This research aims to reveal and analyze the considerations of the panel of judges in cases of determining the origin of children because the marriage was annulled (fasid) in all Religious Courts in South Kalimantan, and offers an ideal legal construction in determining the origin of children in the context of legal protection for children based on a legal approach progressive. This research is normative legal research, using case, statutory, and concept approaches. The analysis process uses content analysis techniques. The results determine the origin of children from fasid marriages at the Religious Courts in South Kalimantan from 2020 to 2022 consisting of 13 who rejected the request and 15 who granted the request. Those who agreed considered the importance of child protection based on the Child Protection Law and the Opinions of Contemporary Ulama. On the other hand, those who reject it based on the Marriage Law and KHI that fasid marriages are materially and formally invalid so that their children become illegitimate. Protection for children is a fundamental right that judges must explore with a progressive legal approach, that children from fasid marriages must not bear the burden of their parent's mistakes and negligence on legal rules.
Bahasa Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dan menganalisis pertimbangan majelis hakim dalam perkara penetapan asal usul anak karena pernikahan batal (nikah fasid) pada semua Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan, dan menawarkan konstruksi hukum ideal dalam penentuan asal usul anak dalam rangka perlindungan hukum bagi anak berdasarkan pendekatan hukum progresif. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konsep. Proses analisis menggunakan teknik analisis isi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penetepan asal usul anak dari pernikahan fasid pada Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan pada tahun 2020 hingga 2022 terdiri dari 13 yang menolak permohonan dan 15 yang mengabulkan permohonan. Yang mengabulkan menimbang pentingnya perlindungan anak berdasarkan UU Perlindungan Anak dan pendapat ulama kontemporer. Sebaliknya, yang menolak berdasarkan UU Perkawinan dan KHI bahwa nikah fasid adalah tidak sah secara materiil dan secara formil sehingga anaknya menjadi tidak sah. Perlindungan bagi anak merupakan hak mendasar yang harus digali hakim dengan pendekatan hukum progresif, bahwa anak dari pernikahan fasid tidak boleh memikul beban kesalahan dan kelalalaian kedua orang tuanya terhadap aturan hukum yang berlaku.
Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.