Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal SINTA 1

Urgency of Regulation of Witness and Victim Protection Agency (LPSK) in the Upcoming KUHAP

English

Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) · Vol. 13 No. 3 (2025) · hlm. 520–544

DOI
10.29303/ius.v13i3.1835
ISSN
2477-815X, 2303-3827
Terbit
2025-12-19
Penerbit
Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram
Bahasa
eng
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

Abstrak

Inggris

This research aims to discuss the urgency of explicitly regulating the Witness and Victim Protection Agency of the Republic of Indonesia (hereinafter referred to as LPSK) in future criminal procedural law. The regulation must mention the Witness and Victim Protection Agency of Republic of Indonesia or Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia (hereinafter referred to as LPSK) as the institution implementing protection. This research uses empirical legal design through a qualitative approach. The results show that witness and victim protection is very necessary in the criminal justice process. However, LPSK as an institution implementing protection is often considered outside the main system of the criminal justice system. Firm regulations regarding the protection function in the upcoming Criminal Procedure Code (hereinafter referred to as KUHAP) are important to strengthen the position of LPSK as part of the Criminal Justice System This demonstrates the transformation of Indonesia’s legal system and contributes to a criminal justice system that is more effective, balanced, and fair.

Bahasa Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang pentingnya perlindungan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil. Dalam konteks ini, perlindungan saksi dan korban perlu diatur dalam hukum acara pidana yang akan datang. Pengaturan tersebut harus menyebutkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia (selanjutnya disebut LPSK) sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi perlindungan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris melalui pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan saksi dan korban sangat diperlukan dalam proses peradilan pidana. Namun, LPSK sebagai lembaga yang melaksanakan perlindungan sering dianggap berada di luar sistem utama sistem peradilan pidana. Pengaturan yang tegas mengenai fungsi perlindungan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) yang akan datang penting untuk memperkuat posisi LPSK sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana. Hal ini menunjukkan adanya transformasi sistem hukum Indonesia dan berkontribusi pada sistem peradilan pidana yang lebih efektif, berimbang, dan adil.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

22 penulis · 47 tautan kepenulisan bersama

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Artaji ArtajiAfiliasi tidak diketahui3
Anita AfrianaAfiliasi tidak diketahui3
HAZAR KUSMAYANTIAfiliasi tidak diketahui2
CSA Teddy LesmanaAfiliasi tidak diketahui2
Nella Sumika PutriAfiliasi tidak diketahui2
Ramalinggam RajamanicamAfiliasi tidak diketahui2
Lastuti AbubakarAfiliasi tidak diketahui2
Bambang Daru NugrohoAfiliasi tidak diketahui1
Ramalinggam RajamanickamAfiliasi tidak diketahui1
Sherly Ayuna PutriAfiliasi tidak diketahui1
Chami YassineAfiliasi tidak diketahui1
Dwi Bintang SatrioAfiliasi tidak diketahui1
Deshinta Arrova DewiAfiliasi tidak diketahui1
August Peter de BatsAfiliasi tidak diketahui1
Karem Sayed AboelazmAfiliasi tidak diketahui1
Elis RusmiatiAfiliasi tidak diketahui1
Destri PrasetyoandiAfiliasi tidak diketahui1
Deny HaspadaAfiliasi tidak diketahui1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/oai, pertama di-harvest 9 Nov 2026, terakhir terlihat 9 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc) 
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">Urgency of Regulation of Witness and Victim Protection Agency (LPSK) in the Upcoming KUHAP </dc:title>
	<dc:title xml:lang="id-ID">English</dc:title>
	<dc:creator>Lies Sulistiani</dc:creator>
	<dc:creator>Efa Laela Fakhriah</dc:creator>
	<dc:creator>Ijud Tajudin</dc:creator>
	<dc:creator>Tobing, Christian</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Criminal Justice System</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Criminal Procedure Law</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Witness and Victim Protection</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="id-ID">English</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">This research aims to discuss the urgency of explicitly regulating the Witness and Victim Protection Agency of the Republic of Indonesia (hereinafter referred to as LPSK) in future criminal procedural law. The regulation must mention the Witness and Victim Protection Agency of Republic of Indonesia or Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia (hereinafter referred to as LPSK) as the institution implementing protection. This research uses empirical legal design through a qualitative approach. The results show that witness and victim protection is very necessary in the criminal justice process. However, LPSK as an institution implementing protection is often considered outside the main system of the criminal justice system. Firm regulations regarding the protection function in the upcoming Criminal Procedure Code (hereinafter referred to as KUHAP) are important to strengthen the position of LPSK as part of the Criminal Justice System This demonstrates the transformation of Indonesia’s legal system and contributes to a criminal justice system that is more effective, balanced, and fair.</dc:description>
	<dc:description xml:lang="id-ID">Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang pentingnya perlindungan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil. Dalam konteks ini, perlindungan saksi dan korban perlu diatur dalam hukum acara pidana yang akan datang. Pengaturan tersebut harus menyebutkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia (selanjutnya disebut LPSK) sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi perlindungan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris melalui pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan saksi dan korban sangat diperlukan dalam proses peradilan pidana. Namun, LPSK sebagai lembaga yang melaksanakan perlindungan sering dianggap berada di luar sistem utama sistem peradilan pidana. Pengaturan yang tegas mengenai fungsi perlindungan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) yang akan datang penting untuk memperkuat posisi LPSK sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana. Hal ini menunjukkan adanya transformasi sistem hukum Indonesia dan berkontribusi pada sistem peradilan pidana yang lebih efektif, berimbang, dan adil.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en-US">Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram</dc:publisher>
	<dc:date>2025-12-19</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Peer-Reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/1835</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.29303/ius.v13i3.1835</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan; Vol. 13 No. 3 (2025): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan; 520-544</dc:source>
	<dc:source>2477-815X</dc:source>
	<dc:source>2303-3827</dc:source>
	<dc:source>10.29303/ius.v13i3</dc:source>
	<dc:language>eng</dc:language>
	<dc:relation>https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/1835/685</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en-US">Copyright (c) 2025 Lies Sulistiani, Efa Laela Fakhriah, Ijud Tajudin, Christian Tobing</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="en-US">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>