Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal

Kewenangan Hakim Mengadili Sengketa Kontrak

Halu Oleo Law Review (HOLREV) · Vol. 1 No. 1 (2018) · hlm. 105–123

DOI
10.33561/holrev.v1i1.2353
ISSN
2548-1754, 2548-1762
Terbit
2018-03-11
Penerbit
Halu Oleo University
Bahasa
eng
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by/4.0

Abstrak

Penyelesaian sengketa kontrak merupakan upaya untuk mengakhiri konflik atau perbedaan kepentingan yang muncul pada saat pelaksanaan kontrak. Dengan diakhirinya suatu konflik, maka para pihak dapat kembali melanjutkan hubungan kontraktual, atau kembali kepada keadaan seperti sebelum mengadakan hubungan kontraktual. Namun demikian para pihak sering kali tidak mampu menemukan solusi bersama atas konflik yang terjadi, sehingga penyelesaiannya kemudian diserahkan kepada hakim. Masalahnya, asas kebebasan berkontrak dan asas pacta sunt servanda telah menegaskan bahwa pihak-pihak di luar kontrak tidak dapat mencampuri apa yang telah disepakati para pihak. Sehingga adanya intervensi terhadap kontrak dianggap mengganggu kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar kewenangan hakim mengadili sengketa kontrak. Penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum, serta melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan hakim mengadili sengketa kontrak didasarkan pada tujuan hukum kontrak, yaitu untuk mengayomi pihak-pihak yang bersengketa, dengan memberikan perlindungan terhadap kepentingan para pihak secara adil, dan memberikan kepastian hukum terhadap kontrak yang disengketakan.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

3 penulis · 3 tautan kepenulisan bersama · 3 lintas organisasi

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Universitas Hang Tuah
  • Universitas Airlangga
  • Universidade Oriental Timor Lorosa'e
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Rachman Maulana KafrawiUniversitas Airlangga1
Antonino Pedro MarsalUniversidade Oriental Timor Lorosa'e1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/oai, pertama di-harvest 30 Okt 2026, terakhir terlihat 15 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">Kewenangan Hakim Mengadili Sengketa Kontrak</dc:title>
	<dc:creator>Zamroni, Mohammad</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en-US">kewenangan hakim; sengketa; kontrak</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">Penyelesaian sengketa kontrak merupakan upaya untuk mengakhiri konflik atau perbedaan kepentingan yang muncul pada saat pelaksanaan kontrak. Dengan diakhirinya suatu konflik, maka para pihak dapat kembali melanjutkan hubungan kontraktual, atau kembali kepada keadaan seperti sebelum mengadakan hubungan kontraktual. Namun demikian para pihak sering kali tidak mampu menemukan solusi bersama atas konflik yang terjadi, sehingga penyelesaiannya kemudian diserahkan kepada hakim. Masalahnya, asas kebebasan berkontrak dan asas pacta sunt servanda telah menegaskan bahwa pihak-pihak di luar kontrak tidak dapat mencampuri apa yang telah disepakati para pihak. Sehingga adanya intervensi terhadap kontrak dianggap mengganggu kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar kewenangan hakim mengadili sengketa kontrak. Penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum, serta melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan hakim mengadili sengketa kontrak didasarkan pada tujuan hukum kontrak, yaitu untuk mengayomi pihak-pihak yang bersengketa, dengan memberikan perlindungan terhadap kepentingan para pihak secara adil, dan memberikan kepastian hukum terhadap kontrak yang disengketakan.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en-US">Halu Oleo University</dc:publisher>
	<dc:contributor xml:lang="en-US"></dc:contributor>
	<dc:date>2018-03-11</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/view/2353</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.33561/holrev.v1i1.2353</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">Halu Oleo Law Review; Vol 1, No 1 (2017): Halu Oleo Law Review: Volume 1 Issue 1; 105-123</dc:source>
	<dc:source>2548-1754</dc:source>
	<dc:source>2548-1762</dc:source>
	<dc:source>10.33561/holrev.v1i1</dc:source>
	<dc:language>eng</dc:language>
	<dc:relation>https://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/view/2353/3130</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en-US">Copyright (c) 2019 Halu Oleo Law Review</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="en-US">http://creativecommons.org/licenses/by/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>