Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal SINTA 1

WTO Subsidies Agreement on Fisheries (2022-2024): Agreed Terms and Implications for Indonesia

Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) · Vol. 12 No. 2 (2024) · hlm. 285–299

DOI
10.29303/ius.v12i2.1394
ISSN
2477-815X, 2303-3827
Terbit
2024-08-28
Penerbit
Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram
Bahasa
eng
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

Abstrak

Inggris

Indonesia has issued a fisheries subsidy policy to encourage the development of the fishing industry because this sector contributes to national development, but the subsidies applied must be in accordance with the provisions stipulated in the WTO. Indonesia is a member of the WTO and in the last few meetings held by the WTO in which the WTO prohibits subsidies, besides that fisheries subsidies can cause depletion of fish stocks and damage to marine biota. This is not in line with the UN program, namely Sustainable Development related to sustainable fisheries, so the implementation of fisheries subsidy policies can cause problems. the 12th WTO ministerial conference, a draft was drafted, but until now the draft has not been ratified, the draft fisheries subsidies at the WTO specifically regulate fisheries subsidies that are prohibited and exceptions in general. the 13th Ministerial Conference 2024 has not yet concluded negotiations on agricultural and fisheries subsidy issues, which remain key concerns for the conference organizers. Trade or Economic Ministers of the WTO engaged in negotiations are aware of the significant differences in positions among member states, necessitating further time for additional negotiations to be continued by permanent delegations in Geneva. The impact of the draft WTO fisheries subsidy, if successfully ratified, will have a negative impact on Indonesia in terms of the fishery market, fishery resources and employment.

Bahasa Indonesia

Subsidi perikanan telah diterapkan oleh negara-negara di dunia termasuk Indonesia, Indonesia sendiri telah mengeluarkan kebijakan subsidi perikanan untuk mendorong berkembangnya industri perikanan karena sektor ini memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional, namun subsidi yang diterapkan harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam WTO. Sampai saat ini Indonesia merupakan anggota WTO dan dalam beberapa pertemuan terakhir yang dilakukan WTO dimana WTO melarang adanya subsidi, selain itu subsidi perikanan dapat menyebabkan menipisnya stok ikan dan rusaknya biota laut. Hal ini tidak sejalan dengan program PBB yaitu Pembangunan Berkelanjutan terkait perikanan berkelanjutan, sehingga penerapan kebijakan subsidi perikanan dapat menimbulkan permasalahan. Meskipun pada pertemuan terakhir yaitu pada konferensi tingkat menteri WTO ke-12 telah disusun sebuah draft, namun hingga saat ini draft tersebut belum disahkan, namun draft subsidi perikanan di WTO secara khusus mengatur tentang subsidi perikanan yang dilarang dan pengecualian secara umum. Dampak rancangan subsidi perikanan WTO jika berhasil diratifikasi akan memberikan dampak negatif terhadap Indonesia baik dari sisi pasar perikanan, sumber daya perikanan, dan lapangan kerja. apakah relevansi subsidi perikanan dan pembangunan berkelanjutan akan mampu menjawab pertanyaan terkait apakah penerapan Kebijakan Subsidi Perikanan di Indonesia dapat dibenarkan dalam sistem WTO.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

24 penulis · 70 tautan kepenulisan bersama · 39 lintas organisasi

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Sultan Ageng Tirtayasa University
  • Universitas Pekalongan
  • Universiti Sains Islam Malaysia
  • Bandung Islamic University
  • Universitas Galuh
  • Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar
  • State University of Gorontalo
  • Organisasi lain
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Dwi Edi WibowoUniversitas Pekalongan3
Yogi Muhammad RahmanUniversitas Galuh2
Ridwan RidwanSultan Ageng Tirtayasa University2
Siti Nur AisahSultan Ageng Tirtayasa University2
Sulastri SulastriSultan Ageng Tirtayasa University2
Novia Bella AlifviaSultan Ageng Tirtayasa University2
Mohamad Hidayat MuhtarState University of Gorontalo1
Irma SuryaniUniversitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar1
Awad Al KhalafUniversity of Sharjah1
Fatkhul MuinSultan Ageng Tirtayasa University1
Aryuni YuliantiningsihJenderal Soedirman University1
Fareed Mohd HassanUniversiti Sains Islam Malaysia1
Nurul Azyani Zafirah SabaruddinUniversiti Sains Islam Malaysia1
Muhammad Rusli ArafatUniversity of Singaperbangsa Karawang1
Anik KunantiyoriniUniversitas Pekalongan1
TaufiqAfiliasi tidak diketahui1
Lalu SaipudinUniversity of Mataram1
Ong Argo VictoriaNational Taiwan Normal University1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/oai, pertama di-harvest 9 Nov 2026, terakhir terlihat 16 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">WTO Subsidies Agreement on Fisheries (2022-2024): Agreed Terms and Implications for Indonesia</dc:title>
	<dc:creator>Mucharom, Rully Syahrul</dc:creator>
	<dc:creator>Suriaamadja, Toto Tohir</dc:creator>
	<dc:creator>Januarita, Ratna</dc:creator>
	<dc:creator>Jaya, Belardo Prasetya Mega</dc:creator>
	<dc:creator>Maharani, Dwi Gita</dc:creator>
	<dc:creator>Asari Taufiqurrohman</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Fisheries Subsidies</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">World Trade Organization</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Fisheries Subsidies Agreement</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Sustainable Development</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Fisheries  Subsidies Agreement Implementation</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="id-ID">Subsidi Perikanan</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="id-ID">Organisasi perdagangan Dunia</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="id-ID">Perjanjian subsidi Perikanan</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="id-ID">Implikasi Perjanjian Subsidi Perikanan</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">Indonesia has issued a fisheries subsidy policy to encourage the development of the fishing industry because this sector contributes to national development, but the subsidies applied must be in accordance with the provisions stipulated in the WTO. Indonesia is a member of the WTO and in the last few meetings held by the WTO in which the WTO prohibits subsidies, besides that fisheries subsidies can cause depletion of fish stocks and damage to marine biota. This is not in line with the UN program, namely Sustainable Development related to sustainable fisheries, so the implementation of fisheries subsidy policies can cause problems. the 12th WTO ministerial conference, a draft was drafted, but until now the draft has not been ratified, the draft fisheries subsidies at the WTO specifically regulate fisheries subsidies that are prohibited and exceptions in general. the 13th Ministerial Conference 2024 has not yet concluded negotiations on agricultural and fisheries subsidy issues, which remain key concerns for the conference organizers. Trade or Economic Ministers of the WTO engaged in negotiations are aware of the significant differences in positions among member states, necessitating further time for additional negotiations to be continued by permanent delegations in Geneva. The impact of the draft WTO fisheries subsidy, if successfully ratified, will have a negative impact on Indonesia in terms of the fishery market, fishery resources and employment.</dc:description>
	<dc:description xml:lang="id-ID">Subsidi perikanan telah diterapkan oleh negara-negara di dunia termasuk Indonesia, Indonesia sendiri telah mengeluarkan kebijakan subsidi perikanan untuk mendorong berkembangnya industri perikanan karena sektor ini memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional, namun subsidi yang diterapkan harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam WTO. Sampai saat ini Indonesia merupakan anggota WTO dan dalam beberapa pertemuan terakhir yang dilakukan WTO dimana WTO melarang adanya subsidi, selain itu subsidi perikanan dapat menyebabkan menipisnya stok ikan dan rusaknya biota laut. Hal ini tidak sejalan dengan program PBB yaitu Pembangunan Berkelanjutan terkait perikanan berkelanjutan, sehingga penerapan kebijakan subsidi perikanan dapat menimbulkan permasalahan. Meskipun pada pertemuan terakhir yaitu pada konferensi tingkat menteri WTO ke-12 telah disusun sebuah draft, namun hingga saat ini draft tersebut belum disahkan, namun draft subsidi perikanan di WTO secara khusus mengatur tentang subsidi perikanan yang dilarang dan pengecualian secara umum. Dampak rancangan subsidi perikanan WTO jika berhasil diratifikasi akan memberikan dampak negatif terhadap Indonesia baik dari sisi pasar perikanan, sumber daya perikanan, dan lapangan kerja. apakah relevansi subsidi perikanan dan pembangunan berkelanjutan akan mampu menjawab pertanyaan terkait apakah penerapan Kebijakan Subsidi Perikanan di Indonesia dapat dibenarkan dalam sistem WTO.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en-US">Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram</dc:publisher>
	<dc:date>2024-08-28</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Peer-Reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/1394</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.29303/ius.v12i2.1394</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan; Vol. 12 No. 2 (2024): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan; 285-299</dc:source>
	<dc:source>2477-815X</dc:source>
	<dc:source>2303-3827</dc:source>
	<dc:source>10.29303/ius.v12i2</dc:source>
	<dc:language>eng</dc:language>
	<dc:relation>https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/1394/620</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en-US">Copyright (c) 2024 Belardo Prasetya Mega Jaya, Rully Syahrul Mucharom, Toto Tohir Suriaamadja, Ratna Januarita, Dwi Gita Maharani, Asari Taufiqurrohman</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="en-US">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>