The Status of Property Granted in The Provisions of Bankruptcy Law in Indonesia

Abstrak

Inggris

In carrying out their obligations to pay debts, Debtors often make various efforts to avoid having their assets being included in the guarantee of payment. Moreover, Debtors occasionally contrive, by providing grants, their assets in the bankruptcy decision to not be subsumed in the bankruptcy court. The aim of this research is to analyze how the arrangements for giving grants made by Bankrupt Debtors are reviewed from the Civil Code and Bankruptcy law as well as the role of the Curator in protecting Creditors and Debtors in the bankruptcy process. This research uses a normative juridical approach, where library data or secondary data is the main data, in addition to being supported by field data. The research results show that in the context of bankruptcy law, grants are an action that must be paid close attention because it can be said to be a legal action that is not required. If the Debtor gives away assets before being declared bankrupt, it can be indicated as an effort to avoid confiscation of collateral by the court. The curator has the authority to include a gift in the list of bankruptcy estates that will be sold to pay the debtor’s debts to his creditors. In such cases, the Curator can file an Actio Pauliana lawsuit with the commercial court to cancel the gift so that the assets can be included in the bankruptcy estate list. This study provides a focused examination on the legal status of gratuitous transfers in Indonesian bankruptcy law—a subject that, despite its practical urgency, remains underexplored compared to broader studies on bankruptcy proceedings or creditor protections.

Bahasa Indonesia

Berikut adalah terjemahan teks ke dalam bahasa Indonesia: Dalam melaksanakan kewajiban membayar utang, Debitur sering kali melakukan berbagai upaya untuk menghindari agar aset mereka tidak dimasukkan dalam jaminan pembayaran. Lebih jauh lagi, Debitur kadang-kadang membuat rekayasa dengan memberikan hibah agar aset mereka dalam putusan kepailitan tidak dimasukkan ke dalam pengadilan kepailitan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaturan pemberian hibah yang dilakukan oleh Debitur Pailit ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Kepailitan, serta peran Kurator dalam melindungi Kreditur dan Debitur dalam proses kepailitan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, di mana data kepustakaan atau data sekunder merupakan data utama, selain didukung oleh data lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam konteks hukum kepailitan, hibah merupakan tindakan yang harus diperhatikan secara cermat karena dapat dikatakan sebagai tindakan hukum yang tidak diwajibkan. Jika Debitur memberikan aset sebelum dinyatakan pailit, hal tersebut dapat diindikasikan sebagai upaya untuk menghindari penyitaan jaminan oleh pengadilan. Kurator memiliki kewenangan untuk memasukkan hibah ke dalam daftar harta pailit yang akan dijual guna membayar utang debitur kepada para krediturnya. Dalam kasus seperti itu, Kurator dapat mengajukan gugatan Actio Pauliana ke pengadilan niaga untuk membatalkan hibah sehingga aset tersebut dapat dimasukkan ke dalam daftar harta pailit.

Kata kunci

• Bankruptcy
• bankruptcy estates
• grant
• hibah
• kepailitan
• harta kepailitan