Pemidanaan Uang Pengganti Terhadap Korporasi

Abstract

Korporasi merupakan subjek hukum dalam perkara tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, apabila korporasi melakukan tindak pidana korupsi maka korporasi dapat dituntut di sidang pengadilan disertai dengan surat dakwaan. Tipe penelitian ini adalah penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konsep (conseptual approach) dengan menggunakan analisis preskriptif. Korporasi yang tidak diajukan sebagai terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana uang pengganti sebab secara formil, surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan. Di dalam sidang pengadilan, fokus pemeriksaan harus tetap mengarah pada pembuktian surat dakwaan, apabila terdakwa terbukti melakukan tindak pidana namun tindak pidana itu tidak didakwakan dalam surat dakwaan maka putusan harus berupa bebas (vrijspraak). Korporasi yang tidak didakwa, otomatis tidak memiliki surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan di sidang pengadilan. Oleh karena itu, korporasi tidak dapat dijatuhi pidana apabila perbuatan terdakwa tidak termuat di dalam surat dakwaan. Putusan yang menjatuhkan pidana uang pengganti terhadap korporasi yang tidak diajukan sebagai terdakwa, maka putusan tersebut batal demi hukum, karena dalam putusan tersebut tidak memenuhi ketentuan syarat sahnya suatu putusan sebagaimana terdapat dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP. Oleh karena tidak memenuhi syarat sahnya putusan, maka putusan yang menjatuhkan pidana uang pengganti terhadap korporasi yang tidak diajukan sebagai terdakwa tidak dapat dinyatakan sah menurut hukum.

Keywords

• Uang Pengganti
• Korporasi
• Terdakwa