Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal SINTA 1

Legal Foundations for Inclusive Halal Tourism in West Java: Between Constitutional Principles and Practical Challenges

Landasan Hukum untuk Pariwisata Halal Inklusif di Jawa Barat: Antara Prinsip Konstitusi dan Tantangan Praktis

Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran · Vol. 24 No. 2 (2025) · hlm. 503–529

DOI
10.18592/sjhp.v24i2.15513
ISSN
2549-001X, 1412-6303
Terbit
2025-01-02
Penerbit
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
Bahasa
eng
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by/4.0

Abstrak

Inggris

The halal tourism industry in Indonesia has great market potential, and to ensure sustainability and protection for consumers and business actors, strong and law-based regulations are needed. The principles of constitutionalism and Rechtsstaat (state of law) play a crucial role in creating legal certainty and justice in the halal tourism sector. This study aims to analyze the application of these two principles in Bandung Regency Regional Regulation Number 6 of 2020 concerning Halal Tourism, as well as West Java Provincial Regulation Number 1 of 2022 concerning Sharia Economic and Financial Development. By using a qualitative approach through literature studies and interviews with various relevant stakeholders. The results show that the application of these principles provides a solid legal basis in the development of the halal tourism industry, increases legal certainty, and supports the growth of the Islamic economy. However, challenges were also found in terms of uneven implementation, especially in rural areas. This research recommends improving inter-institutional coordination, training programs for small businesses, and the establishment of a halal tourism task force to realize inclusive and sustainable governance.

Bahasa Indonesia

Industri pariwisata halal di Indonesia memiliki potensi pasar yang besar, dan untuk memastikan keberlanjutan serta perlindungan bagi konsumen dan pelaku usaha, regulasi yang kuat dan berbasis hukum sangat diperlukan. Prinsip konstitusionalisme dan Rechtsstaat (negara hukum) memainkan peran yang krusial dalam menciptakan kepastian hukum dan keadilan dalam sektor pariwisata halal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kedua prinsip tersebut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pariwisata Halal, serta Pergub Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka dan wawancara dengan berbagai stakeholder terkait. Â Hasilnya menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip tersebut memberikan dasar hukum yang kokoh dalam pengembangan industri pariwisata halal, meningkatkan kepastian hukum, dan mendukung pertumbuhan ekonomi syariah. Namun, ditemukan juga tantangan dalam hal implementasi yang belum merata, terutama di daerah pedesaan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan koordinasi antar lembaga, program pelatihan bagi pelaku usaha kecil, serta pembentukan gugus tugas pariwisata halal untuk mewujudkan tata kelola yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

40 penulis · 144 tautan kepenulisan bersama · 62 lintas organisasi · menampilkan 40 yang paling banyak terhubung

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • STAI Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar
  • STAI Al-Falah Cicalengka
  • Universitas PTIQ Jakarta
  • Indonesia University of Education
  • Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
  • National Research and Innovation Agency
  • Sunan Kalijaga State Islamic University Yogyakarta
  • Organisasi lain
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Haris Maiza PutraSTAI Al-Falah Cicalengka8
Naeli MutmainahSTAI Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar4
Nanang NaisaburSTAI Al-Falah Cicalengka3
Ihwanul MuadibAfiliasi tidak diketahui2
Aji SofanudinNational Research and Innovation Agency2
Chikal Anugrah Putra NaisaburSTAI Al-Falah Cicalengka2
Doddy Afandi FirdausAfiliasi tidak diketahui2
Mowafg Abrahem MasuwdAl Zawiya University1
Moh. Syarif HidayatSTAI Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar1
Siti NurohmahAfiliasi tidak diketahui1
Iryansyah IryansyahUniversitas PTIQ Jakarta1
Attabik Hasan Ma’rufUniversitas PTIQ Jakarta1
Anisa Nurul AmaliaAfiliasi tidak diketahui1
- Nurlailatul NikmahSunan Kalijaga State Islamic University Yogyakarta1
Farhatun Sa’diyahAfiliasi tidak diketahui1
Armelia PrakasaIndonesia University of Education1
Muharir MuharirSTAI Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar1
Memet SlametSTAI Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar1
Dien Kalpika KasihSTAI Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar1
Syafi’i Syafi’iSyarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta1
Siti RopiahSekolah Tinggi Agama Islam Haji Agus Salim1
Abdul RahimAfiliasi tidak diketahui1
Miftakhul HudaUniversitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung1
Salisu Muhammad GumelFederal University Dutse1
Agus Yosep AbdulohAfiliasi tidak diketahui1
Tobroni TobroniAfiliasi tidak diketahui1
Nur Baiti HidayahUniversitas Islam Negeri Raden Intan Lampung1
Diana FaridUniversitas Muhammadiyah Bandung1
Mustofa MustofaSunan Gunung Djati State Islamic University Bandung1
Arwansyah KirinTun Hussein Onn University of Malaysia1
Zakiyyu MuhammadAfiliasi tidak diketahui1
Muharir MuharirAfiliasi tidak diketahui1
HisamAfiliasi tidak diketahui1
Pat KurniatiIndonesia University of Education1
Dwi NovitaSekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama Bengkulu1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/oai, pertama di-harvest 10 Nov 2026, terakhir terlihat 16 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">Legal Foundations for Inclusive Halal Tourism in West Java: Between Constitutional Principles and Practical Challenges</dc:title>
	<dc:title xml:lang="id-ID">Landasan Hukum untuk Pariwisata Halal Inklusif di Jawa Barat: Antara Prinsip Konstitusi dan Tantangan Praktis</dc:title>
	<dc:creator>Hamzah, Imron </dc:creator>
	<dc:creator>Ahyani, Hisam</dc:creator>
	<dc:creator>Azmi, Naelul </dc:creator>
	<dc:creator>Tanjung, Indra Utama </dc:creator>
	<dc:creator>Lousada, Sérgio António Neves </dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Constitutionalism and Rechtsstaat, West Java Regional Regulations and Governor Regulations, Halal Economy, Halal Industry, Sharia Economic Law</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">The halal tourism industry in Indonesia has great market potential, and to ensure sustainability and protection for consumers and business actors, strong and law-based regulations are needed. The principles of constitutionalism and Rechtsstaat (state of law) play a crucial role in creating legal certainty and justice in the halal tourism sector. This study aims to analyze the application of these two principles in Bandung Regency Regional Regulation Number 6 of 2020 concerning Halal Tourism, as well as West Java Provincial Regulation Number 1 of 2022 concerning Sharia Economic and Financial Development. By using a qualitative approach through literature studies and interviews with various relevant stakeholders.  The results show that the application of these principles provides a solid legal basis in the development of the halal tourism industry, increases legal certainty, and supports the growth of the Islamic economy. However, challenges were also found in terms of uneven implementation, especially in rural areas. This research recommends improving inter-institutional coordination, training programs for small businesses, and the establishment of a halal tourism task force to realize inclusive and sustainable governance.</dc:description>
	<dc:description xml:lang="id-ID">Industri pariwisata halal di Indonesia memiliki potensi pasar yang besar, dan untuk memastikan keberlanjutan serta perlindungan bagi konsumen dan pelaku usaha, regulasi yang kuat dan berbasis hukum sangat diperlukan. Prinsip konstitusionalisme dan Rechtsstaat (negara hukum) memainkan peran yang krusial dalam menciptakan kepastian hukum dan keadilan dalam sektor pariwisata halal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kedua prinsip tersebut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pariwisata Halal, serta Pergub Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka dan wawancara dengan berbagai stakeholder terkait.  Hasilnya menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip tersebut memberikan dasar hukum yang kokoh dalam pengembangan industri pariwisata halal, meningkatkan kepastian hukum, dan mendukung pertumbuhan ekonomi syariah. Namun, ditemukan juga tantangan dalam hal implementasi yang belum merata, terutama di daerah pedesaan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan koordinasi antar lembaga, program pelatihan bagi pelaku usaha kecil, serta pembentukan gugus tugas pariwisata halal untuk mewujudkan tata kelola yang inklusif dan berkelanjutan.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en-US">Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin</dc:publisher>
	<dc:date>2025-01-02</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/15513</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.18592/sjhp.v24i2.15513</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran; Vol. 24 No. 2 (2024); 503-529</dc:source>
	<dc:source xml:lang="id-ID">Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran; Vol 24 No 2 (2024); 503-529</dc:source>
	<dc:source>2549-001X</dc:source>
	<dc:source>1412-6303</dc:source>
	<dc:language>eng</dc:language>
	<dc:relation>http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/15513/4431</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en-US">Copyright (c) 2024 Imron Hamzah, Hisam Ahyani, Naelul Azmi, Indra Utama Tanjung, Sérgio António Neves Lousada</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="en-US">http://creativecommons.org/licenses/by/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>