Melola Discovery

← Melola Discovery

Jurnal SINTA 1

Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak (Kreditur Dan Debitur) Melalui Parate Executie Obyek Hak Tanggungan

Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) · Vol. 9 No. 1 (2021) · hlm. 253–267

DOI
10.29303/ius.v9i1.890
ISSN
2477-815X, 2303-3827
Terbit
2021-04-26
Penerbit
Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram
Bahasa
eng

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang adanya ketidak pastian perlindungan hukum bagi kreditur melalui Parate Executie obyek hak tanggungan. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual. Analisis bahan hukum dilakukan dengan teknik deskriftif kualitatif. Berdasarakan hasil penelitian diperoleh bahwa bentuk perlindungan bagi kreditur dalam eksekusi hak tanggungan sangat lemah karena tidak sesesuai dengan apa yang tertuang dalam Pasal 6 UUHT yang menentukan kreditur dapat melakukan pelelangan sendiri jika dalam APHT dicantumkan janji bahwa pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual sendiri obyek hak tanggungan apabila debitur cidera janji (Pasal 11 ayat (2) huruf e UUHT). Di samping itu kantor lelang negara tidak bersedia melaksanakan lelang obyek hak tanggungan dengan alasan harus ada fiat dari ketua pengadilan negeri, karena berdasarkan penjelasan umum UUHT angka 9 jo penjelasan Pasal 14 ayat (2) dan (3) UUHT ditentukan bahwa prosedur pelaksanaan executie harus berdasarkan Pasal 224 HIR yang harus mendapatkan fiat dari Ketua Pengadilan Negeri, hal ini bisa menimbulkan kerugian bagi kreditur, karena adanya penambahan biaya dan waktu executie yang lama.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

7 penulis · 8 tautan kepenulisan bersama · 1 lintas organisasi

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • University of Mataram
  • University of Sheffield
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Dwi MartiniUniversity of Sheffield1
Abdul AtsarUniversity of Mataram1
Rina Khairani PancaningrumUniversity of Mataram1
Widodo Dwi PutroUniversity of Mataram1
Amiruddin AmiruddinUniversity of Mataram1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/oai, pertama di-harvest 9 Nov 2026, terakhir terlihat 9 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak (Kreditur Dan Debitur) Melalui Parate Executie Obyek Hak Tanggungan</dc:title>
	<dc:creator>Hirsanuddin, Hirsanuddin</dc:creator>
	<dc:creator>Sudiarto, Sudiarto</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Perlindungan</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Hak Tanggungan</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Parate Executie</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang adanya ketidak pastian perlindungan hukum bagi kreditur melalui Parate Executie obyek hak tanggungan. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian adalah penelitian hukum normatif  dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual. Analisis bahan hukum dilakukan dengan teknik deskriftif kualitatif. Berdasarakan hasil penelitian diperoleh bahwa bentuk perlindungan bagi kreditur dalam eksekusi hak tanggungan sangat lemah karena tidak sesesuai dengan apa yang tertuang dalam Pasal 6 UUHT yang menentukan kreditur dapat melakukan pelelangan sendiri jika dalam APHT dicantumkan janji bahwa pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual sendiri obyek hak tanggungan apabila debitur cidera janji (Pasal 11 ayat (2) huruf e UUHT). Di samping itu kantor lelang negara tidak bersedia melaksanakan lelang obyek hak tanggungan dengan alasan harus ada fiat dari ketua pengadilan negeri, karena berdasarkan penjelasan umum UUHT angka 9 jo penjelasan Pasal 14 ayat (2) dan (3) UUHT ditentukan bahwa prosedur pelaksanaan executie harus berdasarkan Pasal 224 HIR yang harus mendapatkan fiat dari Ketua Pengadilan Negeri, hal ini bisa menimbulkan kerugian bagi kreditur, karena adanya penambahan biaya dan waktu executie yang lama.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en-US">Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram</dc:publisher>
	<dc:date>2021-04-26</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Peer-Reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/890</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.29303/ius.v9i1.890</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan; Vol. 9 No. 1: April 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan; 253-267</dc:source>
	<dc:source>2477-815X</dc:source>
	<dc:source>2303-3827</dc:source>
	<dc:source>10.29303/ius.v9i1</dc:source>
	<dc:language>eng</dc:language>
	<dc:relation>https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/890/pdf_195</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en-US">Copyright (c) 2021 Hirsanuddin, Sudiarto</dc:rights>
</oai_dc:dc>