Jurnal
SINTA 1
Implemenetasi Yuridis tentang Kedudukan Memorandum of Understanding (mou) dalam Sistem Hukum Perjanjian Indonesia
Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran · Vol. 17 No. 2 (2018) · hlm. 179–202
ISSN 2549-001X, 1412-6303
Terbit 2018-02-01
Penerbit Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
Bahasa eng
Abstrak
Penelitian ini akan menelaah mengenai Implemenetasi Yuridis tentang Kedudukan Memorandum of Understanding (mou) dalam Sistem Hukum Perjanjian Indonesia Memorandum of Understanding atau disingkat MoU merupakan pencatatan atau pendokumentasian hasil negosiasi awal dalam bentuk tertulis. penggunaan istilah Memorandum of Understanding harus dibedakan dari segi teoritis dan praktis. Secara teoritis, dokumen Memorandum of Understanding tidak mengikat secara hukum, agar dapat mengikat secara hukum harus ditindaklanjuti dengan membuat suatu perjanjian. Sedangkan apabila mengacu pada KUHPer yang menyamakan Memorandum of Understanding dengan perjanjian, walaupun Pasal 1338 KUHPer mengatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (Pacta Sunt Servanda), akan tetapi apabila unsur-unsur sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPer tidak terpenuhi, maka Memorandum of Understanding tersebut batal demi hukum, dan tidak mempunyai kekuatan hukum.Â
Jaringan kolaborasi para penulis
3 penulis ·
3 tautan kepenulisan bersama
Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
Organisasi berbeda
Organisasi sama
Afiliasi tidak diketahui
Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulis Organisasi Artikel bersama
Amelia Rahmaniah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin 1
Muhammad Haris Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin 1
Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.
Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/oai, pertama di-harvest 10 Nov 2026, terakhir terlihat 10 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
<dc:title xml:lang="en-US">Implemenetasi Yuridis tentang Kedudukan Memorandum of Understanding (mou) dalam Sistem Hukum Perjanjian Indonesia</dc:title>
<dc:creator>Luthfi, FuaD</dc:creator>
<dc:subject xml:lang="en-US">Implemenetasi Yuridis</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="en-US">Kedudukan Memorandum Of Understanding (Mou) Hukum Perjanjian Indonesia</dc:subject>
<dc:description xml:lang="en-US">Penelitian ini akan menelaah mengenai Implemenetasi Yuridis tentang Kedudukan Memorandum of Understanding (mou) dalam Sistem Hukum Perjanjian Indonesia Memorandum of Understanding atau disingkat MoU merupakan pencatatan atau pendokumentasian hasil negosiasi awal dalam bentuk tertulis. penggunaan istilah Memorandum of Understanding harus dibedakan dari segi teoritis dan praktis. Secara teoritis, dokumen Memorandum of Understanding tidak mengikat secara hukum, agar dapat mengikat secara hukum harus ditindaklanjuti dengan membuat suatu perjanjian. Sedangkan apabila mengacu pada KUHPer yang menyamakan Memorandum of Understanding dengan perjanjian, walaupun Pasal 1338 KUHPer mengatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (Pacta Sunt Servanda), akan tetapi apabila unsur-unsur sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPer tidak terpenuhi, maka Memorandum of Understanding tersebut batal demi hukum, dan tidak mempunyai kekuatan hukum. </dc:description>
<dc:publisher xml:lang="en-US">Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin</dc:publisher>
<dc:date>2018-02-01</dc:date>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
<dc:type xml:lang="en-US">Peer-reviewed Article</dc:type>
<dc:format>application/pdf</dc:format>
<dc:identifier>http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/1971</dc:identifier>
<dc:identifier>10.18592/sy.v17i2.1971</dc:identifier>
<dc:source xml:lang="en-US">Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran; Vol. 17 No. 2 (2017); 179-202</dc:source>
<dc:source xml:lang="id-ID">Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran; Vol 17 No 2 (2017); 179-202</dc:source>
<dc:source>2549-001X</dc:source>
<dc:source>1412-6303</dc:source>
<dc:language>eng</dc:language>
<dc:relation>http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/1971/1473</dc:relation>
<dc:rights xml:lang="en-US">Copyright (c) 2018 FuaD Luthfi</dc:rights>
</oai_dc:dc>
Sitasi dan pengindeksan
OpenAlex
Terindeks
lewat DOI
5 sitasi
Crossref
Belum diperiksa
Jumlah menurut tiap indeks pada 13 Nov 2026; setiap indeks menghitung sitasi dengan cara berbeda.
OpenAlex juga mencatat karya ini di: crossref, doaj.
Sitasi artikel ini
APA 7
Luthfi, F. (2018). Implemenetasi Yuridis tentang Kedudukan Memorandum of Understanding (mou) dalam Sistem Hukum Perjanjian Indonesia. Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran, 17(2), 179–202. https://doi.org/10.18592/sy.v17i2.1971
Salin
IEEE
F. Luthfi, “Implemenetasi Yuridis tentang Kedudukan Memorandum of Understanding (mou) dalam Sistem Hukum Perjanjian Indonesia,” Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran, vol. 17, no. 2, pp. 179–202, 2018, doi: 10.18592/sy.v17i2.1971.
Salin
Dibuat dari metadata jurnal; periksa nama penulis sebelum dipakai.