Melola Discovery

← Melola Discovery

Jurnal SINTA 1

Komnas HAM Dan HAM Di Bawah Rejim Otoritarian

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik · Vol. 2 No. 3 (2002) · hlm. 1–22

DOI
10.22146/jsp.11146
ISSN
2502-7883, 1410-4946
Terbit
2002-01-07
Penerbit
Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada
Bahasa
eng

Abstrak

Pada saat pernbentukannya, Komnas HAM dipandang tidak berbeda dengan lembaga korparads negara Iainnya, yakni menjadi agen pemerintah untuk para anggotanya. khususnya para aktivis HAM dan meted tuntutan penegakkan HAM di Indonesia yang saat itu terus menguat. Melalui tulisan ini ditunjukkan bahwa Komnas HAM mampu mandiri dari penetrasi pernerintah, dan bersikap kritis terhadap pernerintah dalam kasus politik yang sangat senskif sekalipun. Sumbangan energi untuk membangun kemandirian tersebut terutama terletak pada komitmen dan kredibilitas individu anggota Komnas HAM, variasi keahlian dan akses, serta kemampuan untuk mengembangkan etika organisasi yang kondusif bagi pelaksanaan togas penegakkan HAM Namun demikian, penulis berargumentasi bahwa demi menjaga komitmen dan kemandinan lembaga, Komnas HAM menghadapi beberapa permasalahan serius yang harus segera ditangani. Pertama, menyangkut status hukum lembaga itu. Kedua, menyangkut sumber energi yang selama ini masih menekankan pada kapasitas individual Ketiga, menyangkut perlunya pengembangan mekanisme rekrutmen anggota baru yang lebih terbuka di mana opini publik Baru terhambat

Jaringan kolaborasi para penulis

4 penulis · 3 tautan kepenulisan bersama

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Universitas Gadjah Mada
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Wawan Mas’udiUniversitas Gadjah Mada1
Amalinda SaviraniUniversitas Gadjah Mada1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) http://jurnal.ugm.ac.id/jsp/oai, pertama di-harvest 16 Nov 2026, terakhir terlihat 16 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">Komnas HAM Dan HAM Di Bawah Rejim Otoritarian</dc:title>
	<dc:creator>Pratikno, -</dc:creator>
	<dc:creator>Lay, Cornelis</dc:creator>
	<dc:description xml:lang="en-US">Pada saat pernbentukannya, Komnas HAM dipandang tidak berbeda dengan lembaga korparads negara Iainnya, yakni menjadi agen pemerintah untuk para anggotanya. khususnya para aktivis HAM dan meted tuntutan penegakkan HAM di Indonesia yang saat itu terus menguat. Melalui tulisan ini ditunjukkan bahwa Komnas HAM mampu mandiri dari penetrasi pernerintah, dan bersikap kritis terhadap pernerintah dalam kasus politik yang sangat senskif sekalipun. Sumbangan energi untuk membangun kemandirian tersebut terutama terletak pada komitmen dan kredibilitas individu anggota Komnas HAM, variasi keahlian dan akses, serta kemampuan untuk mengembangkan etika organisasi yang kondusif bagi pelaksanaan togas penegakkan HAM Namun demikian, penulis berargumentasi bahwa demi menjaga komitmen dan kemandinan lembaga, Komnas HAM menghadapi beberapa permasalahan serius yang harus segera ditangani. Pertama, menyangkut status hukum lembaga itu. Kedua, menyangkut sumber energi yang selama ini masih menekankan pada kapasitas individual Ketiga, menyangkut perlunya pengembangan mekanisme rekrutmen anggota baru yang lebih terbuka di mana opini publik Baru terhambat</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en-US">Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada</dc:publisher>
	<dc:date>2002-01-07</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format></dc:format>
	<dc:identifier>https://journal.ugm.ac.id/jsp/article/view/11146</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.22146/jsp.11146</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="id-ID">JSP (Jurnal Ilmu Sosial dan ilmu Poltik); Vol 2, No 3 (1999): MARET; 1-22</dc:source>
	<dc:source xml:lang="en-US">Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol 2, No 3 (1999): MARET; 1-22</dc:source>
	<dc:source>2502-7883</dc:source>
	<dc:source>1410-4946</dc:source>
	<dc:language>eng</dc:language>
	<dc:relation>https://journal.ugm.ac.id/jsp/article/view/11146/8386</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en-US">Copyright (c) 2016 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik</dc:rights>
</oai_dc:dc>