The rapid expansion of Buy Now Pay Later (BNPL) schemes represents a major shift in consumer finance and has entered Islamic financial markets with significant controversy. While promoted as an inclusive financing solution, Islamic BNPL raises urgent concerns regarding hybrid contracts, Shariah compliance, and consumer protection. This trend reflects both technological change and a regulatory gap that demands systematic assessment and normative solutions.Existing studies on Islamic fintech largely focus on compliance checklists or technical contracts, leaving unresolved tensions between innovation, governance, and maqÄá¹£id al-sharīʿah. This research addresses the problem of whether Islamic BNPL can be structured as a Shariah-compliant instrument that also supports economic democratization. Using doctrinal and normative legal analysis, this study examines Islamic BNPL practices through the lenses of Shariah governance, contract theory, and Islamic economic principles. The analysis reveals that loosely structured hybrid contracts often generate legal ambiguity, misallocate risk, and weaken ethical safeguards. Conversely, BNPL models grounded in clear contractual separation and effective Shariah oversight show stronger alignment with justice and inclusivity. This study concludes that Islamic BNPL requires governance reform rather than mere contractual labeling. It recommends regulatory harmonization, strengthened Shariah supervision, and contract standardization to ensure that BNPL contributes to responsible financial access and equitable economic development.
Bahasa Indonesia
Perkembangan pesat skema Buy Now Pay Later (BNPL) menandai perubahan signifikan dalam pembiayaan konsumen dan memasuki sektor keuangan syariah dengan berbagai kontroversi. Meskipun dipromosikan sebagai solusi inklusif, BNPL syariah memunculkan persoalan mendesak terkait penggunaan akad hibrida, kepatuhan syariah, dan perlindungan konsumen. Fenomena ini mencerminkan tren inovasi teknologi sekaligus celah regulasi yang memerlukan penilaian sistematis dan solusi normatif. Kajian tentang fintech syariah selama ini cenderung berfokus pada aspek kepatuhan formal, sehingga belum sepenuhnya menjawab ketegangan antara inovasi, tata kelola syariah, dan maqÄá¹£id al-sharīʿah. Penelitian ini bertujuan menilai apakah BNPL syariah dapat dirancang secara sahih untuk mendukung demokratisasi ekonomi. Dengan menggunakan analisis hukum normatif-doktrinal, penelitian ini mengkaji praktik BNPL syariah melalui perspektif tata kelola syariah, teori akad, dan prinsip ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan akad hibrida yang tidak terstruktur secara jelas menimbulkan ambiguitas hukum dan ketimpangan risiko. Sebaliknya, model BNPL dengan pemisahan akad yang tegas dan pengawasan syariah yang efektif lebih sejalan dengan keadilan dan inklusi. Penelitian ini merekomendasikan reformasi tata kelola, harmonisasi regulasi, dan standardisasi akad agar BNPL syariah berkontribusi pada akses keuangan yang bertanggung jawab dan berkeadilan.
Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.