Open access
Jurnal
Politik Hukum Penataan Desa Adat dalam Persfektif Otonomi Daerah di Kalimantan Utara
Halu Oleo Law Review (HOLREV)
ISSN 2548-1754, 2548-1762
Published 2024-09-28
Publisher Faculty of Law, Halu Oleo University
Language eng
Abstract
Penelitian ini akan membahas lebih jauh berkaitan dengan Kewenangan dan Peran pemerintah daerah Provinsi dalam Penataan Desa Adat dalam Perspektif Otonomi Daerah, dan upaya pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam Penataan Wilayah Desa Adat Kalimantan Utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif yakni penelitian yang berkaitan dengan norma yang ada dalam UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan objek penelitian, dengan menggunakan pendekatan statute approach (pendekatan perundang-undangan) di tambah dengan penelitian empiris dengan mengumpulkan beberapa data empiris yang terkait penelitian. Eksistensi Desa di Provinsi Kalimantan Utara menjadi sangat penting untuk dilakukan penetapan kesatuan masyarakat adat dan penataan desa menjadi Desa Adat oleh karena itu Perlu ada pengakuan dan perlindungan wilayah adat di tingkat kabupaten atau provinsi dengan penetapan suatu peraturan daerah mengenai masyarakat hukum adat sehingga dengan adanya kebijakan tersebut masyarakat hukum adat memiliki payung hukum untuk pengembangan desa adat di Provinsi Kalimantan Utara terlegitimasi dengan jelas.
Collaboration network of the authors
7 authors ·
12 co-authorship links
· 5 across different organisations
Hover or tap a name to highlight its co-authors. Double-click to open the author's page.
Thicker line = more joint articles · bigger circle = more articles
Show as table
Affiliations come from OpenAlex; journal OAI-PMH metadata carries none. Authors without an OpenAlex ID are matched by name, which can merge or split people.
Metadata source: OAI-PMH (metadata jurnal) https://holrev.uho.ac.id/index.php/journal/oai,
first harvested 30 Okt 2026,
last seen 1 Nov 2026.
Original metadata (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
<dc:title xml:lang="en-US"> Politik Hukum Penataan Desa Adat dalam Persfektif Otonomi Daerah di Kalimantan Utara</dc:title>
<dc:creator>Salinding, Marthen B.</dc:creator>
<dc:creator>Nurvianti, Dewi</dc:creator>
<dc:creator>Dedihasriadi, La Ode</dc:creator>
<dc:creator>Fathurrahman</dc:creator>
<dc:subject xml:lang="en-US">Politik Hukum</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="en-US">Desa Adat</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="en-US">Otonomi Daerah</dc:subject>
<dc:description xml:lang="en-US">Penelitian ini akan membahas lebih jauh berkaitan dengan Kewenangan dan Peran pemerintah daerah Provinsi dalam Penataan Desa Adat dalam Perspektif Otonomi Daerah, dan upaya pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam Penataan Wilayah Desa Adat Kalimantan Utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif yakni penelitian yang berkaitan dengan norma yang ada dalam UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan objek penelitian, dengan menggunakan pendekatan statute approach (pendekatan perundang-undangan) di tambah dengan penelitian empiris dengan mengumpulkan beberapa data empiris yang terkait penelitian. Eksistensi Desa di Provinsi Kalimantan Utara menjadi sangat penting untuk dilakukan penetapan kesatuan masyarakat adat dan penataan desa menjadi Desa Adat oleh karena itu Perlu ada pengakuan dan perlindungan wilayah adat di tingkat kabupaten atau provinsi dengan penetapan suatu peraturan daerah mengenai masyarakat hukum adat sehingga dengan adanya kebijakan tersebut masyarakat hukum adat memiliki payung hukum untuk pengembangan desa adat di Provinsi Kalimantan Utara terlegitimasi dengan jelas.</dc:description>
<dc:publisher xml:lang="en-US">Faculty of Law, Halu Oleo University</dc:publisher>
<dc:date>2024-09-28</dc:date>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
<dc:type xml:lang="en-US">Peer-reviewed Article</dc:type>
<dc:format>application/pdf</dc:format>
<dc:identifier>https://holrev.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/114</dc:identifier>
<dc:identifier>10.33561/holrev.v8i2.114</dc:identifier>
<dc:source xml:lang="en-US">Halu Oleo Law Review; Vol. 8 No. 2 (2024): Halu Oleo Law Review: Volume 8 Issue 2; 188-198</dc:source>
<dc:source>2548-1754</dc:source>
<dc:source>2548-1762</dc:source>
<dc:source>10.33561/holrev.v8i2</dc:source>
<dc:language>eng</dc:language>
<dc:relation>https://holrev.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/114/39</dc:relation>
<dc:relation>10.33561/holrev.v8i2.114.g39</dc:relation>
<dc:rights xml:lang="en-US">Copyright (c) 2024 Halu Oleo Law Review</dc:rights>
<dc:rights xml:lang="en-US">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>
Citations and indexing
OpenAlex
Not found
Crossref
Not found
Counts as reported by each index on 30 Okt 2026; indexes count citations differently.
Cite this article
APA 7
Salinding, M. B., Nurvianti, D., Dedihasriadi, L. O., & Fathurrahman (2024). Politik Hukum Penataan Desa Adat dalam Persfektif Otonomi Daerah di Kalimantan Utara. Halu Oleo Law Review (HOLREV), 8(2), 188–198. https://doi.org/10.33561/holrev.v8i2.114
Copy
IEEE
M. B. Salinding, D. Nurvianti, L. O. Dedihasriadi, and Fathurrahman, “Politik Hukum Penataan Desa Adat dalam Persfektif Otonomi Daerah di Kalimantan Utara,” Halu Oleo Law Review (HOLREV), vol. 8, no. 2, pp. 188–198, 2024, doi: 10.33561/holrev.v8i2.114.
Copy
Generated from the journal's metadata; check author names before use.