This study aims to analyze the impact of political dynamics on institutional independence in criminal prosecution processes, focusing on the Corruption Eradication Commission (KPK) and the National Human Rights Commission (Komnas HAM) in post-1998 democratic transition Indonesia. The central issue examined is how constitutional weaknesses are exploited by lawmakers to manipulate institutional design, thereby undermining the capacity of these bodies to function independently. Utilizing a socio-legal methodology that integrates legal analysis with social science perspectives, this interdisciplinary approach explores the interplay between institutional frameworks, regulatory structures, and political dynamics. The findings reveal that the concept of the unitary executive, previously abandoned, has reemerged as a justification for political intervention in institutional design. Consequently, both the KPK and Komnas HAM have experienced a significant erosion of their institutional independence, impairing their effectiveness in addressing corruption and human rights violations. This study contributes to theoretical debates on institutional challenges in emerging democracies and offers practical insights for safeguarding institutional autonomy to ensure the accountability and integrity of governance structures.
Bahasa Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dinamika politik terhadap independensi kelembagaan dalam proses penuntutan pidana, dengan fokus pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Indonesia pasca transisi demokrasi tahun 1998. Isu utama yang dikaji adalah bagaimana kelemahan konstitusional dieksploitasi oleh pembuat undang-undang untuk memanipulasi desain kelembagaan, sehingga melemahkan kapasitas lembaga-lembaga tersebut untuk berfungsi secara independen. Dengan menggunakan metodologi sosio-legal yang mengintegrasikan analisis hukum dengan perspektif ilmu sosial, pendekatan interdisipliner ini mengeksplorasi interaksi antara kerangka kerja kelembagaan, struktur peraturan, dan dinamika politik. Temuan-temuannya mengungkapkan bahwa konsep kesatuan eksekutif, yang sebelumnya telah ditinggalkan, telah muncul kembali sebagai pembenaran untuk intervensi politik dalam desain kelembagaan. Akibatnya, baik KPK maupun Komnas HAM telah mengalami erosi yang signifikan terhadap independensi kelembagaan mereka, sehingga mengganggu efektivitas mereka dalam menangani korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia. Studi ini berkontribusi pada perdebatan teoritis tentang tantangan kelembagaan di negara-negara demokrasi yang sedang berkembang dan menawarkan wawasan praktis untuk menjaga otonomi kelembagaan untuk memastikan akuntabilitas dan integritas struktur pemerintahan.
Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.