Permasalahan minuman beralkohol merupakan isu kompleks yang berdampak pada ketertiban umum dan kesehatan masyarakat. Kota kendari sebagai Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tenggara menghadapi tantangan dalam mengendalikan peredaran minuman beralkohol, khususnya di toko dan warung pengecer yang seringkali menjual minuman beralkohol tanpa izin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana efektivitas penegakan hukum terhadap tempat penjualan minuman beralkohol berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa penegakan hukum belum berjalan dengan efektif. Beberapa faktor penghambat antara lain belum adanya peraturan daerah kota kendari yang mengatur secara khusus tentang pengendalian minuman beralkohol, belum ada kebaharuan dari Permendag No. 20 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peradaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan adanya penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan edukasi kepada masyarakat sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di kota kendari.