Melola Discovery

← Melola Discovery

Jurnal SINTA 1

PERLINDUNGAN HUKUM DAMPAK PENGELOLAAN PERTAMBANGAN BATUBARA BERKELANJUTAN: ESENSI PENATAAN RUANG DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960

Yuridika · Vol. 26 No. 1 (2011) · hlm. 81–90

DOI
10.20473/ydk.v26i1.264
ISSN
2528-3103, 0215-840X
Terbit
2011-04-03
Penerbit
Universitas Airlangga
Bahasa
eng

Abstrak

Pengelolaan pertambangan tidak lepas dari penggunaan tanah dibawah permukaan bumi. Hal ini terkait dalam Pasal 2 ayat (2) dan (3), Pasal 9 ayat (2), serta Pasal 10 ayat (2) dan (2), Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Pengelolaan pertambangan batubara merujak dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Perlindungan hukum pengelolaan pertambangan batubara berkelanjutan, dan hubungan dengan penataan ruang mengaju pada Pasal 6, Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 18 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960, yang terkait rencana kota dalam penataan ruang dengan keterbukaan para pihak pemerintah terhadap masyarakat mengenai RTRW akan dilaksanakan.Kata Kunci: Penataan ruang, tanah, Environmental (lingkungan), Tambang batubara

Jaringan kolaborasi para penulis

Belum ada rekan penulis di Melola.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://e-journal.unair.ac.id/YDK/oai, pertama di-harvest 10 Nov 2026, terakhir terlihat 16 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">PERLINDUNGAN HUKUM DAMPAK PENGELOLAAN PERTAMBANGAN BATUBARA BERKELANJUTAN : ESENSI PENATAAN RUANG DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960</dc:title>
	<dc:creator>Kotijah, Siti</dc:creator>
	<dc:description xml:lang="en-US">Pengelolaan pertambangan tidak lepas dari penggunaan tanah dibawah permukaan bumi. Hal ini terkait dalam Pasal 2 ayat (2) dan (3), Pasal 9 ayat (2), serta Pasal 10 ayat (2) dan (2), Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Pengelolaan pertambangan batubara merujak dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Perlindungan hukum pengelolaan pertambangan batubara berkelanjutan, dan hubungan dengan penataan ruang mengaju pada Pasal 6, Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 18 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960, yang terkait rencana kota dalam penataan ruang dengan keterbukaan para pihak pemerintah terhadap masyarakat mengenai RTRW akan dilaksanakan.Kata Kunci: Penataan ruang, tanah, Environmental (lingkungan), Tambang batubara</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en-US">Universitas Airlangga</dc:publisher>
	<dc:date>2011-04-03</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/264</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.20473/ydk.v26i1.264</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">Yuridika; Vol. 26 No. 1 (2011): Volume 26 Nomor  1 Januari 2011; 81-90</dc:source>
	<dc:source>2528-3103</dc:source>
	<dc:source>0215-840X</dc:source>
	<dc:language>eng</dc:language>
	<dc:relation>https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/264/114</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en-US">Copyright (c) 2015 Yuridika</dc:rights>
</oai_dc:dc>