Implementasi Putusan MK Nomor 135/PUU-XIII Tahun 2015 Tentang Hak Pilih Disabilitas Mental Dalam Pemilu Perspektif Siyasah

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII Tahun 2015 terhadap penyandang disabilitas mental di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara serta menganalisis pemberian hak pilih bagi penyandang disabilitas mental dalam perspektif siyasah syar’iyyah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak Rumah Sakit Jiwa, dokter psikiater, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kendari, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi putusan tersebut belum berjalan secara optimal. Meskipun putusan menjamin hak politik bagi penyandang disabilitas mental yang masih memiliki kesadaran, pelaksanaannya menghadapi kendala seperti minimnya koordinasi antara RSJ dan KPU, belum tersedianya Tempat Pemungutan Suara (TPS) di lingkungan rumah sakit, serta kurangnya sosialisasi mengenai hak politik penyandang disabilitas mental. Dalam perspektif siyasah syar’iyyah, pemberian hak pilih bagi penyandang disabilitas mental sejalan dengan prinsip keadilan (al-‘adl) dan kemaslahatan umum (-maslahah al-‘am almah), karena negara berkewajiban menjamin hak politik seluruh warga negara tanpa diskriminasi.Kontribusi ilmiah penelitian ini memberikan landasan teoritis dan empiris mengenai perlindungan hak politik penyandang disabilitas mental, serta memperkaya kajian fiqh siyasah syar’iyyah dalam konteks pemilu yang inklusif dan berkeadilan di Indonesia.