Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal SINTA 1

The Sociological Perspective on The Study of The Living Law: Is It a Part of Legal Discipline or Social Discipline?

Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) · Vol. 11 No. 3 (2023) · hlm. 448–464

DOI
10.29303/ius.v11i3.1270
ISSN
2477-815X, 2303-3827
Terbit
2023-12-25
Penerbit
Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram
Bahasa
eng
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

Abstrak

Inggris

The legalistic positivist Civil Law tradition still dominates legal thinking in Indonesia. Therefore, law is often only defined as legislation. Law that is realized in norms is postulated in the form of laws. Whereas outside state law there is also a law that grows and develops in society which has a very effective force. The law is known in the concept of The Living Law which is translated by academics in Indonesia as Customary Law, where the law is realized in the attitude of legal action. Its existence as an embodiment of the original Indonesian Legal system is different from the Civil Law legal system. The problem is when each claims the truth of the law. Meanwhile, if we look at the legislation, the existence of Customary Law as The Living Law is highly dependent on state recognition. Therefore, to understand and explain it brings methodological consequences that use an external perspective. The question that arises is whether the law embodied in the attitude of legal action can be interpreted sociologically? If it can, is this sociological study part of the study in the discipline of law or is it a study of social disciplines? This paper will argue about the importance of an interdisciplinary perspective in the study of legal disciplines, such as the Sociology of Law in the study of The Living Law.

Bahasa Indonesia

Tradisi Civil Law yang positivis legalistis masih mendominasi pemikiran hukum di Indonesia. Oleh karenanya, hukum seringkali hanya diartikan sebatas peraturan perundang-undangan saja. Hukum yang diwujudkan dalam norma-norma dipostulasikan dalam bentuk undang-undang. Padahal di luar hukum negara juga terdapat hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yang mempunyai daya berlaku yang sangat efektif. Hukum tersebut dikenal dalam konsep The Living Law yang diterjemahkan oleh para akademisi di Indonesia sebagai Hukum Adat, dimana hukum diwujudkan dalam sikap tindak hukum. Eksistensinya sebagai perwujudan sistem Hukum Indonesia asli berbeda dengan sistem hukum Civil Law. Persoalannya adalah ketika masing-masing mengklaim kebenaran hukum. Sementara itu, jika kita lihat pada peraturan perundang-undangan eksistensi Hukum Adat sebagai The Living Law sangat tergantung pada pengakuan negara. Oleh karena itu, untuk memahami dan menjelaskannya membawa konsekuensi metodelogis yang menggunakan perspektif eksternal. Pertanyaannya yang timbul adalah apakah hukum yang diwujudkan dalam sikap tindak hukum itu dapat diinterpretasikan secara sosiologis? Jika dapat, apakah kajian sosiologis ini merupakan bagian dari kajian dalam disiplin hukum atau merupakan kajian disiplin sosial? Tulisan ini hendak mengemukakan tentang pentingnya perspektif interdisiplin dalam kajian disiplin hukum, seperti Sosiologi Hukum dalam kajian terhadap The Living Law

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

2 penulis · 1 tautan kepenulisan bersama · 1 lintas organisasi

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • University of Indonesia
  • Harvard University Press
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Rizkisyabana YulistyaputriHarvard University Press1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/oai, pertama di-harvest 9 Nov 2026, terakhir terlihat 16 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">The Sociological Perspective on The Study of The Living Law: Is It a Part of Legal Discipline or Social Discipline?</dc:title>
	<dc:creator>Lestarini, Ratih</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Civil Law</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">The Living Law</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Interdisciplinary</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Law</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">The legalistic positivist Civil Law tradition still dominates legal thinking in Indonesia. Therefore, law is often only defined as legislation. Law that is realized in norms is postulated in the form of laws. Whereas outside state law there is also a law that grows and develops in society which has a very effective force. The law is known in the concept of The Living Law which is translated by academics in Indonesia as Customary Law, where the law is realized in the attitude of legal action. Its existence as an embodiment of the original Indonesian Legal system is different from the Civil Law legal system. The problem is when each claims the truth of the law. Meanwhile, if we look at the legislation, the existence of Customary Law as The Living Law is highly dependent on state recognition. Therefore, to understand and explain it brings methodological consequences that use an external perspective. The question that arises is whether the law embodied in the attitude of legal action can be interpreted sociologically? If it can, is this sociological study part of the study in the discipline of law or is it a study of social disciplines? This paper will argue about the importance of an interdisciplinary perspective in the study of legal disciplines, such as the Sociology of Law in the study of The Living Law.</dc:description>
	<dc:description xml:lang="id-ID">Tradisi Civil Law yang positivis legalistis masih mendominasi pemikiran hukum di Indonesia. Oleh karenanya, hukum seringkali hanya diartikan sebatas peraturan perundang-undangan saja. Hukum yang diwujudkan dalam norma-norma dipostulasikan dalam bentuk undang-undang. Padahal di luar hukum negara juga terdapat hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yang mempunyai daya berlaku yang sangat efektif. Hukum tersebut dikenal dalam konsep The Living Law yang diterjemahkan oleh para akademisi di Indonesia sebagai Hukum Adat, dimana hukum diwujudkan dalam sikap tindak hukum. Eksistensinya sebagai perwujudan sistem Hukum Indonesia asli berbeda dengan sistem hukum Civil Law. Persoalannya adalah ketika masing-masing mengklaim kebenaran hukum. Sementara itu, jika kita lihat pada peraturan perundang-undangan eksistensi Hukum Adat sebagai The Living Law sangat tergantung pada pengakuan negara. Oleh karena itu, untuk memahami dan menjelaskannya membawa konsekuensi metodelogis yang menggunakan perspektif eksternal. Pertanyaannya yang timbul adalah apakah hukum yang diwujudkan dalam sikap tindak hukum itu dapat diinterpretasikan secara sosiologis? Jika dapat, apakah kajian sosiologis ini merupakan bagian dari kajian dalam disiplin hukum atau merupakan kajian disiplin sosial? Tulisan ini hendak mengemukakan tentang pentingnya perspektif interdisiplin dalam kajian disiplin hukum, seperti Sosiologi Hukum dalam kajian terhadap The Living Law</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en-US">Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram</dc:publisher>
	<dc:date>2023-12-25</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Peer-Reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/1270</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.29303/ius.v11i3.1270</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan; Vol. 11 No. 3: December 2023 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan; 448-464</dc:source>
	<dc:source>2477-815X</dc:source>
	<dc:source>2303-3827</dc:source>
	<dc:source>10.29303/ius.v11i3</dc:source>
	<dc:language>eng</dc:language>
	<dc:relation>https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/1270/591</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en-US">Copyright (c) 2023 Ratih Lestarini</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="en-US">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>