Jurnal
SINTA 1
Penggusuran Lahan: Dibalik Investasi Besar-besaran di Mandalika
Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) · Vol. 9 No. 3 (2022)
ISSN 2477-815X, 2303-3827
Terbit 2022-04-08
Penerbit Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram
Bahasa eng
Abstrak
Penggusuran lahan di Kawasan Mandalika berlangsung panjang, mulai dari rezim Orde Baru hingga sekarang. Mengapa penggusuran lahan yang dilakukan rezim otoriter, justru dilanjutkan oleh rezim yang dipilih secara demokratis? Jika rezim otoriter lebih menggunakan pendekatan kekerasan, maka rezim “demokratis†mengombinasikan dengan pendekatan hukum. Penggusuran lahan yang dilakukan dengan legitimasi hukum memang lebih canggih dibanding dengan kekerasan dan intimidasi semata. Warga masyarakat yang sebelumnya gigih mempertahankan tanah meski dengan intimidasi, akhirnya merubah orientasi perjuangannya dari mempertahankan tanah menjadi tuntutan ganti rugi. Bagaimana hukum didayagunakan sebagai instrumen yang sah dalam pembebasan lahan? Penelitian ini menggunakan pendekatan socio-legal. Peneliti melakukan wawancara pemilik lahan, bagaimana mereka tergusur dari kampung halamannya. Peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak perusahaan, kepolisian, Badan Pertanahan Nasional yang aktif mengambil bagian dalam proses pembebasan lahan. Pendekatan hukum ternyata tidak bisa sepenuhnya menyembunyikan kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Terlebih lagi di era digital yang semakin terbuka, penggusuran meski dibalut dengan pendekatan hukum, tetap mendapat sorotan internasional.
Jaringan kolaborasi para penulis
9 penulis ·
11 tautan kepenulisan bersama
· 3 lintas organisasi
Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.
University of Mataram Leiden University University of New England
Organisasi berbeda
Organisasi sama
Afiliasi tidak diketahui
Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.
Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/oai, pertama di-harvest 9 Nov 2026, terakhir terlihat 9 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
<dc:title xml:lang="en-US">Penggusuran Lahan: Dibalik Investasi Besar-besaran di Mandalika</dc:title>
<dc:creator>Putro, Widodo Dwi</dc:creator>
<dc:creator>Amiruddin, Amiruddin</dc:creator>
<dc:creator>Sudiarto, Sudiarto</dc:creator>
<dc:subject xml:lang="en-US">Penggusuran lahan</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="en-US">Otoriter</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="en-US">Demokratis</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="en-US">Hukum</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="en-US">Hak Asasi Manusia</dc:subject>
<dc:description xml:lang="en-US">Penggusuran lahan di Kawasan Mandalika berlangsung panjang, mulai dari rezim Orde Baru hingga sekarang. Mengapa penggusuran lahan yang dilakukan rezim otoriter, justru dilanjutkan oleh rezim yang dipilih secara demokratis? Jika rezim otoriter lebih menggunakan pendekatan kekerasan, maka rezim “demokratis†mengombinasikan dengan pendekatan hukum. Penggusuran lahan yang dilakukan dengan legitimasi hukum memang lebih canggih dibanding dengan kekerasan dan intimidasi semata. Warga masyarakat yang sebelumnya gigih mempertahankan tanah meski dengan intimidasi, akhirnya merubah orientasi perjuangannya dari mempertahankan tanah menjadi tuntutan ganti rugi. Bagaimana hukum didayagunakan sebagai instrumen yang sah dalam pembebasan lahan? Penelitian ini menggunakan pendekatan socio-legal. Peneliti melakukan wawancara pemilik lahan, bagaimana mereka tergusur dari kampung halamannya. Peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak perusahaan, kepolisian, Badan Pertanahan Nasional yang aktif mengambil bagian dalam proses pembebasan lahan. Pendekatan hukum ternyata tidak bisa sepenuhnya menyembunyikan kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Terlebih lagi di era digital yang semakin terbuka, penggusuran meski dibalut dengan pendekatan hukum, tetap mendapat sorotan internasional. </dc:description>
<dc:publisher xml:lang="en-US">Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram</dc:publisher>
<dc:date>2022-04-08</dc:date>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
<dc:type xml:lang="en-US">Peer-Reviewed Article</dc:type>
<dc:format>application/pdf</dc:format>
<dc:identifier>https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/1058</dc:identifier>
<dc:identifier>10.29303/ius.v9i1.1058</dc:identifier>
<dc:source xml:lang="en-US">Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan; Vol. 9 No. 3: December 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan</dc:source>
<dc:source>2477-815X</dc:source>
<dc:source>2303-3827</dc:source>
<dc:source>10.29303/ius.v9i3</dc:source>
<dc:language>eng</dc:language>
<dc:relation>https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/1058/pdf_224</dc:relation>
<dc:rights xml:lang="en-US">Copyright (c) 2021 Widodo Dwi Putro, Amiruddin Amiruddin, Sudiarto Sudiarto</dc:rights>
</oai_dc:dc>
Sitasi dan pengindeksan
OpenAlex
Terindeks
lewat DOI
3 sitasi
Crossref
Belum diperiksa
Jumlah menurut tiap indeks pada 13 Nov 2026; setiap indeks menghitung sitasi dengan cara berbeda.
OpenAlex juga mencatat karya ini di: crossref.
Sitasi artikel ini
APA 7
Putro, W. D., Amiruddin, A., & Sudiarto, S. (2022). Penggusuran Lahan: Dibalik Investasi Besar-besaran di Mandalika. Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan), 9(3). https://doi.org/10.29303/ius.v9i1.1058
Salin
IEEE
W. D. Putro, A. Amiruddin, and S. Sudiarto, “Penggusuran Lahan: Dibalik Investasi Besar-besaran di Mandalika,” Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan), vol. 9, no. 3, 2022, doi: 10.29303/ius.v9i1.1058.
Salin
Dibuat dari metadata jurnal; periksa nama penulis sebelum dipakai.