Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal SINTA 1

The Formulation of Islamic Buy Now Pay Later (BNPL) To Achieve Sharia Economic Democratization

Formulasi Islamic Buy Now Pay Later (BNPL) untuk Mencapai Demokratisasi Ekonomi Syariah

Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran · Vol. 25 No. 2 (2025) · hlm. 257–274

DOI
10.18592/sjhp.v25i2.16325
ISSN
2549-001X, 1412-6303
Terbit
2025-12-15
Penerbit
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
Bahasa
eng
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by/4.0

Abstrak

Inggris

The rapid growth of financial technology has reshaped global economic structures and accelerated the diffusion of Buy Now, Pay Later (BNPL) schemes, which commonly rely on interest‑based deferred payments. In Muslim‑majority jurisdictions such as Indonesia, this raises controversy over the permissibility of BNPL, given its riba‑like charges and opaque fee structures, alongside a regulatory gap that has not yet been addressed through a dedicated Islamic BNPL framework. This article examines that gap by asking, first, how a Sharia‑compliant BNPL model can be normatively formulated? and second, how such a model can contribute to achieving Sharia economic democracy? Using normative legal research based on historical and systematic interpretation, and employing conceptual, statute, and comparative approaches, the study analyses BNPL regulation and practice in Qatar, Malaysia, and Indonesia. The findings show that current Indonesian BNPL products embed riba, gharar, and unjust enrichment, whereas Qatar and Malaysia have begun to redesign BNPL through Murabaha, Ijarah, and Qard contracts under explicit Sharia governance and consumer‑protection rules. The study then proposes a legal‑contractual model for Islamic BNPL that combines fixed‑price or cost‑based fees, transparent contractual disclosure, capped non‑profit penalties, and formal Sharia supervision, operationalised through indicators of access, affordability, transparency, anti‑exploitation, and ethical governance. The article concludes by recommending that Indonesian regulators adopt a specific Islamic BNPL act, integrate Islamic supervisory mechanisms, and standardise consumer‑protection safeguards so that Islamic BNPL can function as an instrument of inclusive finance and Sharia‑based economic democracy.

Bahasa Indonesia

Pertumbuhan pesat teknologi keuangan telah membentuk ulang struktur ekonomi global dan mendorong meluasnya skema Buy Now, Pay Later (BNPL) yang umumnya berbasis penundaan pembayaran berbunga. Dalam konteks negara mayoritas muslim seperti Indonesia, kondisi ini menimbulkan kontroversi mengenai kebolehan BNPL karena mengandung karakter riba dan ketidakjelasan biaya, sekaligus menunjukkan kekosongan regulasi terhadap BNPL syariah. Artikel ini menjawab dua pertanyaan: pertama, bagaimana merumuskan model BNPL syariah yang selaras dengan larangan riba dan gharar?; kedua, bagaimana model tersebut dapat berkontribusi pada terwujudnya demokrasi ekonomi syariah?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan interpretasi historis dan sistematis, menggunakan pendekatan konseptual, perundang‑undangan, dan perbandingan atas pengaturan dan praktik BNPL di Qatar, Malaysia, dan Indonesia. Temuan artikel ini menunjukkan bahwa produk BNPL di Indonesia saat ini masih mengandung riba, gharar, dan pola pemupukan keuntungan yang tidak adil, sementara Qatar dan Malaysia mulai merekayasa ulang BNPL melalui kontrak Murabahah, Ijarah, dan Qard yang ditempatkan di bawah tata kelola syariah dan rezim perlindungan konsumen yang tegas. Berdasarkan analisis tersebut, artikel ini mengajukan model kontraktual BNPL syariah yang mengombinasikan skema harga tetap atau biaya berbasis jasa, pengungkapan kontrak yang transparan, denda non‑profit yang dibatasi, serta pengawasan syariah formal yang dioperasionalkan melalui indikator akses, keterjangkauan, transparansi, anti‑eksploitasi, dan tata kelola etis. Artikel ini menyimpulkan bahwa pembentukan undang‑undang khusus BNPL syariah dan penguatan supervisi syariah menjadi prasyarat agar BNPL syariah benar‑benar dapat berfungsi sebagai instrumen keuangan inklusif dan demokrasi ekonomi berbasis syariah di Indonesia

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

18 penulis · 42 tautan kepenulisan bersama · 12 lintas organisasi

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Universitas Airlangga
  • Universiti Teknologi MARA
  • Nyenrode Business University
  • Sultan Zainal Abidin University
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Trisadini Prasastinah UsantiUniversitas Airlangga3
Faizal KurniawanUniversitas Airlangga2
Wahyu AliansaUniversitas Airlangga1
Atiqoh Farhah MaulaniUniversitas Airlangga1
Bart JansenNyenrode Business University1
Zuhairah Ariff Abd GhadasSultan Zainal Abidin University1
M. Hadi SubhanUniversitas Airlangga1
Nur Utari SetiawatiUniversitas Airlangga1
Xavier NugrahaUniversitas Airlangga1
Tonic TangkauAfiliasi tidak diketahui1
Daniel Julian TangkauUniversitas Airlangga1
Windy AgustinUniversitas Airlangga1
Yuniarti YuniartiUniversitas Airlangga1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/oai, pertama di-harvest 10 Nov 2026, terakhir terlihat 16 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">The Formulation of Islamic Buy Now Pay Later (BNPL) To Achieve Sharia Economic Democratization</dc:title>
	<dc:title xml:lang="id-ID">Formulasi Islamic Buy Now Pay Later (BNPL) untuk Mencapai Demokratisasi Ekonomi Syariah</dc:title>
	<dc:creator>Thalib, Prawitra</dc:creator>
	<dc:creator>Siregar, Fahrian Saleh </dc:creator>
	<dc:creator>Wimboko, Wimboko</dc:creator>
	<dc:creator>Ilias, Ibtisam @ Ilyana </dc:creator>
	<dc:creator>Wibisono , Angelica Milano Aryani </dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="id-ID">Pertumbuhan teknologi keuangan yang cepat telah membentuk kembali struktur ekonomi global, yang mengharuskan pertimbangan ulang terhadap model-model keuangan tradisional. Salah satunya adalah pengembangan fasilitas Buy Now, Pay Later (BNPL), sebuah layanan keuangan yang memungkinkan konsumen untuk membeli barang dengan menunda pembayaran, seringkali dengan struktur berbasis bunga yang tidak tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk, pertama, merumuskan model model BNPL syariah yang sesuai dengan prinsip syariah, memastikan kepatuhan terhadap larangan riba dan gharar, dan kedua, bagaimana BNPL syariah dapat mencapai demokrasi ekonomi syariah. Hal ini dilakukan melalui metode penelitian hukum, terutama interpretasi historis dan sistematis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Dengan menganalisis kerangka kerja peraturan di Qatar, Malaysia, dan Indonesia, penelitian ini membandingkan struktur BNPL yang ada dan mengeksplorasi adaptasinya ke dalam kerangka kerja keuangan Islam melalui kontrak-kontrak seperti Murabahah, Ijarah, dan Qard. Temuan menunjukkan bahwa BNPL syariah dapat meningkatkan aksesibilitas keuangan dengan tetap mempertahankan praktik keuangan yang etis, sehingga menjadi alternatif bagi model pinjaman konvensional. Akan tetapi, pengawasan regulasi, perlindungan konsumen, dan strategi manajemen risiko tetap penting untuk implementasi yang berkelanjutan. Penelitian ini berkontribusi pada keilmuan internasional dengan menawarkan analisis komparatif mengenai formulasi BNPL dalam keuangan syariah, yang menunjukkan potensinya sebagai sebuah strategi yang berkelanjutan.</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Islamic Buy Now Pay Later</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Inclusive Finance</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Islamic Finance</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Sharia Economic Democracy</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">The rapid growth of financial technology has reshaped global economic structures and accelerated the diffusion of Buy Now, Pay Later (BNPL) schemes, which commonly rely on interest‑based deferred payments. In Muslim‑majority jurisdictions such as Indonesia, this raises controversy over the permissibility of BNPL, given its riba‑like charges and opaque fee structures, alongside a regulatory gap that has not yet been addressed through a dedicated Islamic BNPL framework. This article examines that gap by asking, first, how a Sharia‑compliant BNPL model can be normatively formulated? and second, how such a model can contribute to achieving Sharia economic democracy? Using normative legal research based on historical and systematic interpretation, and employing conceptual, statute, and comparative approaches, the study analyses BNPL regulation and practice in Qatar, Malaysia, and Indonesia. The findings show that current Indonesian BNPL products embed riba, gharar, and unjust enrichment, whereas Qatar and Malaysia have begun to redesign BNPL through Murabaha, Ijarah, and Qard contracts under explicit Sharia governance and consumer‑protection rules. The study then proposes a legal‑contractual model for Islamic BNPL that combines fixed‑price or cost‑based fees, transparent contractual disclosure, capped non‑profit penalties, and formal Sharia supervision, operationalised through indicators of access, affordability, transparency, anti‑exploitation, and ethical governance. The article concludes by recommending that Indonesian regulators adopt a specific Islamic BNPL act, integrate Islamic supervisory mechanisms, and standardise consumer‑protection safeguards so that Islamic BNPL can function as an instrument of inclusive finance and Sharia‑based economic democracy.</dc:description>
	<dc:description xml:lang="id-ID">Pertumbuhan pesat teknologi keuangan telah membentuk ulang struktur ekonomi global dan mendorong meluasnya skema Buy Now, Pay Later (BNPL) yang umumnya berbasis penundaan pembayaran berbunga. Dalam konteks negara mayoritas muslim seperti Indonesia, kondisi ini menimbulkan kontroversi mengenai kebolehan BNPL karena mengandung karakter riba dan ketidakjelasan biaya, sekaligus menunjukkan kekosongan regulasi terhadap BNPL syariah. Artikel ini menjawab dua pertanyaan: pertama, bagaimana merumuskan model BNPL syariah yang selaras dengan larangan riba dan gharar?; kedua, bagaimana model tersebut dapat berkontribusi pada terwujudnya demokrasi ekonomi syariah?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan interpretasi historis dan sistematis, menggunakan pendekatan konseptual, perundang‑undangan, dan perbandingan atas pengaturan dan praktik BNPL di Qatar, Malaysia, dan Indonesia. Temuan artikel ini menunjukkan bahwa produk BNPL di Indonesia saat ini masih mengandung riba, gharar, dan pola pemupukan keuntungan yang tidak adil, sementara Qatar dan Malaysia mulai merekayasa ulang BNPL melalui kontrak Murabahah, Ijarah, dan Qard yang ditempatkan di bawah tata kelola syariah dan rezim perlindungan konsumen yang tegas. Berdasarkan analisis tersebut, artikel ini mengajukan model kontraktual BNPL syariah yang mengombinasikan skema harga tetap atau biaya berbasis jasa, pengungkapan kontrak yang transparan, denda non‑profit yang dibatasi, serta pengawasan syariah formal yang dioperasionalkan melalui indikator akses, keterjangkauan, transparansi, anti‑eksploitasi, dan tata kelola etis. Artikel ini menyimpulkan bahwa pembentukan undang‑undang khusus BNPL syariah dan penguatan supervisi syariah menjadi prasyarat agar BNPL syariah benar‑benar dapat berfungsi sebagai instrumen keuangan inklusif dan demokrasi ekonomi berbasis syariah di Indonesia</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en-US">Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin</dc:publisher>
	<dc:date>2025-12-15</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/16325</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.18592/sjhp.v25i2.16325</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran; Vol. 25 No. 2 (2025): Reconstruction and Integration of Islamic Law in Addressing Contemporary Legal Challenges in Indonesia and the Global Context; 257-274</dc:source>
	<dc:source xml:lang="id-ID">Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran; Vol 25 No 2 (2025): Rekonstruksi dan Integrasi Hukum Islam dalam Menjawab Tantangan Hukum Kontemporer di Indonesia dan Global; 257-274</dc:source>
	<dc:source>2549-001X</dc:source>
	<dc:source>1412-6303</dc:source>
	<dc:language>eng</dc:language>
	<dc:relation>http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/16325/4790</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en-US">Copyright (c) 2025 Prawitra Thalib, Fahrian Saleh  Siregar, Wimboko, Ibtisam @ Ilyana  Ilias, Angelica Milano Aryani  Wibisono </dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="en-US">http://creativecommons.org/licenses/by/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>