dc:rights>
</oai_dc:dc>
Sitasi dan pengindeksan
OpenAlex
Terindeks
lewat DOI
22 sitasi
Crossref
Belum diperiksa
Jumlah menurut tiap indeks pada 13 Nov 2026; setiap indeks menghitung sitasi dengan cara berbeda.
OpenAlex juga mencatat karya ini di: crossref.
Sitasi artikel ini
APA 7
Hirsanuddin, H., & Sudiarto, S. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak (Kreditur Dan Debitur) Melalui Parate Executie Obyek Hak Tanggungan. Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan), 9(1), 253–267. https://doi.org/10.29303/ius.v9i1.890
Salin
IEEE
H. Hirsanuddin and S. Sudiarto, “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak (Kreditur Dan Debitur) Melalui Parate Executie Obyek Hak Tanggungan,” Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan), vol. 9, no. 1, pp. 253–267, 2021, doi: 10.29303/ius.v9i1.890.
Salin
Dibuat dari metadata jurnal; periksa nama penulis sebelum dipakai.