Melola Discovery

← Melola Discovery

Jurnal SINTA 1

Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran · Vol. 17 No. 2 (2018) · hlm. 220–239

DOI
10.18592/sy.v17i2.1972
ISSN
2549-001X, 1412-6303
Terbit
2018-02-01
Penerbit
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
Bahasa
eng

Abstrak

Abstrak: Penetapan tersangka yang dilakukan oleh kepolisian kepada seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana harus berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai tersangka menurut undang undang ini dinilai masih kabur, sehingga menimbulkan multi interpretasi. Kemudian Mahkamah Konstitusi dalam putusannya bernomor 21/PUU-XII/2014 memberikan interpretasi yang lebih konkret terhadap Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 KUHAP yang pada pokoknya menyebutkan bahwa untuk menetapkan tersangka kepada seseorang minimal harus dipenuhi dua alat bukti. Akan tetapi putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak juga memberikan batasan lamanya seseorang menyandang status tersangka, sehingga bisa seseorang menjadi tersangka selamanya. Kondisi seperti ini tentu sangat berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran terhadap HAM, sehingga ketidakpastian hukum ini sangat merugikan dan mencederai hak dasar warga negara untuk kepastian hukum dan keadilan.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

3 penulis · 3 tautan kepenulisan bersama

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Arie SulistyokoUniversitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin1
Ahmadi HasanUniversitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/oai, pertama di-harvest 10 Nov 2026, terakhir terlihat 10 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc) 
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">Penetapan  Tersangka  Menurut Hukum Acara Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia</dc:title>
	<dc:creator>Basri, Bahran</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Hak dan Martabat Wanita</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Sulh</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Mahkamah Syari’ah</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Indonesia</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Banjarmasin</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">Abstrak: Penetapan tersangka yang dilakukan oleh kepolisian kepada seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana harus berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai tersangka menurut undang undang ini dinilai masih kabur, sehingga menimbulkan multi interpretasi. Kemudian Mahkamah Konstitusi dalam putusannya bernomor 21/PUU-XII/2014 memberikan interpretasi yang lebih konkret terhadap Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 KUHAP yang pada pokoknya menyebutkan bahwa untuk menetapkan tersangka kepada seseorang minimal harus dipenuhi dua alat bukti. Akan tetapi putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak juga memberikan batasan lamanya seseorang menyandang status tersangka, sehingga bisa seseorang menjadi tersangka selamanya. Kondisi seperti ini tentu sangat berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran terhadap HAM, sehingga ketidakpastian hukum ini sangat merugikan dan mencederai hak dasar warga negara untuk kepastian hukum dan keadilan.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en-US">Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin</dc:publisher>
	<dc:date>2018-02-01</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/1972</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.18592/sy.v17i2.1972</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran; Vol. 17 No. 2 (2017); 220-239</dc:source>
	<dc:source xml:lang="id-ID">Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran; Vol 17 No 2 (2017); 220-239</dc:source>
	<dc:source>2549-001X</dc:source>
	<dc:source>1412-6303</dc:source>
	<dc:language>eng</dc:language>
	<dc:relation>http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/1972/1472</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en-US">Copyright (c) 2018 Bahran Basri</dc:rights>
</oai_dc:dc>