Melola Discovery

← Melola Discovery

Jurnal

Cerai Gugat Akibat Perkawinan Politik (Studi Kasus Perkara Nomor: 0029/Pdt.G/2017/Pa.Kdi di Pengadilan Agama Kendari Kelas 1A

Kalosara: Family Law Review · Vol. 1 No. 2 (2022)

DOI
10.31332/.v1i2.3276
ISSN
2807-2162, 2807-3177
Published
2022-01-04
Publisher
Institut Agama Islam Negeri Kendari

Abstract

Hakim dalam menyelesaikan konflik yang dihadapkan kepadanya harus dapat menyelesaikan secara obyektif berdasarkan Hukum yang berlaku, maka dalam proses pengambilan keputusan, para Hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, termasuk dari Eksekutif. Proses Cerai Gugat akibat Perkawinan Politik (nomor: 0029/Pdt.G/2017/Pa.Kdi) di Pengadilan Agama serta Pedoman yang dipakai Hakim dalam Perkara Perceraian akibat Perkawinan Politik. Penggugat (Istri) yaitu mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo Pasal 73 UU No.7 Tahun 1989, serta gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah). Penelitian Kualitatif Deskriptif. Data diperoleh melalui Penelitian Data, Observasi dan Wawancara, terhadap Panitera dan Hakim-hakim Pengadilan Agama Kendari Kelas 1A serta Dokumentasi. Kemudian Data diolah dalam bentuk Kata-kata dan Gambar. Perkawinan Politik memang ada namun bersifat tersembunyi, karena ini menyangkut HAM sehingga tidak dimunculkan dalam Pengaduan, dan belum ada kesepakatan bahwa persoalan Politik Perkawinan belum menjadi patokan Perkara dalam UUP

Collaboration network of the authors

26 authors · 40 co-authorship links

Hover or tap a name to highlight its co-authors. Double-click to open the author's page.

  • Institut Agama Islam Negeri Kendari
  • Affiliation unknown
  • Different organisations
  • Same organisation
  • Affiliation unknown
  • Thicker line = more joint articles · bigger circle = more articles
Show as table
Co-authorOrganisationJoint articles
Kartini KartiniInstitut Agama Islam Negeri Kendari2
Utriana UtrianaInstitut Agama Islam Negeri Kendari1
Muḥammad IqbālInstitut Agama Islam Negeri Kendari1
Jabal NurInstitut Agama Islam Negeri Kendari1
Muhammad Zulfahnuri SyamsuAffiliation unknown1
Asrianto ZainalInstitut Agama Islam Negeri Kendari1
Pitriana PitrianaInstitut Agama Islam Negeri Kendari1
Ashadi L. DiabInstitut Agama Islam Negeri Kendari1
Abdul KhasanInstitut Agama Islam Negeri Kendari1
Sinarsih SinarsihInstitut Agama Islam Negeri Kendari1
Sriwaty SakkirangInstitut Agama Islam Negeri Kendari1
Sri Wahyuni AsapInstitut Agama Islam Negeri Kendari1
Melyana ApriliaInstitut Agama Islam Negeri Kendari1
Mutmainnah MutmainnahInstitut Agama Islam Negeri Kendari1
Akmal AkmalInstitut Agama Islam Negeri Kendari1
Rusnam RusnamInstitut Agama Islam Negeri Kendari1
Sarwan SarwanInstitut Agama Islam Negeri Kendari1
Abdul Karim GaffarInstitut Agama Islam Negeri Kendari1
Abdul SalamInstitut Agama Islam Negeri Kendari1
Indah Dwi UtamiInstitut Agama Islam Negeri Kendari1
Ahmad AhmadInstitut Agama Islam Negeri Kendari1
Muhammad IdrisInstitut Agama Islam Negeri Kendari1
Pebi PebiInstitut Agama Islam Negeri Kendari1

Affiliations come from OpenAlex; journal OAI-PMH metadata carries none. Authors without an OpenAlex ID are matched by name, which can merge or split people.

This record comes from Crossref (what the publisher deposited), because the journal's own OAI-PMH endpoint could not be harvested.

Metadata source: Crossref API (cadangan, berdasarkan ISSN) https://api.crossref.org/journals/2807-2162/works, first harvested 29 Okt 2026, last seen 29 Okt 2026.
Metadata as oai_dc, converted from Crossref
<oai_dc:dc xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"><dc:title>Cerai Gugat Akibat Perkawinan Politik (Studi Kasus Perkara Nomor: 0029/Pdt.G/2017/Pa.Kdi di Pengadilan Agama Kendari Kelas 1A</dc:title><dc:creator>Putri, Dina Fathnas</dc:creator><dc:creator>Ipandang, Ipandang</dc:creator><dc:creator>Muhalling, Rusdin</dc:creator><dc:description>&lt;jats:p&gt;Hakim dalam menyelesaikan konflik yang dihadapkan kepadanya harus dapat menyelesaikan secara obyektif berdasarkan Hukum yang berlaku, maka dalam proses pengambilan keputusan, para Hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, termasuk dari Eksekutif. Proses Cerai Gugat akibat Perkawinan Politik (nomor: 0029/Pdt.G/2017/Pa.Kdi) di Pengadilan Agama serta Pedoman yang dipakai Hakim dalam Perkara Perceraian akibat Perkawinan Politik. Penggugat (Istri) yaitu mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo Pasal 73 UU No.7 Tahun 1989, serta gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah). Penelitian Kualitatif Deskriptif. Data diperoleh melalui Penelitian Data, Observasi dan Wawancara, terhadap Panitera dan Hakim-hakim Pengadilan Agama Kendari Kelas 1A serta Dokumentasi. Kemudian Data diolah dalam bentuk Kata-kata dan Gambar. Perkawinan Politik memang ada namun bersifat tersembunyi, karena ini menyangkut HAM sehingga tidak dimunculkan dalam Pengaduan, dan belum ada kesepakatan bahwa persoalan Politik Perkawinan belum menjadi patokan Perkara dalam UUP&lt;/jats:p&gt;</dc:description><dc:publisher>Institut Agama Islam Negeri Kendari</dc:publisher><dc:date>2022-01-04</dc:date><dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type><dc:format>application/pdf</dc:format><dc:identifier>https://doi.org/10.31332/.v1i2.3276</dc:identifier><dc:identifier>10.31332/.v1i2.3276</dc:identifier><dc:source>KALOSARA: Family Law Review; Vol 1 No 2 (2022); 150</dc:source><dc:source>2807-2162</dc:source><dc:source>2807-3177</dc:source><dc:relation>https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/kalosara/article/viewFile/3276/1632</dc:relation></oai_dc:dc>