Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal SINTA 1

Legal Protection System for Children Left Behind by Indonesian Migrant Workers: A Multilevel SCII Strategy Approach

Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) · Vol. 13 No. 3 (2025) · hlm. 580–601

DOI
10.29303/ius.v13i3.1845
ISSN
2477-815X, 2303-3827
Terbit
2025-12-28
Penerbit
Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram
Bahasa
eng
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

Abstrak

Inggris

This study investigates the systemic neglect experienced by children of Indonesian migrant workers through the lens of the SCII (Societal, Community, Institutional, Individual) strategy. Despite the economic benefits of labor migration, an estimated 11,732 children in East Lombok remain in vulnerable caregiving arrangements, often overseen by elderly or extended family members. Using an empirical juridical method, data were collected from March to July 2025 through semi-structured interviews, field observations, and document analyses involving seven key informants, including government officials, caregivers, and child protection advocates. The findings reveal a 70% gap between national child protection mandates and local enforcement. For example, only two of ten migrant-sending villages possess local regulations addressing the welfare of left-behind children. Cultural norms such as begawé (communal work) and saling jaga (mutual care) create informal safety nets but also obscure neglect and discourage reporting due to respect for kinship hierarchies. Institutional actors such as schools and health centers remain underutilized; 80% of teachers interviewed lacked standard procedures to identify or report neglect cases. The study highlights SCII’s potential to integrate formal legal mandates with community-based practices and concludes that a pluralistic, multilevel, and context-sensitive protection model is essential to ensure accountability and sustainability in safeguarding migrant workers’ children.

Bahasa Indonesia

Studi ini menyelidiki pengabaian sistemik yang dialami anak-anak pekerja migran Indonesia melalui perspektif strategi SCII (Sosial, Komunitas, Institusional, Individu). Meskipun migrasi tenaga kerja berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi, migrasi ini seringkali menempatkan anak-anak dalam situasi pengasuhan yang rentan, terutama di daerah pedesaan seperti Lombok Timur. Studi ini mengevaluasi bagaimana kerangka kerja SCII dapat berfungsi sebagai sistem hukum untuk mengatasi pengabaian anak dalam konteks ini. Dengan menggunakan metode yuridis empiris, penelitian ini menggunakan wawancara dengan pengasuh, pejabat pemerintah, advokat perlindungan anak, observasi lapangan, dan analisis dokumen hukum. Temuan penelitian menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara undang-undang perlindungan anak formal Indonesia dan implementasinya di tingkat lokal. Norma budaya seperti pengasuhan komunal memberikan dukungan informal tetapi seringkali mengaburkan pengabaian dan kurangnya akuntabilitas hukum. Aktor-aktor institusional, terutama sekolah dan pusat kesehatan, kurang dimanfaatkan, sementara pengasuh tetap tidak didukung, dan anak-anak dikecualikan dari mekanisme perlindungan. Studi ini menyoroti potensi kerangka kerja SCII untuk mengintegrasikan mandat hukum dari atas ke bawah dengan tindakan komunitas dan institusional dari bawah ke atas. Penelitian ini berargumen bahwa sistem perlindungan anak yang efektif harus bersifat pluralistik, bertingkat, dan peka terhadap konteks. Temuan ini berkontribusi pada literatur tentang kesejahteraan anak, pluralisme hukum, dan tata kelola migrasi, menawarkan wawasan praktis untuk reformasi kebijakan dan menyarankan penerapan model SCII yang lebih luas di wilayah-wilayah yang terdampak serupa.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

21 penulis · 44 tautan kepenulisan bersama · 16 lintas organisasi

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • University of Muhammadiyah Mataram
  • Universitas Muhammadiyah Surabaya
  • Indonesia University of Education
  • Muhammadiyah University of Surakarta
  • Universitas 45 Mataram
  • University of Mataram
  • Universitas Airlangga
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Saddam SaddamUniversity of Muhammadiyah Mataram1
Ismi Arifiana RahmandariUniversitas 45 Mataram1
Ainun ArisandiUniversity of Mataram1
Muallimin Mochammad SahidAfiliasi tidak diketahui1
Satria Unggul Wicaksana PrakasaUniversitas Muhammadiyah Surabaya1
Achmad HaririUniversitas Muhammadiyah Surabaya1
Adhy Riadhy ArafahUniversitas Airlangga1
Citra Ayu DewiAfiliasi tidak diketahui1
Muhali MuhaliAfiliasi tidak diketahui1
Yeti KurniasihAfiliasi tidak diketahui1
Diah LukitasariAfiliasi tidak diketahui1
Dasim BudimansyahIndonesia University of Education1
SyaifullahAfiliasi tidak diketahui1
Cecep DarmawanIndonesia University of Education1
Bambang SetiajiMuhammadiyah University of Surakarta1
Khudzaifah DimyatiMuhammadiyah University of Surakarta1
Nurjannah SeptyanunUniversity of Muhammadiyah Mataram1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/oai, pertama di-harvest 9 Nov 2026, terakhir terlihat 16 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">Legal Protection System for Children Left Behind by Indonesian Migrant Workers: A Multilevel SCII Strategy Approach</dc:title>
	<dc:creator>Maemunah, Maemunah</dc:creator>
	<dc:creator>Rejeki, Sri</dc:creator>
	<dc:creator>Syahrial Haq, Hilman</dc:creator>
	<dc:creator>Sakban, Abdul</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Child protection</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">SCII framework</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Caregiving systems</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Migrant workers</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Legal pluralism</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">This study investigates the systemic neglect experienced by children of Indonesian migrant workers through the lens of the SCII (Societal, Community, Institutional, Individual) strategy. Despite the economic benefits of labor migration, an estimated 11,732 children in East Lombok remain in vulnerable caregiving arrangements, often overseen by elderly or extended family members. Using an empirical juridical method, data were collected from March to July 2025 through semi-structured interviews, field observations, and document analyses involving seven key informants, including government officials, caregivers, and child protection advocates. The findings reveal a 70% gap between national child protection mandates and local enforcement. For example, only two of ten migrant-sending villages possess local regulations addressing the welfare of left-behind children. Cultural norms such as begawé (communal work) and saling jaga (mutual care) create informal safety nets but also obscure neglect and discourage reporting due to respect for kinship hierarchies. Institutional actors such as schools and health centers remain underutilized; 80% of teachers interviewed lacked standard procedures to identify or report neglect cases. The study highlights SCII’s potential to integrate formal legal mandates with community-based practices and concludes that a pluralistic, multilevel, and context-sensitive protection model is essential to ensure accountability and sustainability in safeguarding migrant workers’ children.</dc:description>
	<dc:description xml:lang="id-ID">Studi ini menyelidiki pengabaian sistemik yang dialami anak-anak pekerja migran Indonesia melalui perspektif strategi SCII (Sosial, Komunitas, Institusional, Individu). Meskipun migrasi tenaga kerja berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi, migrasi ini seringkali menempatkan anak-anak dalam situasi pengasuhan yang rentan, terutama di daerah pedesaan seperti Lombok Timur. Studi ini mengevaluasi bagaimana kerangka kerja SCII dapat berfungsi sebagai sistem hukum untuk mengatasi pengabaian anak dalam konteks ini. Dengan menggunakan metode yuridis empiris, penelitian ini menggunakan wawancara dengan pengasuh, pejabat pemerintah, advokat perlindungan anak, observasi lapangan, dan analisis dokumen hukum. Temuan penelitian menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara undang-undang perlindungan anak formal Indonesia dan implementasinya di tingkat lokal. Norma budaya seperti pengasuhan komunal memberikan dukungan informal tetapi seringkali mengaburkan pengabaian dan kurangnya akuntabilitas hukum. Aktor-aktor institusional, terutama sekolah dan pusat kesehatan, kurang dimanfaatkan, sementara pengasuh tetap tidak didukung, dan anak-anak dikecualikan dari mekanisme perlindungan. Studi ini menyoroti potensi kerangka kerja SCII untuk mengintegrasikan mandat hukum dari atas ke bawah dengan tindakan komunitas dan institusional dari bawah ke atas. Penelitian ini berargumen bahwa sistem perlindungan anak yang efektif harus bersifat pluralistik, bertingkat, dan peka terhadap konteks. Temuan ini berkontribusi pada literatur tentang kesejahteraan anak, pluralisme hukum, dan tata kelola migrasi, menawarkan wawasan praktis untuk reformasi kebijakan dan menyarankan penerapan model SCII yang lebih luas di wilayah-wilayah yang terdampak serupa.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en-US">Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram</dc:publisher>
	<dc:date>2025-12-28</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Peer-Reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/1845</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.29303/ius.v13i3.1845</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan; Vol. 13 No. 3 (2025): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan; 580-601</dc:source>
	<dc:source>2477-815X</dc:source>
	<dc:source>2303-3827</dc:source>
	<dc:source>10.29303/ius.v13i3</dc:source>
	<dc:language>eng</dc:language>
	<dc:relation>https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/1845/696</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en-US">Copyright (c) 2025 Maemunah Maemunah, Sri Rejeki, Hilman Syahrial Haq, Abdul Sakban</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="en-US">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>