Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal SINTA 1

Delay in the Division of Inheritance: A Theoretical Review within Legal System Framework in Indonesia

Penundaan Pembagian Waris: Suatu Tinjauan Teoretis dalam Kerangka Sistem Hukum di Indonesia

Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran · Vol. 24 No. 1 (2024) · hlm. 241–257

DOI
10.18592/sjhp.v24i1.12916
ISSN
2549-001X, 1412-6303
Terbit
2024-06-01
Penerbit
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
Bahasa
eng
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by/4.0

Abstrak

Inggris

Delays in the distribution of inheritance are common in the Banjar community, and these delays in the distribution of inheritance cause various problems, ranging from conflicts between heirs that cause family relationships to break down, neglected inheritance, to litigation between families in court. This paper intends to scrutinize why this delay in inheritance distribution occurs. To answer this, the author discusses it in the perspective of Laurence M. Friedman's Legal System Theory, this research uses qualitative research methods in the form of empirical legal research. Data were obtained through in-depth interviews and observations, then analyzed with interpretative descriptive analysis. From this research, it was found that the legal structure of delaying the distribution of inheritance, namely religious courts, judges, advocates and scholars do not have the authority to "force" the community to immediately distribute inheritance. The substance of the law, namely the Qur'an, al-Hadis, Fiqh books and the Compilation of Islamic Law as the source of inheritance law of the Banjar community does not explicitly state the time of distribution of inheritance, even this source of law they "abandon", customary inheritance law is the law that lives and becomes the legal culture of the community regarding the time of inheritance implementation, where for generations they have delayed the distribution of inheritance, distributing inheritance immediately is considered an unethical or uncivilized act.

Bahasa Indonesia

Penundaan pembagian waris banyak terjadi pada masyarakat Banjar, penundaan pembagian waris ini menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari konflik antar ahli waris yang menyebabkan retaknya hubungan keluarga, harta warisan yang terlantar hingga gugat menggugat antar sesama keluarga di pengadilan. Tulisan ini bermaksud mengkritisi lebih dalam mengapa penundaan pembagian waris tersebut terjadi. Untuk menjawab hal tersebut penulis membahasnya dalam perspektif Teori Legal System Laurence M. Friedman, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dalam bentuk penelitian hukum empiris. Data didapatkan melalui wawancara mendalam dan observasi, kemudian dianalilsis dengan analisis deskriptif interpretatif. Dari penelitian ini ditemukan bahwa Struktur hukum penundaan pembagianwaris, yaitu pengadilan agama, hakim, advokat dan ulama tidak memiliki kewenangan untuk “memaksa” masyarakat untuk sesegeranya membagikan waris. Substansi hukum yaitu Al-Qur’an, al-Hadis, kitab-kitab Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam sebagai sumber hukum waris masyarakat Banjar tidak eksplisit menyatakan waktu pembagian waris, bahkan sumber hukum ini mereka “tinggalkan”, hukum waris adatlah hukum yang hidup dan menjadi budaya hukum masyarakat terkait waktu pelaksanaan waris, di mana secara turun temurun mareka melakukan penundaan pembagian waris, membagikan waris dengan segera dinilai sebagai perbuatan tidak etis atau tidak beradat.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

9 penulis · 13 tautan kepenulisan bersama · 1 lintas organisasi

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Universitas Halu Oleo
  • Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Rahim AkaUniversitas Halu Oleo1
Harapin HafidUniversitas Halu Oleo1
Suriana SurianaUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Jahidin JahidinAfiliasi tidak diketahui1
Jerico MathiasAfiliasi tidak diketahui1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/oai, pertama di-harvest 10 Nov 2026, terakhir terlihat 16 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">Delay in the Division of Inheritance: A Theoretical Review within Legal System Framework in Indonesia  </dc:title>
	<dc:title xml:lang="id-ID">Penundaan Pembagian Waris: Suatu Tinjauan Teoretis dalam Kerangka Sistem Hukum di Indonesia</dc:title>
	<dc:creator>Maimanah, Maimanah</dc:creator>
	<dc:creator>al-Amruzy, M. Fahmi </dc:creator>
	<dc:creator>Arni, Arni</dc:creator>
	<dc:creator>Faridah, Siti</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="id-ID">Penundaan Pembagian Waris, Legal System,  Tinjauan</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Inheritance Delay, Legal System, Review</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">Delays in the distribution of inheritance are common in the Banjar community, and these delays in the distribution of inheritance cause various problems, ranging from conflicts between heirs that cause family relationships to break down, neglected inheritance, to litigation between families in court. This paper intends to scrutinize why this delay in inheritance distribution occurs. To answer this, the author discusses it in the perspective of Laurence M. Friedman's Legal System Theory, this research uses qualitative research methods in the form of empirical legal research. Data were obtained through in-depth interviews and observations, then analyzed with interpretative descriptive analysis. From this research, it was found that the legal structure of delaying the distribution of inheritance, namely religious courts, judges, advocates and scholars do not have the authority to "force" the community to immediately distribute inheritance. The substance of the law, namely the Qur'an, al-Hadis, Fiqh books and the Compilation of Islamic Law as the source of inheritance law of the Banjar community does not explicitly state the time of distribution of inheritance, even this source of law they "abandon", customary inheritance law is the law that lives and becomes the legal culture of the community regarding the time of inheritance implementation, where for generations they have delayed the distribution of inheritance, distributing inheritance immediately is considered an unethical or uncivilized act.</dc:description>
	<dc:description xml:lang="id-ID">Penundaan pembagian waris banyak terjadi pada masyarakat Banjar, penundaan pembagian waris ini menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari konflik antar ahli waris yang menyebabkan retaknya hubungan keluarga, harta warisan yang terlantar hingga gugat menggugat antar sesama keluarga di pengadilan. Tulisan ini bermaksud mengkritisi lebih dalam mengapa penundaan pembagian waris tersebut terjadi. Untuk menjawab hal tersebut penulis membahasnya dalam perspektif Teori Legal System Laurence M. Friedman, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dalam bentuk penelitian hukum empiris. Data didapatkan melalui wawancara mendalam dan observasi, kemudian dianalilsis dengan analisis deskriptif interpretatif. Dari penelitian ini ditemukan bahwa Struktur hukum penundaan pembagianwaris, yaitu pengadilan agama, hakim, advokat dan ulama tidak memiliki kewenangan untuk “memaksa” masyarakat untuk sesegeranya membagikan waris. Substansi hukum yaitu Al-Qur’an, al-Hadis, kitab-kitab Fiqh dan  Kompilasi Hukum Islam sebagai sumber hukum waris masyarakat Banjar  tidak eksplisit menyatakan waktu pembagian waris, bahkan sumber hukum ini mereka “tinggalkan”, hukum waris adatlah hukum yang hidup dan menjadi budaya hukum masyarakat terkait waktu pelaksanaan waris, di mana secara turun temurun  mareka melakukan penundaan pembagian waris, membagikan waris dengan segera dinilai sebagai perbuatan tidak etis atau tidak beradat.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en-US">Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin</dc:publisher>
	<dc:date>2024-06-01</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/12916</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.18592/sjhp.v24i1.12916</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran; Vol. 24 No. 1 (2024); 241-257</dc:source>
	<dc:source xml:lang="id-ID">Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran; Vol 24 No 1 (2024); 241-257</dc:source>
	<dc:source>2549-001X</dc:source>
	<dc:source>1412-6303</dc:source>
	<dc:language>eng</dc:language>
	<dc:relation>http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/12916/3964</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en-US">Copyright (c) 2024 Maimanah Maimanah, M. Fahmi  al-Amruzy, Gusti  Muzainah, Arni Arni, Siti Faridah</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="en-US">http://creativecommons.org/licenses/by/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>