The total area of oil palm plantations in Aceh Utara Regency is 33,781.64 hectares, managed and operated by 11 oil palm plantation companies. In accordance with the Regulation of the Minister of Agriculture Number 11/Permentan/Ot.140/3/2015 regarding the Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System (ISPO), the Government of Aceh Utara Regency has formulated a vision for the palm oil industry within its jurisdiction. This vision is centered around sustainability and its influence on the growth of the biodiesel sector in Aceh Utara Regency. To achieve this, the government encourages the palm oil industry to adopt ISPO certification. This research aims to analyze and describe the challenges, roles, and initiatives undertaken by the Government in Aceh Utara Regency to promote ISPO certification within the palm oil industry. The research employs an empirical juridical approach, encompassing the identification of research subjects, a statutory analysis, and horizontal and vertical synchronization methodologies to address the implementation of ISPO certification. The results of study reveal that the Government of Aceh Utara Regency has actively motivated palm oil plantation entrepreneurs to swiftly pursue ISPO certification. The government has established a dedicated team and allocated funds to expedite the implementation of ISPO.
Bahasa Indonesia
Lahan perkebunan kelapa sawit dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara luasnya mencapai 33,781.64 hektar yang dikelola dan dikerjakan oleh 11 perusahaan perkebunan kelapa sawit. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/Ot.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System (ISPO), maka sejak saat itu Pemerintah Kabupaten Aceh Utara membangun konsep pembangunan industri kelapa sawit di wilayahnya yang berorientasi sustainability dan pengaruhnya terhadap pengembangan industri biodiesel di Aceh Utara dengan mendorong industri kelapa sawit untuk melakukan sertifikasi ISPO. Namun dalam realitasnya terdapat hambata-hambatan bagi industi kelapa dalam proses ISPO. Tujuan Penelitian ini untuk menganalisis dan menjelaskan hambatan, serta peran dan upaya pemkab Aceh Utara dalam mendorong ISPO pada industri kelapa sawit. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan tiga pendekatan yaitu pendekatan identifikasi objek penelitian, pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approach), dan pendekatan taraf sinkronisasi horizontal dan vertikal dan ialah untuk menampilkan kenyataan. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa, Pemda Kabupaten Aceh Utara telah memotifasi pengusaha disektor perkebunan kelapa sawit untuk segera melaksanakan sertifikasi ISPO. Namun dalam realitasnya terdapat hambatan yang disebabkan oleh rendahnya kesadaran pengusaha perkebunan sawit dalam menjalankan sertifikasi ISPO. Pemda Aceh Utara telah membentuk tim percepatan implementasi ISPO dan menyiapkan dananya. Tim peneliti melihat pentingnya dibangun kesepahaman antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha disektor kelapa sawit dalam mewujudkan pembangunan perkebunan sawit berkelanjutan dengan konsep sertifikasi ISPO.
Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.