This research addresses the fight against corruption under martial law in Ukraine, a relevant phenomenon as corruption poses a significant threat to national stability and democracy. The purpose of this study is to evaluate the effectiveness of anti-corruption legislation and infrastructure in the context of martial law. Using an analytical and dogmatic approach, the research combines legal analysis, secondary data, and semi-structured interviews with legal experts and civil society representatives, and the implementation of anti-corruption policies. The results show that while adequate anti-corruption laws and strategies exist, their implementation is hampered by weak inter-agency coordination, non-transparency, and lack of independent oversight. The implications of this study emphasize the importance of updating anti-corruption strategies and strengthening collaboration between state institutions and civil society to comprehensively address corruption. This study recommends updating anti-corruption strategies through the application of technology such as OSINT (Open Source Intelligence), stricter law enforcement, and strengthening collaboration between state institutions and civil society. Public education to build an anti-corruption culture is also identified as a strategic step.
Bahasa Indonesia
Penelitian ini membahas pemberantasan tindak pidana korupsi di bawah darurat militer di Ukraina, sebuah fenomena yang relevan karena korupsi menjadi ancaman signifikan terhadap stabilitas nasional dan demokrasi. Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi efektivitas undang-undang dan infrastruktur antikorupsi dalam konteks darurat militer. Metode penelitian menggunakan pendekatan analitis dan dogmatis, penelitian ini memadukan analisis hukum, data sekunder, dan wawancara semi-terstruktur dengan ahli hukum dan perwakilan masyarakat sipil., dan implementasi kebijakan antikorupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat undang-undang dan strategi antikorupsi yang memadai, implementasinya terhambat oleh lemahnya koordinasi antar-lembaga, ketidaktransparanan, dan kurangnya pengawasan independen.. Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya pembaruan strategi antikorupsi dan penguatan kolaborasi antara lembaga negara dan masyarakat sipil untuk mengatasi korupsi secara komprehensif. Studi ini merekomendasikan pembaruan strategi antikorupsi melalui penerapan teknologi seperti OSINT (Open Source Intelligence), penegakan hukum yang lebih ketat, serta penguatan kolaborasi antara lembaga negara dan masyarakat sipil. Edukasi masyarakat untuk membangun budaya antikorupsi juga diidentifikasi sebagai langkah strategis.
Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.