Akses terbuka Jurnal SINTA 1
WTO Subsidies Agreement on Fisheries (2022-2024): Agreed Terms and Implications for Indonesia
Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) · Vol. 12 No. 2 (2024) · hlm. 285–299
- ISSN
- 2477-815X, 2303-3827
- Terbit
- 2024-08-28
- Penerbit
- Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram
- Bahasa
- eng
Abstrak
Inggris
Indonesia has issued a fisheries subsidy policy to encourage the development of the fishing industry because this sector contributes to national development, but the subsidies applied must be in accordance with the provisions stipulated in the WTO. Indonesia is a member of the WTO and in the last few meetings held by the WTO in which the WTO prohibits subsidies, besides that fisheries subsidies can cause depletion of fish stocks and damage to marine biota. This is not in line with the UN program, namely Sustainable Development related to sustainable fisheries, so the implementation of fisheries subsidy policies can cause problems. the 12th WTO ministerial conference, a draft was drafted, but until now the draft has not been ratified, the draft fisheries subsidies at the WTO specifically regulate fisheries subsidies that are prohibited and exceptions in general. the 13th Ministerial Conference 2024 has not yet concluded negotiations on agricultural and fisheries subsidy issues, which remain key concerns for the conference organizers. Trade or Economic Ministers of the WTO engaged in negotiations are aware of the significant differences in positions among member states, necessitating further time for additional negotiations to be continued by permanent delegations in Geneva. The impact of the draft WTO fisheries subsidy, if successfully ratified, will have a negative impact on Indonesia in terms of the fishery market, fishery resources and employment.
Bahasa Indonesia
Subsidi perikanan telah diterapkan oleh negara-negara di dunia termasuk Indonesia, Indonesia sendiri telah mengeluarkan kebijakan subsidi perikanan untuk mendorong berkembangnya industri perikanan karena sektor ini memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional, namun subsidi yang diterapkan harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam WTO. Sampai saat ini Indonesia merupakan anggota WTO dan dalam beberapa pertemuan terakhir yang dilakukan WTO dimana WTO melarang adanya subsidi, selain itu subsidi perikanan dapat menyebabkan menipisnya stok ikan dan rusaknya biota laut. Hal ini tidak sejalan dengan program PBB yaitu Pembangunan Berkelanjutan terkait perikanan berkelanjutan, sehingga penerapan kebijakan subsidi perikanan dapat menimbulkan permasalahan. Meskipun pada pertemuan terakhir yaitu pada konferensi tingkat menteri WTO ke-12 telah disusun sebuah draft, namun hingga saat ini draft tersebut belum disahkan, namun draft subsidi perikanan di WTO secara khusus mengatur tentang subsidi perikanan yang dilarang dan pengecualian secara umum. Dampak rancangan subsidi perikanan WTO jika berhasil diratifikasi akan memberikan dampak negatif terhadap Indonesia baik dari sisi pasar perikanan, sumber daya perikanan, dan lapangan kerja. apakah relevansi subsidi perikanan dan pembangunan berkelanjutan akan mampu menjawab pertanyaan terkait apakah penerapan Kebijakan Subsidi Perikanan di Indonesia dapat dibenarkan dalam sistem WTO.
Kata kunci
Jaringan kolaborasi para penulis
24 penulis · 70 tautan kepenulisan bersama · 39 lintas organisasi
Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.
- Sultan Ageng Tirtayasa University
- Universitas Pekalongan
- Universiti Sains Islam Malaysia
- Bandung Islamic University
- Universitas Galuh
- Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar
- State University of Gorontalo
- Organisasi lain
- Afiliasi tidak diketahui
- Organisasi berbeda
- Organisasi sama
- Afiliasi tidak diketahui
- Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
| Rekan penulis | Organisasi | Artikel bersama |
|---|---|---|
| Dwi Edi Wibowo | Universitas Pekalongan | 3 |
| Yogi Muhammad Rahman | Universitas Galuh | 2 |
| Ridwan Ridwan | Sultan Ageng Tirtayasa University | 2 |
| Siti Nur Aisah | Sultan Ageng Tirtayasa University | 2 |
| Sulastri Sulastri | Sultan Ageng Tirtayasa University | 2 |
| Novia Bella Alifvia | Sultan Ageng Tirtayasa University | 2 |
| Mohamad Hidayat Muhtar | State University of Gorontalo | 1 |
| Irma Suryani | Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar | 1 |
| Awad Al Khalaf | University of Sharjah | 1 |
| Fatkhul Muin | Sultan Ageng Tirtayasa University | 1 |
| Aryuni Yuliantiningsih | Jenderal Soedirman University | 1 |
| Fareed Mohd Hassan | Universiti Sains Islam Malaysia | 1 |
| Nurul Azyani Zafirah Sabaruddin | Universiti Sains Islam Malaysia | 1 |
| Muhammad Rusli Arafat | University of Singaperbangsa Karawang | 1 |
| Anik Kunantiyorini | Universitas Pekalongan | 1 |
| Taufiq | Afiliasi tidak diketahui | 1 |
| Lalu Saipudin | University of Mataram | 1 |
| Ong Argo Victoria | National Taiwan Normal University | 1 |
Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.