Cryptocurrency is increasingly gaining global popularity, particularly among investors and digital entrepreneurs. In parallel, debates surrounding its permissibility under Islamic law have intensified. The lack of legal clarity among Islamic scholars presents a significant challenge in providing normative guidance. The fatwa issued by the Indonesian Ulema Council (MUI) declaring cryptocurrency haram (unlawful) has drawn criticism for being misaligned with contemporary concepts of maslahah and the evolving digital economy. This study critically examines the MUI's prohibition through the lens of Al-Tufi's human cognition-based theory of maslahah alongside contemporary Muslim scholars who assess legal rulings through contextual considerations of harm (mafsadah) and benefit (maslahah). This research is a literature-based study employing a normative-juridical approach and qualitative analysis, exploring the fatwa through the principles of Islamic jurisprudence, maslahah, and maqasid al-shari'ah while drawing on both classical and contemporary Islamic thought. The findings reveal that the MUI fatwa, based on four legal grounds—gharar (speculation), darar (harm), qimar (gambling), and sil'ah (tradable commodity)—and a rigid textual approach, fails to incorporate a human cognition-based maslahah as a viable alternative to support regulatory clarity and an adaptive formulation of Islamic law responsive to digital innovation. The study recommends prioritizing regulatory and constitutional certainty to enable a more adaptive and progressive Islamic legal response to technological advancement.
Bahasa Indonesia
Cryptocurrency kian populer secara global, terutama di kalangan investor dan pelaku usaha digital. Seiring itu, perdebatan hukum Islam mengenai kehalalannya menguat. Ketidakjelasan posisi hukum di kalangan ulama menjadi tantangan dalam menyediakan panduan normatif. Fatwa MUI yang mengharamkan cryptocurrency menuai kritik karena dianggap tidak selaras dengan konsep maslahah kontemporer dan dinamika ekonomi digital. Studi ini mengkaji secara kritis fatwa MUI tentang keharaman cryptocurrency melalui teori maslahah berbasis kognisi Al-Tufi dan pemikiran sarjana Muslim kontemporer yang menilai hukum berdasarkan pertimbangan mafsadah (bahaya) dan maslahah (manfaat) secara kontekstual. Penelitian ini merupakan studi pustaka dengan pendekatan yuridis-normatif dan analisis kualitatif, yang mengkaji fatwa MUI melalui prinsip fikih, maslahah, dan maqasid al-shari‘ah, serta merujuk pada pemikiran ulama klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fatwa MUI yang mengharamkan cryptocurrency berdasarkan empat aspek fikih—gharar (spekulasi), darar (bahaya), qimar (judi), dan sil’ah (komoditas)—serta pendekatan hukum yang tekstual dan rigid, belum mempertimbangkan maslahah berbasis kognisi sebagai alternatif untuk mendorong regulasi yang pasti dan formulasi hukum Islam yang adaptif terhadap perkembangan teknologi keuangan digital. Studi ini merekomendasikan prioritisasi kepastian regulatif dan konstitusional oleh negara guna mendorong respons hukum Islam yang lebih adaptif dan progresif terhadap inovasi teknologi.
Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.