Melola Discovery

← Melola Discovery

Jurnal SINTA 1

The Implications of Repealing The Law of Mandatory Company Registration on The Company Legality After The Enaction of Indonesia’s Job Creation Law

Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran · Vol. 22 No. 1 (2022) · hlm. 109–122

DOI
10.18592/sjhp.v22i1.6485
ISSN
2549-001X, 1412-6303
Terbit
2022-06-25
Penerbit
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
Bahasa
eng

Abstrak

Abstract: The legality of a company, an enterprise, or a business entity is compulsory to be accomplished before the establishment. The legality is represented by the company registration. This research aims to explore and analyze the legality, analyze the legal consequence, and describe the registration procedures for a company that has been registered after the Law of Mandatory Company Registration was repealed. The method of this research is normative legal research using the statute approach and conceptual approach. As the results of this study, it is found that a company registered after the repealing of the Mandatory Company Registration Law is still legal for the law. However, the company should reregister to obtain the maximum benefits from the country. A Limited Partnership (Commanditaire Vennootschap), General Partnership, and Limited Liability Partnership (Matschaap) that have been registered in the district court after the repealing of the Mandatory Company Registration Law must be reregistered through an enterprise management system by using an online single submission (OSS). The regulations in the Law of Mandatory Company Registration and other related regulations are no longer valid according to the regulations in Job Creation Law Article 116 chapter VI section 9Keywords: Implications; Mandatory Company Registration; Job Creation Abstrak: Legalitas badan usaha merupakan hal yang wajib dipenuhi sebelum mendirikan usaha. Legalitas tersebut tercermin dengan di daftarkannya badan usaha. Penelitian bertujuan untuk untuk mengkaji dan menganalisis legalitas hukum, menganalisis konsekuensi hukum yang timbul, serta untuk mengkaji dan menjelaskan mekanisme pendaftaran perusahaan yang telah terdaftar pasca pencabutan UUWDP. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Hasil penelitian dapat di jelaskan bahwa perusahaan yang telah terdaftar setelah UUWD dicabut oleh UUCK, perusahaan tersebut tetap legal dimata hukum. Akan tetapi idealnya perusahaan tersebut di daftarkan ulang untuk memperoleh manfaat yang maksimal dari Negara. Perusahaan yang berbentuk persekutuan komanditer, persekutuan firma dan persekutuan perdata yang telah terdaftar di pengadilan negeri setelah UUWDP dicabut harus melakukan pendaftaran ulang melalui sistem administrasi badan usaha dengan mengimplementasikan online single subsmission. Regulasi undang-undang wajib daftar perusahaan dan aturan turunannya tidak berlaku lagi sesuai dengan ketentuan Pasal 116 bab VI bagian kesembilan UUCK.Kata kunci: Implikasi; Wajib Daftar Perusahan; Cipta Kerja

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

12 penulis · 27 tautan kepenulisan bersama

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Universitas Muslim Indonesia
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Muhammad ArhamUniversitas Muslim Indonesia1
Husni MubarakAfiliasi tidak diketahui1
Muhammad FachruddinAfiliasi tidak diketahui1
Akhsan HamkaAfiliasi tidak diketahui1
Marten RombeAfiliasi tidak diketahui1
Heti RahmiyatiAfiliasi tidak diketahui1
Ainun MardiahAfiliasi tidak diketahui1
Ilya FaskanuAfiliasi tidak diketahui1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/oai, pertama di-harvest 10 Nov 2026, terakhir terlihat 16 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">The Implications of Repealing The Law of Mandatory Company Registration on The Company Legality After The Enaction of Indonesia’s Job Creation Law</dc:title>
	<dc:creator>Agusmi, Ronal</dc:creator>
	<dc:creator>Husni, Husni</dc:creator>
	<dc:creator>Gaussyah, Muhammad</dc:creator>
	<dc:creator>Mizulni, Putri Julia</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Implications</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Mandatory Company Registration</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Job Creation</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">Abstract: The legality of a company, an enterprise, or a business entity is compulsory to be accomplished before the establishment. The legality is represented by the company registration. This research aims to explore and analyze the legality, analyze the legal consequence, and describe the registration procedures for a company that has been registered after the Law of Mandatory Company Registration was repealed. The method of this research is normative legal research using the statute approach and conceptual approach. As the results of this study, it is found that a company registered after the repealing of the Mandatory Company Registration Law is still legal for the law. However, the company should reregister to obtain the maximum benefits from the country. A Limited Partnership (Commanditaire Vennootschap), General Partnership, and Limited Liability Partnership (Matschaap) that have been registered in the district court after the repealing of the Mandatory Company Registration Law must be reregistered through an enterprise management system by using an online single submission (OSS). The regulations in the Law of Mandatory Company Registration and other related regulations are no longer valid according to the regulations in Job Creation Law Article 116 chapter VI section 9Keywords: Implications; Mandatory Company Registration; Job Creation Abstrak: Legalitas badan usaha merupakan hal yang wajib dipenuhi sebelum mendirikan usaha. Legalitas tersebut tercermin dengan di daftarkannya badan usaha. Penelitian bertujuan untuk untuk mengkaji dan menganalisis legalitas hukum, menganalisis konsekuensi hukum yang timbul, serta untuk mengkaji dan menjelaskan mekanisme pendaftaran perusahaan yang telah terdaftar pasca pencabutan UUWDP. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Hasil penelitian dapat di jelaskan bahwa perusahaan yang telah terdaftar setelah UUWD dicabut oleh UUCK, perusahaan tersebut tetap legal dimata hukum. Akan tetapi idealnya perusahaan tersebut di daftarkan ulang untuk memperoleh manfaat yang maksimal dari Negara. Perusahaan yang berbentuk persekutuan komanditer, persekutuan firma dan persekutuan perdata yang telah terdaftar di pengadilan negeri setelah UUWDP dicabut harus melakukan pendaftaran ulang melalui sistem administrasi badan usaha dengan mengimplementasikan online single subsmission. Regulasi undang-undang wajib daftar perusahaan dan aturan turunannya tidak berlaku lagi sesuai dengan ketentuan Pasal 116 bab VI bagian kesembilan UUCK.Kata kunci: Implikasi; Wajib Daftar Perusahan; Cipta Kerja</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en-US">Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin</dc:publisher>
	<dc:date>2022-06-25</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/6485</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.18592/sjhp.v22i1.6485</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran; Vol. 22 No. 1 (2022); 109-122</dc:source>
	<dc:source xml:lang="id-ID">Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran; Vol 22 No 1 (2022); 109-122</dc:source>
	<dc:source>2549-001X</dc:source>
	<dc:source>1412-6303</dc:source>
	<dc:language>eng</dc:language>
	<dc:relation>http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/6485/3113</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en-US">Copyright (c) 2022 Ronal Agusmi,  Husni, M. Gaussyah, Putri Julia Mizulni</dc:rights>
</oai_dc:dc>