Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal SINTA 1

Re-evaluating The Views in Combating Corruption Criminal Offenses Under Martial Law

Mengevaluasi Kembali Pandangan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Masa Darurat Militer

Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran · Vol. 24 No. 2 (2025) · hlm. 285–298

DOI
10.18592/sjhp.v24i2.14876
ISSN
2549-001X, 1412-6303
Terbit
2025-01-06
Penerbit
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
Bahasa
eng
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by/4.0

Abstrak

Inggris

This research addresses the fight against corruption under martial law in Ukraine, a relevant phenomenon as corruption poses a significant threat to national stability and democracy. The purpose of this study is to evaluate the effectiveness of anti-corruption legislation and infrastructure in the context of martial law. Using an analytical and dogmatic approach, the research combines legal analysis, secondary data, and semi-structured interviews with legal experts and civil society representatives, and the implementation of anti-corruption policies. The results show that while adequate anti-corruption laws and strategies exist, their implementation is hampered by weak inter-agency coordination, non-transparency, and lack of independent oversight. The implications of this study emphasize the importance of updating anti-corruption strategies and strengthening collaboration between state institutions and civil society to comprehensively address corruption. This study recommends updating anti-corruption strategies through the application of technology such as OSINT (Open Source Intelligence), stricter law enforcement, and strengthening collaboration between state institutions and civil society. Public education to build an anti-corruption culture is also identified as a strategic step.

Bahasa Indonesia

Penelitian ini membahas pemberantasan tindak pidana korupsi di bawah darurat militer di Ukraina, sebuah fenomena yang relevan karena korupsi menjadi ancaman signifikan terhadap stabilitas nasional dan demokrasi. Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi efektivitas undang-undang dan infrastruktur antikorupsi dalam konteks darurat militer. Metode penelitian menggunakan pendekatan analitis dan dogmatis, penelitian ini memadukan analisis hukum, data sekunder, dan wawancara semi-terstruktur dengan ahli hukum dan perwakilan masyarakat sipil., dan implementasi kebijakan antikorupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat undang-undang dan strategi antikorupsi yang memadai, implementasinya terhambat oleh lemahnya koordinasi antar-lembaga, ketidaktransparanan, dan kurangnya pengawasan independen.. Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya pembaruan strategi antikorupsi dan penguatan kolaborasi antara lembaga negara dan masyarakat sipil untuk mengatasi korupsi secara komprehensif. Studi ini merekomendasikan pembaruan strategi antikorupsi melalui penerapan teknologi seperti OSINT (Open Source Intelligence), penegakan hukum yang lebih ketat, serta penguatan kolaborasi antara lembaga negara dan masyarakat sipil. Edukasi masyarakat untuk membangun budaya antikorupsi juga diidentifikasi sebagai langkah strategis.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

12 penulis · 26 tautan kepenulisan bersama · 7 lintas organisasi

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Padjadjaran University
  • Odessa State University of Internal Affairs
  • Yaroslav Mudryi National Law University
  • Université de Dschang
  • State University of Infrastructure and Technologies
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Anatolii RusetskyiAfiliasi tidak diketahui1
Natalia BlazhivskaAfiliasi tidak diketahui1
Olena KostenkoState University of Infrastructure and Technologies1
Olexander KrupytskyiAfiliasi tidak diketahui1
Indra PerwiraPadjadjaran University1
Eman SuparmanPadjadjaran University1
Achmad ZuhdiPadjadjaran University1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/oai, pertama di-harvest 10 Nov 2026, terakhir terlihat 16 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">Re-evaluating The Views in Combating Corruption Criminal Offenses Under Martial Law</dc:title>
	<dc:title xml:lang="id-ID">Mengevaluasi Kembali Pandangan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Masa Darurat Militer</dc:title>
	<dc:creator>Prysyazhnyuk, Olexandr </dc:creator>
	<dc:creator>Shovkun, Yuriy </dc:creator>
	<dc:creator>Korniienko, Maksym </dc:creator>
	<dc:creator>Pashchenko, Yevhen</dc:creator>
	<dc:creator>Nguindip, Nana Charles</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="id-ID">Kata kunci: penanggulangan tindak pidana, korupsi, tindak pidana korupsi, undang-undang antikorupsi.</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Keywords: counteraction to criminal offenses, corruption, corruption offenses, anti-corruption legislation.</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">This research addresses the fight against corruption under martial law in Ukraine, a relevant phenomenon as corruption poses a significant threat to national stability and democracy. The purpose of this study is to evaluate the effectiveness of anti-corruption legislation and infrastructure in the context of martial law. Using an analytical and dogmatic approach, the research combines legal analysis, secondary data, and semi-structured interviews with legal experts and civil society representatives, and the implementation of anti-corruption policies. The results show that while adequate anti-corruption laws and strategies exist, their implementation is hampered by weak inter-agency coordination, non-transparency, and lack of independent oversight. The implications of this study emphasize the importance of updating anti-corruption strategies and strengthening collaboration between state institutions and civil society to comprehensively address corruption. This study recommends updating anti-corruption strategies through the application of technology such as OSINT (Open Source Intelligence), stricter law enforcement, and strengthening collaboration between state institutions and civil society. Public education to build an anti-corruption culture is also identified as a strategic step.</dc:description>
	<dc:description xml:lang="id-ID">Penelitian ini membahas pemberantasan tindak pidana korupsi di bawah darurat militer di Ukraina, sebuah fenomena yang relevan karena korupsi menjadi ancaman signifikan terhadap stabilitas nasional dan demokrasi. Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi efektivitas undang-undang dan infrastruktur antikorupsi dalam konteks darurat militer. Metode penelitian menggunakan pendekatan analitis dan dogmatis, penelitian ini memadukan analisis hukum, data sekunder, dan wawancara semi-terstruktur dengan ahli hukum dan perwakilan masyarakat sipil., dan implementasi kebijakan antikorupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat undang-undang dan strategi antikorupsi yang memadai, implementasinya terhambat oleh lemahnya koordinasi antar-lembaga, ketidaktransparanan, dan kurangnya pengawasan independen.. Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya pembaruan strategi antikorupsi dan penguatan kolaborasi antara lembaga negara dan masyarakat sipil untuk mengatasi korupsi secara komprehensif. Studi ini merekomendasikan pembaruan strategi antikorupsi melalui penerapan teknologi seperti OSINT (Open Source Intelligence), penegakan hukum yang lebih ketat, serta penguatan kolaborasi antara lembaga negara dan masyarakat sipil. Edukasi masyarakat untuk membangun budaya antikorupsi juga diidentifikasi sebagai langkah strategis.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en-US">Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin</dc:publisher>
	<dc:date>2025-01-06</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/14876</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.18592/sjhp.v24i2.14876</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran; Vol. 24 No. 2 (2024); 285-298</dc:source>
	<dc:source xml:lang="id-ID">Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran; Vol 24 No 2 (2024); 285-298</dc:source>
	<dc:source>2549-001X</dc:source>
	<dc:source>1412-6303</dc:source>
	<dc:language>eng</dc:language>
	<dc:relation>http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/14876/4226</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en-US">Copyright (c) 2025 Olexandr Prysyazhnyuk, Yuriy Shovkun, Maksym Korniienko, Yevhen Pashchenko, Nana Charles Nguindip</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="en-US">http://creativecommons.org/licenses/by/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>