Melola Discovery

← Melola Discovery

Jurnal SINTA 1

Implemenetasi Yuridis tentang Kedudukan Memorandum of Understanding (mou) dalam Sistem Hukum Perjanjian Indonesia

Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran · Vol. 17 No. 2 (2018) · hlm. 179–202

DOI
10.18592/sy.v17i2.1971
ISSN
2549-001X, 1412-6303
Terbit
2018-02-01
Penerbit
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
Bahasa
eng

Abstrak

Penelitian ini akan menelaah mengenai Implemenetasi Yuridis tentang Kedudukan Memorandum of Understanding (mou) dalam Sistem Hukum Perjanjian Indonesia Memorandum of Understanding atau disingkat MoU merupakan pencatatan atau pendokumentasian hasil negosiasi awal dalam bentuk tertulis. penggunaan istilah Memorandum of Understanding harus dibedakan dari segi teoritis dan praktis. Secara teoritis, dokumen Memorandum of Understanding tidak mengikat secara hukum, agar dapat mengikat secara hukum harus ditindaklanjuti dengan membuat suatu perjanjian. Sedangkan apabila mengacu pada KUHPer yang menyamakan Memorandum of Understanding dengan perjanjian, walaupun Pasal 1338 KUHPer mengatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (Pacta Sunt Servanda), akan tetapi apabila unsur-unsur sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPer tidak terpenuhi, maka Memorandum of Understanding tersebut batal demi hukum, dan tidak mempunyai kekuatan hukum.Â

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

3 penulis · 3 tautan kepenulisan bersama

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Amelia RahmaniahUniversitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin1
Muhammad HarisUniversitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/oai, pertama di-harvest 10 Nov 2026, terakhir terlihat 10 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">Implemenetasi Yuridis tentang Kedudukan Memorandum of Understanding (mou) dalam Sistem Hukum Perjanjian Indonesia</dc:title>
	<dc:creator>Luthfi, FuaD</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Implemenetasi Yuridis</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Kedudukan Memorandum Of Understanding (Mou) Hukum Perjanjian Indonesia</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">Penelitian ini akan menelaah mengenai Implemenetasi Yuridis tentang Kedudukan Memorandum of Understanding (mou) dalam Sistem Hukum Perjanjian Indonesia Memorandum of Understanding atau disingkat MoU merupakan pencatatan atau pendokumentasian hasil negosiasi awal dalam bentuk tertulis. penggunaan istilah Memorandum of Understanding harus dibedakan dari segi teoritis dan praktis. Secara teoritis, dokumen Memorandum of Understanding tidak mengikat secara hukum, agar dapat mengikat secara hukum harus ditindaklanjuti dengan membuat suatu perjanjian. Sedangkan apabila mengacu pada KUHPer yang menyamakan Memorandum of Understanding dengan perjanjian, walaupun Pasal 1338 KUHPer mengatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (Pacta Sunt Servanda), akan tetapi apabila unsur-unsur sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPer tidak terpenuhi, maka Memorandum of Understanding tersebut batal demi hukum, dan tidak mempunyai kekuatan hukum. </dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en-US">Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin</dc:publisher>
	<dc:date>2018-02-01</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/1971</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.18592/sy.v17i2.1971</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran; Vol. 17 No. 2 (2017); 179-202</dc:source>
	<dc:source xml:lang="id-ID">Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran; Vol 17 No 2 (2017); 179-202</dc:source>
	<dc:source>2549-001X</dc:source>
	<dc:source>1412-6303</dc:source>
	<dc:language>eng</dc:language>
	<dc:relation>http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/1971/1473</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en-US">Copyright (c) 2018 FuaD Luthfi</dc:rights>
</oai_dc:dc>