The environment is an integral part of human life, as it provides essential resources, including food, water, and other necessities. It is the primary source for meeting our various needs. However, many activities that claim to improve welfare and promote economic development actually cause environmental destruction, such as forest burning, illegal logging, and the exploitation of natural resources with no regard for environmental concerns. Government-led development projects require substantial funding. Funding for such projects comes from government savings, which are taxes. Taxes are a highly reliable source of revenue for the Indonesian government at both the central and local levels. Taxes are closely related to development and the environment, so studying this issue in depth is important because it has theoretical and practical value in developing environmentally sustainable practices for a just and prosperous Indonesia. This research focuses on the gap between Indonesian tax regulations, which have not yet significantly accommodated environmental conservation interests. Tax collection in Indonesia is primarily focused on fulfilling the State Budget (APBN). This research analyses the tax law system to determine how it can accommodate the government’s financial interests while also providing space for environmental protection and not hindering the community’s ability to strive for a decent and prosperous life. This descriptive-analytical research uses a normative legal approach. The research stages include a literature review and fieldwork. Data collection techniques were carried out through document studies. Conclusions and research results were drawn using qualitative normative analysis methods.
Bahasa Indonesia
Lingkungan hidup merupakan bagian mutlak dari kehidupan manusia yang mencari makan dan minum serta memenuhi kebutuhan lainnya adalah karena terdapatnya lingkungan hidup sebagai sumber pertama dan terpenting bagi pemenuhan berbagai kebutuhan. Banyak aktivitas yang berdalih untuk meningkatkan kesejahteraan dan melakukan pembangunan ekonomi, manusia malah melakukan perusakan lingkungan seperti pembakaran hutan, illegal loging, pemanfaatan sumber daya alam yang tidak memperhatikan aspek lingkungan, Pembangunan yang dilakukan pemerintah memerlukan dana yang besar. Dana bagi pelaksanaan pembangunan tersebut bersumber dari tabungan pemerintah yang salah satunya berasal dari pajak yang merupakan sumber penerimaan yang sangat diandalkan pemerintah Indonesia baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Pajak memiliki relevansi erat dan sinergi dengan pembangunan dan lingkungan hidup, karena itu masalah tersebut sangat penting untuk dikaji secara mendalam karena memiliki nilai guna baik secara teoritis maupun praktis dalam pengembangan pembangunan berwawasan lingkungan menuju Indonesia adil Makmur. Penelitian ini didasarkan pada adanya kesenjangan antara pengaturan pajak di Indonesia yang masih belum mengakomodasi kepentingan pelestarian lingkungan hidup secara signifikan, dikarenakan pemungutan pajak di Indonesia lebih dititik beratkan pada pemenuhan segi budgeter Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan menganalisa Sistem hukum pajak bagaimana yang dapat mengakomodasi kepentingan finansial pemerintah dan sekaligus memberi ruang bagi perlindungan terhadap lingkungan hidup serta tidak menghambat kreativitas masyarakat untuk berusaha menciptakan kehidupannya yang layak dan sejahtera. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Tahapan penelitian yang dilakukan meliputi kegiatan-kegiatan penelitian kepustakaan dan penetitian lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen. Penarikan simpulan dan hasil penelitian dilakukan dengan metode analisis normatif kualitatif.
Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.