Akses terbuka Jurnal SINTA 1
Reconstructing Mining Governance through Maqasid al-Sharia: Towards Natural Resource Management Public Welfare Oriented
Rekonstruksi Tata Kelola Pertambangan melalui Maqasid al-Sharia: Menuju Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berorientasi pada Kesejahteraan Publik
Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran · Vol. 25 No. 1 (2025) · hlm. 97–112
- ISSN
- 2549-001X, 1412-6303
- Terbit
- 2025-08-22
- Penerbit
- Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
- Bahasa
- eng
Abstrak
Inggris
This study analyzes the governance of mining resources in Indonesia through the lens of Maqasid al-Sharia as a normative foundation to reconstruct coal mining licensing systems toward a welfare-oriented model. The current framework, despite legislative reforms under Law No. 4 of 2009 and Law No. 3 of 2020, continues to grapple with environmental degradation, regulatory fragmentation, and unequal resource distribution. Using a normative legal research method, the research examines statutory regulations, Islamic legal doctrines, and principles of maslahah (public benefit), ‘adl (justice), and hifz al-mal (protection of wealth) within the context of Article 33 of the 1945 Constitution. The historical evolution of mining regulation, from colonial concessions to the centralized IUPK system, reveals a persistent tension between economic exploitation and public welfare. This study proposes a reconstruction of mining governance that integrates Islamic legal objectives to ensure justice, environmental protection, and inclusive development. By embedding Maqasid al-Sharia within the legal framework, mining governance can be redirected toward the public good and sustainable state stewardship.
Bahasa Indonesia
Penelitian ini menganalisis tata kelola sumber daya pertambangan di Indonesia melalui perspektif Maqashid al-Syariah sebagai landasan normatif untuk merekonstruksi sistem perizinan pertambangan batubara menuju model yang berorientasi pada kesejahteraan. Kerangka hukum yang berlaku saat ini, meskipun telah mengalami reformasi legislatif melalui Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020, masih menghadapi persoalan degradasi lingkungan, fragmentasi regulasi, dan distribusi sumber daya yang tidak merata. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, kajian ini menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum Islam, serta prinsip mashlahah (kemaslahatan), ‘adl (keadilan), dan hifzh al-mal (perlindungan harta) dalam kerangka Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Evolusi historis regulasi pertambangan, mulai dari konsesi kolonial hingga sistem terpusat IUPK, menunjukkan adanya ketegangan yang berkelanjutan antara eksploitasi ekonomi dan kesejahteraan publik. Penelitian ini mengajukan rekonstruksi tata kelola pertambangan yang mengintegrasikan tujuan hukum Islam untuk menjamin keadilan, perlindungan lingkungan, dan pembangunan yang inklusif. Dengan menginternalisasikan Maqashid al-Syariah dalam kerangka hukum, tata kelola pertambangan dapat diarahkan kembali pada kemaslahatan publik dan pengelolaan negara yang berkelanjutan.
Kata kunci
Jaringan kolaborasi para penulis
14 penulis · 21 tautan kepenulisan bersama · 8 lintas organisasi
Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.
- Lambung Mangkurat University
- Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
- Universitas Islam Negeri Mataram
- Tadulako University
- Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe
- Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary
- Afiliasi tidak diketahui
- Organisasi berbeda
- Organisasi sama
- Afiliasi tidak diketahui
- Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
| Rekan penulis | Organisasi | Artikel bersama |
|---|---|---|
| Ibrahim AR Ibrahim AR | Universitas Islam Negeri Ar-Raniry | 1 |
| Musawar Musawar | Universitas Islam Negeri Mataram | 1 |
| Wawan Andriawan | Universitas Islam Negeri Mataram | 1 |
| Rusmawaty Bte. Rusdin | Tadulako University | 1 |
| Abdullah Abdullah | Universitas Islam Negeri Ar-Raniry | 1 |
| Chalidin Chalidin | Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe | 1 |
| Hidayatullah Hidayatullah | Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary | 1 |
| Hidayatullah Hidayat | Afiliasi tidak diketahui | 1 |
| Suci Utami | Afiliasi tidak diketahui | 1 |
| Firzana Utari | Afiliasi tidak diketahui | 1 |
Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.