Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal SINTA 1

The Urgency of Ratification of the New and Renewable Energy Law in Efforts to Develop Sustainable Energy as an Instrument for Climate Change Adaptation and Mitigation

Urgensi Pengesahan RUU Energi Baru dan Terbarukan dalam Upaya Pengembangan Energi Yang Berkelanjutan

Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) · Vol. 12 No. 3 (2024) · hlm. 607–616

DOI
10.29303/ius.v12i3.1469
ISSN
2477-815X, 2303-3827
Terbit
2024-12-30
Penerbit
Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram
Bahasa
eng
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

Abstrak

Inggris

Energy consumption in Indonesia remains heavily reliant on fossil fuels, including oil, gas, and coal, while new and renewable energy sources are still considered alternatives. This dependence on fossil fuels presents at least three significant risks: 1) the exhaustion of current oil reserves, assuming no new discoveries are made; 2) price volatility and instability due to demand outstripping oil production; and 3) greenhouse gas (GHG) emissions from burning fossil fuels. Consequently, to support Indonesia’s commitment to sustainable energy development, the ratification of the Draft Law on New and Renewable Energy (RUU EBT) should be prioritized. This study aims to identify and analyze the urgency of ratifying RUU EBT in promoting sustainable energy development, as well as the regulatory framework within RUU EBT that emphasizes sustainability principles. The research employs a normative legal research methodology, incorporating statutory, conceptual, and case study approaches. The study’s findings reveal that the legal framework governing new and renewable energy (EBT) in Indonesia is currently fragmented across various laws and regulations. Moreover, the existing regulations issued by the Government related to EBT frequently undergo changes, which undermines their ability to provide a strong legal foundation and guarantee legal certainty. This is because they have not been comprehensively consolidated into a single law. Additionally, the implementation of EBT is guided by principles such as benefit, efficiency, justice, sustainability, resilience, sovereignty, independence, accessibility, participation, and integration.

Bahasa Indonesia

Konsumsi energi di Indonesia bisa dikatakan masih didominasi oleh energi fosil (minyak bumi, gas bumi, dan batubara), sementara energi baru dan terbarukan (EBT) sifatnya masih alternatif. Ketergantungan terhadap energi fosil memunculkan sekurang-kurangnya tiga ancaman serius yaitu: 1) Menipisnya cadangan minyak bumi yang ada (asumsi tanpa temuan sumur minyak baru); 2) Kenaikan/ketidakstabilan harga akibat laju permintaan yang lebih besar dari produksi minyak; dan 3) Polusi gas rumah kaca (GRK) akibat pembakaran bahan bakar fosil. Maka demi mendukung komitmen Indonesia dalam mengembangkan energi yang berkelanjutan, pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT) sudah selayaknya menjadi prioritas utama. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis urgensi pengesahan RUU EBT dalam upaya pengembangan energi yang berkelanjutan serta kerangka pengaturan EBT dalam RUU EBT yang mengedepankan pada prinsip kelestarian dan berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah tipe penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur EBT saat ini masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Selain itu, regulasi yang ada dan telah diterbitkan oleh Pemerintah terkait EBT sering mengalami perubahan sehingga belum dapat menjadi landasan hukum yang kuat dan menjamin kepastian hukum, karena belum diatur secara komprehensif dalam satu undang-undang. Selain itu, Penyelenggaraa EBT dilakukan berdasar pada asas kemanfaatan, efisiensi, berkeadilan, kelestarian, dan keberlanjutan, ketahanan, kedaulatan, dan kemandirian, aksesibiltas, partisipatif, dan keterpaduan.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

10 penulis · 18 tautan kepenulisan bersama · 10 lintas organisasi

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • University of Mataram
  • University of Muhammadiyah Mataram
  • Sultan Agung Islamic University
  • Universitas Ahmad Dahlan
  • Sultan Sharif Ali Islamic University
  • Universitas Islam Al-Azhar
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
AbsoriAfiliasi tidak diketahui1
Fithriatus ShalihahUniversitas Ahmad Dahlan1
Ahmad MasumSultan Sharif Ali Islamic University1
Nurjannah SeptyanunUniversity of Muhammadiyah Mataram1
Sri KaryatiUniversitas Islam Al-Azhar1
Gatot Dwi Hendro WibowoUniversity of Mataram1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/oai, pertama di-harvest 9 Nov 2026, terakhir terlihat 16 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">The Urgency of Ratification of the New and Renewable Energy Law in Efforts to Develop Sustainable Energy as an Instrument for Climate Change Adaptation and Mitigation</dc:title>
	<dc:title xml:lang="id-ID">Urgensi Pengesahan RUU Energi Baru dan Terbarukan dalam Upaya Pengembangan Energi Yang Berkelanjutan</dc:title>
	<dc:creator>Wahyudi, Ikhsan</dc:creator>
	<dc:creator>Farhan</dc:creator>
	<dc:creator>Risnain, Muh.</dc:creator>
	<dc:creator>Erwin, Yulias</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en-US">New and Renewable Energy</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Draft law on EB</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="id-ID">Energi Baru dan Terbarukan; Rancangan Undang-Undang EBT;</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">Energy consumption in Indonesia remains heavily reliant on fossil fuels, including oil, gas, and coal, while new and renewable energy sources are still considered alternatives. This dependence on fossil fuels presents at least three significant risks: 1) the exhaustion of current oil reserves, assuming no new discoveries are made; 2) price volatility and instability due to demand outstripping oil production; and 3) greenhouse gas (GHG) emissions from burning fossil fuels. Consequently, to support Indonesia’s commitment to sustainable energy development, the ratification of the Draft Law on New and Renewable Energy (RUU EBT) should be prioritized. This study aims to identify and analyze the urgency of ratifying RUU EBT in promoting sustainable energy development, as well as the regulatory framework within RUU EBT that emphasizes sustainability principles. The research employs a normative legal research methodology, incorporating statutory, conceptual, and case study approaches. The study’s findings reveal that the legal framework governing new and renewable energy (EBT) in Indonesia is currently fragmented across various laws and regulations. Moreover, the existing regulations issued by the Government related to EBT frequently undergo changes, which undermines their ability to provide a strong legal foundation and guarantee legal certainty. This is because they have not been comprehensively consolidated into a single law. Additionally, the implementation of EBT is guided by principles such as benefit, efficiency, justice, sustainability, resilience, sovereignty, independence, accessibility, participation, and integration.</dc:description>
	<dc:description xml:lang="id-ID">Konsumsi energi di Indonesia bisa dikatakan masih didominasi oleh energi fosil (minyak bumi, gas bumi, dan batubara), sementara energi baru dan terbarukan (EBT) sifatnya masih alternatif. Ketergantungan terhadap energi fosil memunculkan sekurang-kurangnya tiga ancaman serius yaitu: 1) Menipisnya cadangan minyak bumi yang ada (asumsi tanpa temuan sumur minyak baru); 2) Kenaikan/ketidakstabilan harga akibat laju permintaan yang lebih besar dari produksi minyak; dan 3) Polusi gas rumah kaca (GRK) akibat pembakaran bahan bakar fosil. Maka demi mendukung komitmen Indonesia dalam mengembangkan energi yang berkelanjutan, pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT) sudah selayaknya menjadi prioritas utama. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis urgensi pengesahan RUU EBT dalam upaya pengembangan energi yang berkelanjutan serta kerangka pengaturan EBT dalam RUU EBT yang mengedepankan pada prinsip kelestarian dan berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah tipe penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur EBT saat ini masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Selain itu, regulasi yang ada dan telah diterbitkan oleh Pemerintah terkait EBT sering mengalami perubahan sehingga belum dapat menjadi landasan hukum yang kuat dan menjamin kepastian hukum, karena belum diatur secara komprehensif dalam satu undang-undang. Selain itu, Penyelenggaraa EBT dilakukan berdasar pada asas kemanfaatan, efisiensi, berkeadilan, kelestarian, dan keberlanjutan, ketahanan, kedaulatan, dan kemandirian, aksesibiltas, partisipatif, dan keterpaduan.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en-US">Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram</dc:publisher>
	<dc:date>2024-12-30</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Peer-Reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/1469</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.29303/ius.v12i3.1469</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan; Vol. 12 No. 3 (2024): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan; 607-616</dc:source>
	<dc:source>2477-815X</dc:source>
	<dc:source>2303-3827</dc:source>
	<dc:source>10.29303/ius.v12i3</dc:source>
	<dc:language>eng</dc:language>
	<dc:relation>https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/1469/649</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en-US">Copyright (c) 2024 Ikhsan Wahyudi, Farhan, Muh. Risnain, Yulias Erwin</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="en-US">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>