Melola Discovery

← Melola Discovery

Jurnal SINTA 1

A Party's Recall Right in the Concept of Democratic Country

Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran · Vol. 19 No. 2 (2019) · hlm. 151–158

DOI
10.18592/sjhp.v19i2.3184
ISSN
2549-001X, 1412-6303
Terbit
2019-11-27
Penerbit
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
Bahasa
eng

Abstrak

Abstrak: Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis. Salah satu konsekuensi yuridis dianutnya sistem demokratis tersebut adalah adanya pemilihan umum, termasuk dalam hal ini adalah pemilihan anggota legislatif, khususnya DPR dan DPRD. Sebagaimana konstitusi yang mengamanahkan bahwa peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik, maka partai politik memiliki peranan yang besar dalam menentukan siapa-sapa saja yang akan mewakili partai dalam kursi parlemen. Salah satu wewenang yang dimiliki oleh partai politik adalah terkait adanya hak recall. Namun, keberadaan hak recall tersebut masih menimbulkan beberapa perdebatan. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana keberadaan hak recall partai politik dalam konsep negara demokrasi? dan 2) Bagaimana implementasi hak recall partai politik di Indonesia? Penelitian ini dilakukan dengan penelitian normatif, dengan mengaji dan menganalisa peraturan perundang-undangan ataupun bahan hukum lain yang berkaitan dengan hak recall. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Berdasarkan pembahasan konsep hak recall, hak recall ternyata tidak sesuai dengan konsep negara demokrasi. Sekalipun hak recall merupakan kewenangan partai politik, namun hak recall tersebut pada hakikatnya telah mengkhianati konstituen yang telah memberikan legitimasinya terhadap anggota partai politik untuk menjadi wakil di parlemen.Kata Kunci: hak recall, partai politik, pemilu, demokrasi. Abstract: Indonesia is a democratic law state. One of the legal consequences of the democratic system adopted by Indonesia is general elections, including the election of legislators, specifically the DPR and DPRD. As the Indonesia constitution mandates that election participants to elect members of the DPR and DPRD are political parties, then political parties have a large role in determining who will represent the party in the parliament. One of the authorities possessed by political parties is related to recall rights. However, the existence of recall rights is still involves several considerations. Based on this fact, the problems in this study are: 1) How is the existence of the political party recall rights regarding to the concept of a democratic law state? and 2) How is the implementation of recall rights of political parties in Indonesia? This research was conducted by normative research, by reviewing and analyzing statutory regulations or other materials relating to the recall rights. This study uses a statute approach, conceptual approach, and case approach. Based on the result of this study, it found that indeed, the recall rights is incompatible with the concept of a democratic state. Even though the recall rights is the authority of a political party, the recall rights has essentially betrayed the constituents who have given the legitimacy for the political party’s member to become the member of the parliaments. Keywords: recall rights, political party, elections, democracy.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

35 penulis · 76 tautan kepenulisan bersama · 31 lintas organisasi

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Universitas Airlangga
  • Sebelas Maret University
  • Yogyakarta State University
  • University of Surabaya
  • Padjadjaran University
  • Universiti Teknologi MARA
  • Udayana University
  • Organisasi lain
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Faizal KurniawanUniversitas Airlangga3
Moch. Marsa TaufiqurrohmanPadjadjaran University2
Peter Jeremiah SetiawanUniversity of Surabaya2
Bagus Oktafian AbriantoUniversitas Airlangga2
Shintya Yulfa SeptiningrumSebelas Maret University2
Ghansham AnandUniversitas Airlangga2
Nur Ezan RahmatUniversiti Teknologi MARA2
Rizki Istighfariana AchmadiUniversitas Airlangga1
Nina Amelia Novita SariUniversitas Airlangga1
Vicko TaniadyUniversitas Jember1
Gio Arjuna PutraUdayana University1
Bart JansenNyenrode Business University1
Ardhana Christian NoventriUniversitas Airlangga1
Qona’aha Noor MaajidUniversitas Airlangga1
Risdiana IzzatyUniversitas Airlangga1
Febrian DirgantaraUniversitas Airlangga1
Ahmad MuzakkiUniversitas Airlangga1
Joni Eko WaluyoUniversitas Airlangga1
Heru IriantoSebelas Maret University1
Alam Subuh FernandoUniversitas Airlangga1
Alya AdelinaUniversitas Airlangga1
Kukuh Pramono BudiUniversitas Airlangga1
Baiq Elma PurnamawaditaUniversitas Airlangga1
Prawitra ThalibUniversitas Airlangga1
Tonic TangkauAfiliasi tidak diketahui1
Daniel Julian TangkauUniversitas Airlangga1
Windy AgustinUniversitas Airlangga1
Christina Ella YonatanUniversitas Airlangga1
Syifa RamadhantiUniversitas Airlangga1
Agus WidyantoroYogyakarta State University1
Halili HaliliYogyakarta State University1
Ismail HasaniSyarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/oai, pertama di-harvest 10 Nov 2026, terakhir terlihat 10 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="id-ID">A Party's Recall Right in the Concept of Democratic Country</dc:title>
	<dc:creator>Danmadiyah, Shevierra</dc:creator>
	<dc:creator>Nugraha, Xavier</dc:creator>
	<dc:creator>Insiyah, Sayyidatul</dc:creator>
	<dc:creator>Insiyah, Sayyidatul</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="id-ID">recall rights</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="id-ID">political party</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="id-ID">elections</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="id-ID">democracy</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="id-ID">Abstrak: Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis. Salah satu konsekuensi yuridis dianutnya sistem demokratis tersebut adalah adanya pemilihan umum, termasuk dalam hal ini adalah pemilihan anggota legislatif, khususnya DPR dan DPRD. Sebagaimana konstitusi yang mengamanahkan bahwa peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik, maka partai politik memiliki peranan yang besar dalam menentukan siapa-sapa saja yang akan mewakili partai dalam kursi parlemen. Salah satu wewenang yang dimiliki oleh partai politik adalah terkait adanya hak recall. Namun, keberadaan hak recall tersebut masih menimbulkan beberapa perdebatan. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana keberadaan hak recall partai politik dalam konsep negara demokrasi? dan 2) Bagaimana implementasi hak recall partai politik di Indonesia? Penelitian ini dilakukan dengan penelitian normatif, dengan mengaji dan menganalisa peraturan perundang-undangan ataupun bahan hukum lain yang berkaitan dengan hak recall. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Berdasarkan pembahasan konsep hak recall, hak recall ternyata tidak sesuai dengan konsep negara demokrasi. Sekalipun hak recall merupakan kewenangan partai politik, namun hak recall tersebut pada hakikatnya telah mengkhianati konstituen yang telah memberikan legitimasinya terhadap anggota partai politik untuk menjadi wakil di parlemen.Kata Kunci: hak recall, partai politik, pemilu, demokrasi. Abstract: Indonesia is a democratic law state. One of the legal consequences of the democratic system adopted by Indonesia is general elections, including the election of legislators, specifically the DPR and DPRD. As the Indonesia constitution mandates that election participants to elect members of the DPR and DPRD are political parties, then political parties have a large role in determining who will represent the party in the parliament. One of the authorities possessed by political parties is related to recall rights. However, the existence of recall rights is still involves several considerations. Based on this fact, the problems in this study are: 1) How is the existence of the political party recall rights regarding to the concept of a democratic law state? and 2) How is the implementation of recall rights of political parties in Indonesia? This research was conducted by normative research, by reviewing and analyzing statutory regulations or other materials relating to the recall rights. This study uses a statute approach, conceptual approach, and case approach. Based on the result of this study, it found that indeed, the recall rights is incompatible with the concept of a democratic state. Even though the recall rights is the authority of a political party, the recall rights has essentially betrayed the constituents who have given the legitimacy for the political party’s member to become the member of the parliaments. Keywords: recall rights, political party, elections, democracy.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en-US">Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin</dc:publisher>
	<dc:date>2019-11-27</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/3184</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.18592/sjhp.v19i2.3184</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran; Vol. 19 No. 2 (2019); 151-158</dc:source>
	<dc:source xml:lang="id-ID">Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran; Vol 19 No 2 (2019); 151-158</dc:source>
	<dc:source>2549-001X</dc:source>
	<dc:source>1412-6303</dc:source>
	<dc:language>eng</dc:language>
	<dc:relation>http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/3184/1956</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en-US">Copyright (c) 2019 Shevierra Danmadiyah, Xavier Nugraha, Xavier Nugraha, Sayyidatul Insiyah, Sayyidatul Insiyah</dc:rights>
</oai_dc:dc>